BPK - BN Babel

Rapat Kerja Pemerintah Kampung Bersama Ketua BPK Kampung Beserta Anggotanya

admin — Tue, 26 Aug 2025 03:49:34 +0000

Banjit, RisalahPos Network”

Pemerintah Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit: mengadakan rapat rutin Kerja Pemerintahan Kampung bersama BPK Kampung, kegiatan tersebut berlangsung di Balai Kampung setempat, Senin 25/08/2025.

Rapat rutin ini dipimpin langsung oleh Kepala Kampung Argomulyo” Bapak Suhardi, dan dihadiri oleh seluruh Aparatur Kampung, RT, Linmas, Ketua BPK beserta Anggotanya.

Di hadapan para Perangkat Kampung, Bapak Suhardi,”menyampaikan betapa pentingnya rapat rutin ini agar kedepannya dapat mengevaluasi kegiatan Yang ada di Kampung ini,” Ucapnya.

Rapat rutin ini sebagai sarana tukar pendapat atau sharing untuk membangun komunikasi dan hubungan kerja yang baik antara seluruh perangkat Kampung,” Jelasnya.

“Bapak Suhardi, juga memberikan evaluasi kinerja dari masing-masing perangkat kampung dari tahun-tahun sebelumnya, saya pun berharap di tahun sekarang dan kedepannya agar kinerja pemerintahan yang ada dapat lebih ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Diakhir rapat rutin kinerja aparatur Kampung,”Bapak Suhardi, juga menyampaikan sekaligus berpesan kepada seluruh perangkat Kampung dan BPK kampung agar kita kedepannya lebih kompak dan solid dalam menjalin hubungan agar menumbuhkan suasana kerja yang lebih baik lagi,” tegasnya.

(Eka Saputra, RisalahPos Network)

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Presiden Prabowo Terima IHPS I Tahun 2024 dari BPK

admin — Fri, 03 Jan 2025 05:47:33 +0000

Presiden Prabowo Subianto menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (02/01/2025). Laporan tersebut mengungkapkan berbagai temuan dan upaya perbaikan tata kelola keuangan negara selama semester pertama tahun 2024, termasuk evaluasi atas pengelolaan keuangan pemerintah pusat.

Berdasarkan laporan IHPS I 2024, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023, yang mencakup 79 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Namun, empat LKKL, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Badan Pangan Nasional, memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

BPK juga menyampaikan penghargaan kepada pemerintah atas kerja sama yang baik dalam mendukung prinsip good governance, terutama terkait pengelolaan anggaran selama masa transisi pembentukan Kabinet Merah Putih. Selain itu, BPK turut mengapresiasi Penerbitan PMK Nomor 90 Tahun 2024 yang mengatur tata cara penggunaan anggaran dan aset pada masa transisi, serta penunjukan kementerian/lembaga pengampu pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2024.

“BPK menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas kerja sama yang telah terjalin baik untuk bersama mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa dengan berlandaskan good governance,” ujar Isma Yatun dalam keterangan pers tertulisnya.

Dalam kesempatan tersebut, Isma Yatun juga memaparkan kiprah BPK di kancah internasional, termasuk sebagai auditor eksternal pada berbagai organisasi dunia seperti badan-badan khusus PBB dan UN Panel of External Auditors. Sedangkan dalam rangka memperkuat peran Indonesia di dunia internasional, BPK minta dukungan Presiden Prabowo dalam pencalonan sebagai anggota United Nations Board of Auditors (UN BOA) periode 2026-2032 di mana proses pemilihan anggota UN BOA akan dilakukan pada Maret 2025 dan diputuskan oleh Sidang Umum PBB pada November 2025 mendatang.

Dengan diterimanya IHPS I 2024, pemerintah dan BPK berkomitmen untuk terus bersinergi dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Sementara itu, Ketua BPK Isma Yatun tampak hadir bersama sejumlah anggota BPK lainnya. (BPMI Setpres/DNS)

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Kementerian ESDM Gagal Dapat WTP dari BPK di Tahun 2023

admin — Mon, 26 Aug 2024 21:43:11 +0000

JAKARTA, BN BABEL – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di tahun 2023 gagal memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sejak tahun 2016 sampai 2022, Kementerian ESDM rutin mendapatkan Opini Laporan Keuangan WTP dari BPK, namun di tahun 2023 Kementerian ESDM mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDB).

“Kementerian ESDM ini dalam kurung waktu tujuh tahun berturut-turut, itu mendapatkan predikat WTP. Namun, dalam proses perjalannya, pada tahun 2023, itu terjadi penurunan dari WTP ke WDP,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senin (26/8/2024).

Sejatinya, Kementerian ESDM telah senantiasa menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintah.

