Way Kanan, RisalahPos Network”

Upaya peningkatan kualitas pendidikan terus menjadi perhatian serius di Kabupaten way kanan, terutama menyikapi kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah di Provinsi Lampung.

Sebagai langkah konkret, di moment spesial di Hari Guru dan HUT PGRI ke 80 ini, Media Lampung Post mengambil peran penting dalam memajukan pendidikan yang ada di Indonesia terutama Kabupaten Way Kanan yang langsung menyentuh subjek pendidikan yaitu Guru sendiri sebagai agen transformasi pendidikan melalui acara “Way Kanan Teacher Summit 2025.”

Kegiatan Seminar Motivasi Nasional Mandiri yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi guru se-Kabupaten Way Kanan

Acara Seminar dan Pelatihan daring mandiri ini dilakukan selama 2 hari yaitu tanggal 24 dan 25 november. Sekali lagi acara ini bersifat mandiri tanpa melibatkan sedikitpun dana dari pemda setempat dimana setiap peserta secara sukarela mendaftarkan diri mengikuti program ini dengan investasi yang sudah ditentukan.

*Tingkatkan Kompetensi Guru, Perkuat Mutu Pendidikan*

Peningkatan kompetensi guru dinilai sebagai kunci utama dalam memastikan proses pembelajaran yang efektif, menyenangkan, dan relevan bagi siswa. Guru yang kompeten mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, seperti perkembangan teknologi dan metode pengajaran, serta memenuhi kebutuhan belajar siswa dari berbagai latar belakang.

“Guru tidak hanya dituntut mengajar, tetapi juga menjadi penggerak perubahan dan pembentuk karakter generasi masa depan,” ujar Promotor event, Herdinal.

Acara ini akan menghadirkan pembicara dan motivator nasional dengan 12 sesi pembelajaran yang bermakna.

Acara ini tidak hanya sebatas seminar daring, tetapi melalui momentum ini panitia memberikan suguhan acara perayaan hari guru berupa beberapa penampilan menarik, seperti konser kebangsaan dari homeband nasional serta awarding guru dan anak inspiratif dan berbakat tahun ini dilaksanakan gedung serba guna pemkab setempat pada tanggal 24 November 2025.

Output dari acara ini, kami harapkan adanya perubahan mindset yang masif ditengah tengah para pendidik ditandai dengan pemberian sertifikat seminar dengan 32 jam pembelajaran.

Panitia menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten way kanan dan PGRI Kab way kanan atas dukungan yang telah diberikan, serta mengajak seluruh guru untuk ambil bagian dalam kegiatan ini.

“Ini bukan sekadar acara, tetapi sebuah gerakan kolektif demi masa depan pendidikan way kanan yang lebih baik,” tegas Herdinal.

(Eka Saputra, RisalahPos Network)

KOTA ACEH – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Kesehatan menggelar kegiatan bakti sosial dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 Tahun 2025 di Gampong Jantho Baru, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Selasa, 11 November 2025.

Kegiatan yang mengusung tema “Generasi Sehat, Masa Depan Hebat” tersebut, menghadirkan beragam layanan kesehatan bagi warga, seperti pengobatan gratis untuk ibu hamil, pemeriksaan THT dan penyakit dalam, pemeriksaan kesehatan umum, serta penyuluhan kesehatan jiwa dan kesehatan gigi anak sekolah. Sejumlah dokter spesialis dari RSUD Aceh Besar turut dikerahkan dalam pelayanan kesehatan tersebut.

Sekda Aceh Besar Bahrul Jamil yang membuka kegiatan tersebut menegaskan, bakti sosial tersebut merupakan salah satu upaya Pemkab Aceh Besar dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

“Bakti sosial yang kita laksanakan hari ini di Gampong Jantho Baru menjadi simbol nyata dari komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam mendekatkan layanan kesehatan ke masyarakat,” ujar Bahrul Jamil yang akrab disapa BJ.

Menurutnya, tema HKN tahun ini bukan sekadar slogan, melainkan ajakan bagi semua pihak untuk berperan aktif menciptakan generasi sehat yang menjadi fondasi masa depan Aceh Besar.

“Tema ‘Generasi Sehat, Masa Depan Hebat’ bukan hanya kalimat indah, tapi panggilan tanggung jawab. Generasi yang sehat hari ini adalah pondasi masa depan Aceh Besar yang kuat dan berdaya saing,” tegasnya.

Bahrul Jamil juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan dari berbagai profesi – mulai dari dokter, perawat, bidan, tenaga gizi, sanitarian, hingga relawan kesehatan – yang berperan aktif dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

“Saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh insan kesehatan Aceh Besar yang bekerja dengan penuh dedikasi. Anda bukan hanya petugas kesehatan, tetapi pahlawan kehidupan,” ungkapnya.

Selain pelayanan kesehatan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk lebih sadar pentingnya menjaga pola hidup bersih dan sehat. Sekda mengajak seluruh warga Gampong Jantho Baru memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, mengikuti pemeriksaan kesehatan, dan menerapkan perilaku hidup sehat dalam keseharian.

“Menjaga kesehatan bukan tugas orang lain, tapi tanggung jawab diri sendiri dan keluarga. Mari kita jadikan momentum ini untuk hidup lebih sehat dan bahagia,” pesan BJ.

Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Aceh Besar berharap dapat memperkuat kesadaran kolektif bahwa kesehatan merupakan investasi utama untuk mewujudkan masyarakat yang produktif, tangguh, dan sejahtera.

“Mari kita jadikan peringatan HKN ke-61 sebagai momen untuk mempererat kebersamaan dan memperkuat komitmen untuk mewujudkan Aceh Besar yang Peduli, Sehat, dan Hebat,” demikian_kata BJ. ()

KOTA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) resmi menetapkan lima anggota Komisioner Badan Baitul Mal Aceh (BMA) periode 2025–2030 melalui Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 800.1.11.9/1340/2025 yang ditandatangani pada Kamis (6/11/2025).

Penetapan ini menandai awal baru dalam penguatan tata kelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Aceh, lembaga yang berperan penting dalam menyejahterakan masyarakat berbasis nilai-nilai syariat Islam.

Adapun nama-nama yang ditetapkan sebagai komisioner Baitul Mal Aceh periode 2025–2030 masing-masing adalah Muhammad Yunus M. Yusuf, Fahmi M. Nasir, Mudawali Ibrahim, Taufik Hidayat HRP, dan Junaidi.

Kelimanya sebelumnya telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilaksanakan oleh Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada 23 Oktober 2025 di Gedung DPRA, Banda Aceh.

Ketua Komisi VII DPRA, Ilmiza Saaduddin Djamal, menyambut baik langkah cepat Gubernur Aceh dalam menetapkan kepengurusan baru BMA tersebut. Menurutnya, kehadiran komisioner baru diharapkan membawa semangat dan terobosan dalam pengelolaan dana ZIS agar lebih produktif dan tepat sasaran.

“Kami mendorong agar para komisioner baru segera memikirkan upaya penguatan program pemberdayaan pelaku UMKM, sehingga para mustahik dapat berkembang menjadi muzakki di masa mendatang,” ujarnya.

Ilmiza menekankan bahwa pengelolaan dana zakat tidak boleh berhenti pada bantuan konsumtif, melainkan harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi umat secara berkelanjutan. Menurutnya, zakat yang dikelola secara profesional akan memberi dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok asnaf sesuai ketentuan syariat Islam. Ia juga mengingatkan pentingnya peran BMA dalam meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat tentang zakat, infak, dan sedekah, agar partisipasi muzaki di Aceh terus meningkat.

Selain penguatan program dan sosialisasi, Ilmiza mendorong Baitul Mal Aceh agar lebih aktif menggali potensi sumber zakat baru yang belum tergarap optimal, seperti dari sektor perkebunan, pertambangan, dan industri besar lainnya.