Disisi lain, lanjut Bahlil, yang membuat gagal mendapatkan WTP di tahun 2023 adalah temuan mengenai Domestic Market Obligation (DMO), denda keterlambatan pembangunan smelter, dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Hal ini dikarenakan adanya temuan yang signifikan terkait dengan domestic market obligation, denda smelter dan PNBP, yang nanti akan kami jelaskan lebih lanjut,” jelas Bahlil.

BN Media Group

Baca lebih lanjut di BN Babel

Bahlil Beberkan Temuan BPK di Kementerian ESDM soal DMO Batubara, Denda Smelter, dan PNBP

admin — Mon, 26 Aug 2024 19:40:42 +0000

JAKARTA, BN BABEL – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan temuan Badan pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Kementerian ESDM tahun 2023.

BPK di tahun 2023 terdapat 3 temuan untuk Kementerian ESDM, yakni soal potensi kehilangan pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Domestic Market Obligation (DMO), potensi pendapatan PNBP dari denda keterlambatan pembangunan smelter mineral, dan lemahnya potensi perhitungan dan penetapan rolayti serta penjualan hasil tambang pada aplikasi E-PNBP.

Bahlil menyebut, soal Kementerian ESDM belum mengusahakan perolehan potensi pendapatan negara dari denda DMO, sehingga negara kehilangan potensi PNBP, Kementerian ESMD telah menindaklanjuti.

“ hal ini kementerian ESDM telah menindaklanjuti namun belum sesuai rekomendasi, yaitu, setelah dalam pembahasan rancangan perpres tentang pemungutan dan penyaluran dana kompensasi batubara, saat ini draft perpres sedang dalam kewenangan Mensesneg. Kementerian ESDM sedang dalam proses menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai dengan periodisasi yang tercantum dalam LHP dengan tujuan tertentu BPK,” kata Bahlil saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senin (26/8/2024).

Kemudian, Dirjen Minerba juga sudah menerbitkan surat tagihan dana kompensasi sebesar US$ 214 juta.

“Dari tagihan tersebut telah dibayar oleh badan usaha pertambangan sebesar US$191 juta, sisa yang belum dibayar sebesar US$23 juta,” jelas Bahlil.

Selanjutnya, temuan kedua terkait potensi pendapatan PNBP dari denda administrasi keterlambatan pembangunan fasilitas pembunuhan mineral logam, smelter belum ditagihkan.

“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2020, maka sejak diberlakukan larangan ekspor, pernyataan LHV tidak diwajibkan terhadap perusahaan yang memiliki tunggakan denda smelter dengan kategori macet dikenakan sanksi tidak diberikan pelayanan perizinan,” kata Bahlil.

Bahlil merinci, untuk PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Amman Mineral Nusantara Tenggara (AMNT) dikenakan denda masing-masing sebesar US$ 56,7 juta dan US$59,6 juta. Namun denda tersebut tidak diberlakukan karena telah melampaui target 90 persen pada 10 Juni 2024.

Tetapi, PT Dinamika Sejahtera Mandiri, PT Persada Pertama Cemerlang, dan PT Sumber Bumi Merau dikenakan denda yang telah ditetapkan.

“Progres pembangunan smelter telah melampaui 90 persen pada 10 Juni 2024, sehingga tidak dikenakan denda, namun PT Dinamika Sejahtera mandiri US$769 ribu, PT Persada Pertama Cemerlang US$14,9 ribu, dan PT Sumber Bumi Merau sebesar US$12,3 juta saat ini masih dalam proses penagihan,” jelasnya.

“Karena beberapa perusahaan seperti Freeport, Amman, itu kan pembangunan kemarin itu kan COVID-19, dan percepatan untuk bisa selesai di 2023 itu tidak bisa terselesaikan karena mereka meminta untuk mundur. Itu terjadi karena COVID-19 beberapa lama tidak kita kerja, karena waktu itu saya masih di Kementerian Investasi juga ikut melakukan. Nah cuman persoalannya adalah kan kita melihat itikat baik mereka,” tambah Bahlil.

Kemudian, temuan ketiga BPK terkait dengan kelemahan pada proses perhitungan dan penetapan royalti serta penjualan hasil tambang pada aplikasi E-PNBP versi 2 telah ditindaklanjuti namun belum sesuai dengan rekomendasi BPK.

“Aplikasi EPNBP sudah terintegrasi dengan MOMS MVP Batubara sejak 23 September 2023 dan E-PNBP dengan MOMS MVP Nikel dan Timah sejak 22 Juli 2024,” jelas Bahlil.

Selain itu, Kementerian ESDM juga sedang melakukan rancangan Permen ESDM tentang cara perhitungan pengenaan dan penyetoran dan revisi PP No 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian ESDM.

“Dalam proses verifikasi dan penampilan penetapan lebih bayar dan kurang bayar E-PNBP,” katanya.

BN Media Group

Baca lebih lanjut di BN Babel