Langkah ini dinilai penting untuk memperluas basis penghimpunan dana dan meningkatkan manfaatnya bagi masyarakat. “Sinergi antara Baitul Mal Aceh dan lembaga pengelola zakat di tingkat kabupaten dan kota juga harus diperkuat, agar penyaluran zakat menjadi lebih terarah dan memberi dampak yang nyata,” tambahnya.

Dengan penetapan lima komisioner baru ini, publik menaruh harapan besar agar Baitul Mal Aceh tampil lebih profesional, transparan, dan inovatif dalam menjalankan amanah umat. Kepemimpinan baru diharapkan mampu melahirkan program-program yang tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat Aceh secara berkelanjutan. ()

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 3 Maret 2025. Dalam pertemuan ini, pemerintah menetapkan kebijakan strategis untuk memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kop Des Merah Putih), yang akan dibangun di 70 ribu hingga 80 ribu desa di seluruh Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), menjelaskan bahwa koperasi ini akan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, termasuk sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran hasil pertanian masyarakat. “Satu yang diputuskan yaitu dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih, jadi disingkat Kop Des Merah Putih. Nah itu akan dibangun di 70 ribu desa,” ujar Zulhas dalam keterangan pers kepada awak media usai ratas.

Zulhas juga menyebut bahwa pemerintah akan mengoptimalkan dana desa yang telah ada untuk mendukung pendanaan program ini. Selain itu, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) juga akan berperan dalam pendanaan melalui skema cicilan selama tiga hingga lima tahun guna memastikan koperasi dapat beroperasi secara optimal sejak awal.

“Satu desa tadi diperkirakan akan mengeluarkan anggaran sampai 3 – 5 miliar rupiah. Kan kita ada dana desa 1 miliar per tahun, kalau 5 tahun kan berarti 5 miliar,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa dalam implementasinya, Kop Des Merah Putih akan dikembangkan melalui tiga pendekatan utama.

Ia juga menambahkan bahwa ada sekitar 64 ribu kelompok tani yang siap bermigrasi menjadi koperasi, sehingga sistem pertanian dan distribusi pangan di desa dapat terintegrasi dengan lebih baik.

“Jadi ada tiga model. Pertama, membangun koperasi baru. Kedua, merevitalisasi koperasi yang sudah ada. Ketiga, membangun dan mengembangkan,” ungkap Budi Arie.

Selain memperkuat ekonomi desa, koperasi ini juga diharapkan dapat memutus mata rantai distribusi barang yang selama ini merugikan produsen dan konsumen. “Supaya bisa lebih murah harga-harga di masyarakat,” tegasnya.

Di sisi lain, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto turut menegaskan bahwa kebijakan ini akan didukung dengan revisi regulasi terkait penggunaan dana desa. Yandri juga menekankan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah untuk memastikan desa-desa berkembang dan memiliki fondasi ekonomi yang kuat.

“Fokusnya kepada Koperasi Desa Merah Putih, ujungnya sama semangatnya, bagaimana suasana pangan, bagaimana yang lain-lain. Inti pokoknya desa semua maju, desa semua berkembang dengan baik. Kita akan bangun desa, bangun Indonesia,” pungkasnya.

Dengan terbentuknya Kop Des Merah Putih, pemerintah berharap perekonomian desa semakin kuat, distribusi pangan lebih efisien, dan kesejahteraan masyarakat pedesaan meningkat. Program ini juga akan terus dikawal agar dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (BPMI Setpres)

Pemerintah terus melakukan percepatan dalam program pangan dan penguatan koperasi, terutama terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan berbagai langkah strategis usai menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka Jakarta, Senin (24/02/2025).

“Kami baru selesai rapat dengan Pak Presiden, dan itu menyangkut bagaimana langkah-langkah soal pangan dan juga mengenai program Makan Bergizi Gratis. Termasuk peran kooperasi, Kementerian Pertanian, dan sebagainya, termasuk juga percepatan-percepatan yang ingin dilakukan untuk pembangunan-pembangunan di desa, terutama untuk pangan,” ujar Budi Arie dalam keterangannya kepada awak media usai rapat.

Budi Arie menekankan pentingnya koperasi sebagai instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di desa-desa yang bergerak di sektor pertanian. “Pak Presiden ingin koperasi ini menjadi gaya hidup baru, koperasi ini menjadi strategik, dan kooperasi ini diharapkan bisa membantu masyarakat atau rakyat meningkat kesejahteraannya,” lanjutnya.

Di sisi lain, pemerintah juga mengambil langkah tegas dalam mendorong industri susu dalam negeri. Wamentan Sudaryono menegaskan bahwa seluruh industri pengolahan susu wajib menyerap susu lokal dari peternak dalam negeri.

“Industri pengolahan susu wajib mengambil susu lokal. Kalau tidak dia laksanakan, maka izin impornya dan kuota impornya bisa kita bekukan atau kita tahan,” ujar Sudaryono.

Sudaryono menyebut bahwa saat ini Indonesia masih mengimpor sekitar 80 persen kebutuhan susu nasional, sementara produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi 20 persen. Pemerintah pun menargetkan untuk menekan angka impor ini dengan meningkatkan produksi susu dalam negeri.

“Kita ingin instruksi dari Presiden Prabowo adalah bagaimana industri susunya kita naikkan, impornya kita tekan. Jadi orangnya bukan dibatasi untuk minum susu, orang boleh minum susu tapi dari 100 persen yang kita minum bagaimana kuotanya ini lama-lama harus kita balik,” jelas Sudaryono.

Guna mendukung hal tersebut, pemerintah mencanangkan investasi dalam pengadaan induk sapi. Pemerintah memiliki target untuk mendatangkan dua juta sapi indukan ke Indonesia.

“Sudah ada 167 perusahaan yang komit untuk berinvestasi mendatangkan sapi. Jadi negara tidak mengeluarkan APBN tapi mereka berinvestasi, sumber sapinya dari mereka, mereka yang pelihara, mereka yang bermitra dengan peternak-peternak lokal dan seterusnya,” tambahnya.

Pemerintah juga memastikan program Makan Bergizi Gratis akan didukung dengan sumber protein lokal. Saat ini, susu belum masuk dalam program tersebut karena keterbatasan produksi dalam negeri.

“Kita tidak ingin memberikan susu impor kepada anak-anak kita. Kita ingin substitusi dulu dengan sumber protein yang lain, dengan telur, daging ayam dan seterusnya,” kata Sudaryono. (BPMI Setpres/DNS)

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan serangkaian kebijakan strategis yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan daya beli masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam konferensi persnya terkait kewajiban menyimpan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri, pada Senin, 17 Februari 2025 di Istana Merdeka, Jakarta.

“Dalam kuartal pertama tahun ini kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pertama, hasil kebijakan kenaikan UMP 2024. Dua, optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025. Tiga, pencairan THR bagi ASN dan swasta di bulan Maret 2025. Empat, stimulus pada bulan Ramadan yaitu diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja, program pariwisata mudik lebaran, (dan) stabilitas harga pangan,” ujar Presiden.

Selanjutnya, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan kebijakan strategis dalam hal penyiapan paket stimulus ekonomi, serta optimalisasi program makan bergizi gratis (MBG), penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan realisasi Panen Padi. Presiden menuturkan bahwa terdapat laporan peningkatan produksi beras secara signifikan.

“Paket stimulus ekonomi (seperti) diskon tarif listrik, PPN DTP pembelian properti dan otomotif, PPnBM DTP otomotif electronic vehicle (EV) dan hibdrida, subsidi pajak DTP motor listrik, PPh DTP sektor padat karya, optimalisasi program makan bergizi gratis, optimalisasi penyaluran KUR, panen padi terealisasi secara optimal,” jelas Kepala Negara.

Selain kebijakan jangka pendek, Presiden Prabowo juga menyoroti upaya transformasi ekonomi melalui beberapa kebijakan pendorong daya saing, seperti program makan bergizi gratis, program ketahanan pangan dan energi, dan optimalisasi pengelolaan BUMN melalui Danantara.

“Optimalisasi pengolahan BUMN kita melalui konsolidasi ke dalam suatu dana investasi nasional yang akan kita launching pada tanggal 24 Februari yang akan datang yaitu Danantara. Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara (Daya Anagata Nusantara),” tuturnya.

Selanjutnya, Presiden Prabowo menuturkan pemerintah menyiapkan kebijakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pembangunan kawasan industri, kredit investasi untuk industri padat karya, kebijakan tentang DHE SDA, serta pembentukan bank emas.

“Kita akan bentuk bank emas jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita, tidak ada di Indonesia, jadi emas kita banyak di tambang dan mengalir ke luar negeri, kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia insyaallah kita akan resmikan tanggal 26 Februari,” ucap Presiden.

Di tingkat global, Presiden Prabowo mengatakan bahwa Indonesia juga tengah mempercepat keanggotaan dalam BRICS, menyelesaikan perjanjian Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Uni Eropa-CEPA, serta melanjutkan proses pendaftaran ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

“Kita juga akan menyelesaikan perjanjian CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement), intinya adalah semacam free trade area, saling menurunkan tarif bagi barang-barang kedua pihak. Kemudian kita juga menjalankan terus pendaftaran kita ke OECD, yang terakhir kita juga ingin secepatkan menyelesaikan kerja sama kita Indonesia-EU CEPA,” ucapnya. (BPMI Setpres/ABD)

Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan dengan pembahasan terkait progres pembangunan IKN.

“Tentu harapannya kita bisa melanjutkan pembangunan dengan sejumlah penyesuaian dan prioritas. Karena pasti kita selalu dihadapkan pada keterbatasan anggaran, dihadapkan juga dengan berbagai misi dan target-target utama yang menjadi agenda nasional,” ucap Menko Infrastruktur dalam keterangannya usai pertemuan pada Senin (03/02/2025).

AHY menuturkan bahwa saat ini swasembada pangan, energi dan air, termasuk juga peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi prioritas nasional lima tahun ke depan. Infrastruktur, dalam hal ini, akan memberikan dukungan penuh dalam mewujudkan target-target nasional tersebut.

“Bukan berarti kemudian infrastruktur di nomor dua-kan. Justru kami harus melakukan prioritas ulang, paling tidak melakukan penyesuaian-penyesuaian agar yang menjadi prioritas utama dari pembangunan nasional 5 tahun ke depan, terutama juga di awal-awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini bisa kami dukung dengan baik,” tambahnya.

Sementara itu, berkaitan dengan pembangunan IKN, AHY memastikan bahwa pembangunan tersebut akan terus dilanjutkan. Menurutnya, pemerintah pun telah mengalokasikan anggaran pembangunan yang akan digunakan secara bertahap untuk periode 2025- 2029.

“Terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan dan beliau sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besaran kurang lebih Rp48,8 triliun 2025 hingga 2029 ini. Tentu nanti digunakan sesuai dengan pertahapan dan juga rencana yang telah ditetapkan sejak awal,” tambahnya.

Lebih lanjut, Menko Infrastruktur menyampaikan bahwa tim penguatan basic design yang sebelumnya telah bekerja sama dengan Kementerian PU untuk merancang pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan juga turut hadir pada rapat. Setelah merampungkan pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda, kini perhatian akan dialihkan pada pembangunan kawasan dan fasilitas legislatif serta yudikatif.

“Jadi ada beberapa penyesuaian yang mesti membutuhkan waktu tentunya, mudah-mudahan tidak lama lagi bisa difinalisasi dan tentunya setelah itu bisa segera dibangun,” katanya.

Menko Infrastruktur pun menyampaikan harapannya agar pembangunan IKN berjalan sesuai rencana. Ia juga akan terus melaporkan perkembangan terkini kepada Presiden dalam kesempatan pertama.

“Jadi itulah yang menjadi fokus pembahasan rapat terbatas tadi sore dan kami juga akan melaporkan perkembangan berikutnya pada kesempatan pertama kepada Pak Presiden,” tandasnya. (BPMI Setpres/DNS)

Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan dalam acara “Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia” yang digelar di Hotel The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, pada Kamis, 16 Januari 2025. Pengarahan tersebut dilaksanakan usai pengukuhan Anindya Novyan Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia masa bakti 2024-2029 dan M. Arsjad Rasjid P.M. sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia periode yang sama.

Dalam pengarahannya, Presiden Prabowo mengapresiasi Kadin atas suksesnya pelaksanaan musyawarah yang menekankan pentingnya persatuan di tengah dinamika global yang penuh tantangan. Kepala Negara menekankan bahwa persatuan menjadi kebutuhan mendesak bagi Indonesia untuk menghadapi persaingan geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi dunia.

“Berkali-kali dimana-mana saya mengatakan di tengah dinamika geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi dunia persaingan makin keras antara blok-blok ekonomi, antara kekuatan-kekuatan besar dalam persaingan yang keras itu, makin diperlukan kehati-hatian oleh semua unsur bangsa-bangsa, terutama bangsa-bangsa seperti Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga menyerukan pentingnya kolaborasi dan persatuan di antara pengusaha Indonesia dalam upaya mendorong kemakmuran bangsa. “Persaingan itu bagus, tapi bukan untuk saling mematikan. Mari kita bersaing bersama menuju kemakmuran rakyat. Rakyat butuh kemakmuran, dan itu dipimpin oleh para pengusaha,” kata Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berintegritas sebagai fondasi utama kemajuan bangsa. Lebih lanjut, Presiden mengajak para pengusaha untuk mendukung agenda besar pemerintah, termasuk mempercepat investasi dan mendorong inovasi di berbagai sektor.

“Kita butuh Kadin yang dinamis, pengusaha-pengusaha yang berani, inovatif, kerja sama, Indonesia incoperated,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo pun menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintahannya didedikasikan untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Presiden dan jajarannya berkomitmen untuk melaksanakan seluruh kebijakan dengan sebaik-baiknya.

“Tidak ada kepentingan lain, tidak ada orientasi lain, dan karena itu untuk kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan rakyat, kita tidak ragu-ragu, kita akan laksanakan dengan segenap kekuatan dan daya yang ada di kita,” pungkas Presiden.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam acara tersebut adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Ketua Dewan Kehormatan Kadin Indonesia Rosan Roeslani dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Selain itu, turut hadir pula sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Umum Kadin Indonesia masa bakti 2024-2029 Anindya Novyan Bakrie, dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia periode 2024-2029 M. Arsjad Rasjid P.M. (BPMI Setpres/ABD)

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (07/01/2025). Fokus utama pembahasan dalam rapat tersebut adalah percepatan pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta kebijakan pro rakyat di sektor perumahan dan permukiman.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan bahwa sejak 20 Oktober 2024, pemerintah telah membangun sekitar 40 ribu unit rumah. Pencapaian tersebut akan terus ditingkatkan melalui pemanfaatan lahan negara, termasuk tanah hasil sitaan dari korupsi, aset BLBI, hingga Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.

“Kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu yang berpenghasilan 8 juta ke bawah. Jadi kita akan membuat skema itu,” ujar Maruarar dalam keterangannya kepada awak media usai rapat.

Maruarat menambahkan bahwa Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus pada skema pembiayaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima, penjual bakso, dan pedagang sayur, yang umumnya tidak memiliki penghasilan tetap. Skema tersebut dibuat pemerintah agar mereka bisa tetap memiliki rumah.

“Keadilan harus ditegakkan bukan hanya pada mereka yang punya gaji, tapi juga pada mereka yang tidak punya gaji, yang bukan pejabat, tapi mereka yang bergerak di sektor informal menjadi perhatiannya,” kata Maruarar.

Dalam kesempatan tersebut, Maruarar turut memaparkan sejumlah kebijakan pro rakyat yang akan diimplementasikan oleh pemerintah dalam 90 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo. Kebijakan tersebut mencakup penghapusan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) sebesar 0 persen, Bentuk Bangunan Gedung (BBG) 0 persen, serta penghapusan PPN selama 6 bulan untuk rumah di bawah Rp2 miliar.

“Ini adalah sesuatu yang tadinya bayar menjadi gratis buat rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat kecil yang berpenghasilan tadi MBR. Jadi seperti arahan beliau, kebijakan harus pro rakyat dan kami jalankan,” ujar Maruarar.

Selain itu, pemerintah juga mempercepat proses perizinan pembangunan. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang kini disebut Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sebelumnya memerlukan waktu hingga 45 hari, kini dipangkas menjadi 10 hari. Bahkan, di Tangerang, proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 4 jam.

“Prinsip Bapak Presiden rakyat harus diberikan layanan yang cepat. Kalau ada yang bisa dibuat murah ya murah, gratis ya gratis,” tegas Maruarar.

Tidak hanya itu, Maruarar juga menyampaikan bahwa kepercayaan investor asing terhadap Indonesia semakin meningkat. Hal tersebut seiring dengan langkah diplomasi Presiden Prabowo ke berbagai negara.

“Kita mesti menyiapkan tim yang kuat sehingga nanti begitu investor datang sudah bisa legalnya begini, lokasinya di sini, dan sebagainya, posisinya seperti apa, hak kewajibannya seperti apa, dengan tentu prinsip saling menghormati dan kita mengutamakan kepentingan nasional kita dan juga bagaimana punya dampak kepada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia,” tutur Maruarar. (BPMI Setpres/DNS)

Presiden Prabowo Subianto menerima menteri koordinator (Menko) dan sejumlah menteri di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (03/01/2025). Dalam keterangannya kepada awak media, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan komitmen pemerintah dalam berbagai agenda pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat.

“Dari sana ada banyak isu-isu yang harus ditangani cepat. Salah satunya data tunggal agar tepat sasaran, yang kedua meningkatkan kapasitas usaha kecil, menengah, dan koperasi dengan memberi kapasitas kemampuan kemudian bahan baku, holding antar UMKM akan kita lakukan agar usaha besar bersinergi, kolaborasi dengan UMKM,” ucapnya.

Selanjutnya, Presiden juga memberikan perhatian pada peningkatan kapasitas dan kemampuan para pekerja migran. Menurut Muhaiman, pemerintah akan menyiapkan 100 balai latihan kerja baru bagi para pekerja.

“Untuk pemberangkatan, persiapan jabatan tertentu kualitas standar skill dan vokasi yang siapkan khusus melalui 100 balai latihan kerja baru,” tambahnya.

Selain itu, pemerintah akan memperluas akses pendanaan bagi UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, dan pekerja migran melalui pinjaman berbunga rendah. Model pendanaan ini akan diinisiasi bersama kementerian dan lembaga terkait termasuk program kredit murah yang disalurkan melalui dana pinjaman bergulir.

“Ini akan diinisiasi untuk membuat model simpan pinjam, pinjam dengan bunga yang sangat rendah. Ini akan kita tindaklanjuti dengan kementerian-kementerian terkait khususnya kementerian keuangan berbentuk uang pemerintah yang dipinjamkan kepada para pekerja migran, juga kepada UMKM,” kata Muhaimin.

Program lain yang menjadi fokus adalah optimalisasi bantuan sosial melalui Kementerian Sosial. Muhaimin menjelaskan bahwa pemerintah akan melakukan pembenahan data penerima bantuan dengan menerima usulan dan sanggahan dari masyarakat untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

“Pokoknya gini tidak ada satupun orang miskin di Republik ini yang tidak mendapatkan bantuan. Itu yang paling akan kita lakukan dalam waktu cepat,” lanjutnya. (BPMI Setpres/DNS)