Apa yang telah terjadi: Pekan ini, anggota subkomite utama DPR meminta jawaban dari Badan Perlindungan Lingkungan mengenai mengapa mereka belum mempublikasikan laporan yang mendokumentasikan risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh bahan kimia yang selamanya ditemukan dalam air jutaan orang Amerika.

Dalam surat yang dikirim ke EPA pada hari Kamis, Rep. Chellie Pingree, D-Maine, mengutip cerita ProPublica minggu lalu yang mengutip ilmuwan pemerintah yang mengatakan bahwa laporan tersebut telah siap untuk diterbitkan pada bulan April tetapi belum dirilis. Pingree – anggota tertinggi Partai Demokrat di Sub-komite Komite Alokasi untuk Dalam Negeri, Lingkungan Hidup dan Badan-Badan Terkait – meminta Administrator EPA Lee Zeldin untuk memberikan “jawaban yang jelas” tentang mengapa laporan tersebut tidak dipublikasikan, siapa yang mengarahkan penundaannya dan kapan Zeldin akan berkomitmen untuk merilisnya.

Apa yang Mereka Katakan: Pingree menyebut penundaan dalam penerbitan laporan tersebut sebagai bagian dari “meningkatnya pola campur tangan terhadap karya ilmiah Badan” dan menunjuk pada Sistem Informasi Risiko Terpadu, program EPA yang menulis laporan tersebut. IRIS, yang dibentuk pada masa kepresidenan Ronald Reagan, menganalisis dampak buruk bahan kimia terhadap kesehatan. “Pemerintahan Trump, Partai Republik di Kongres, dan industri telah memusuhi program IRIS,” tulisnya, menanyakan apakah para ilmuwan telah dikeluarkan atau dipindahkan dari program tersebut dan, jika demikian, mengapa.

Suratnya juga mencatat bahwa “penundaan penerbitan laporan PFNA bertepatan dengan keputusan EPA, pada bulan Mei tahun ini, untuk membatalkan” batasan air minum untuk PFNA dan beberapa bahan kimia selamanya lainnya, yang juga dikenal sebagai PFAS. “Ini tampaknya lebih dari sekadar kebetulan mengingat ada penolakan kuat dari industri terhadap regulasi PFAS,” tulis Pingree.

Pingree mencatat bahwa penundaan tersebut tampaknya bertentangan dengan pernyataan publik Zeldin yang berulang kali tentang melindungi masyarakat dari senyawa PFAS, yang mencemari tanah dan air di Maine dan di seluruh negeri. “Negara bagian kami sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah federal. Dan ketika Anda melihat pemerintah federal mengabaikan Anda dan memutuskan untuk menyembunyikan data… itu benar-benar mengecewakan,” katanya kepada ProPublica. “Membaca artikel itu membuat darahku mendidih.”

Latar belakang: PFNA berada dalam sistem air minum yang melayani sekitar 26 juta orang. Laporan tersebut menemukan bahwa bahan kimia tersebut mengganggu perkembangan manusia dengan menyebabkan berat badan lahir rendah dan, berdasarkan bukti pada hewan, kemungkinan besar menyebabkan kerusakan pada hati dan sistem reproduksi pria, termasuk penurunan kadar testosteron, produksi sperma, dan ukuran organ reproduksi.

PFNA merupakan komponen busa pemadam kebakaran dan bahan pembantu pengolahan untuk membuat sejenis plastik yang digunakan pada papan sirkuit, katup, dan pipa. Meskipun bahan kimia ini sudah dihentikan penggunaannya secara sukarela hampir dua dekade yang lalu, bahan kimia tersebut kini tersebar luas di lingkungan.

Pelaporan ProPublica menemukan bahwa IRIS telah berkurang drastis di bawah pemerintahan Trump. Program ini, yang menghitung nilai yang dapat digunakan untuk menetapkan batas polutan dalam air minum dan tingkat pembersihan di lokasi beracun, sering menjadi sasaran industri. Proyek 2025, cetak biru konservatif yang menentukan arah pemerintahan kedua Presiden Donald Trump, menyerukan agar IRIS dihilangkan. Awal tahun ini, Partai Republik di Kongres memperkenalkan undang-undang yang disebut “UU Tanpa IRIS.” Dari 55 ilmuwan EPA yang diidentifikasi Publica telah mengerjakan penilaian IRIS baru-baru ini, hanya delapan yang masih bekerja di kantor, menurut sumber yang mengetahui program tersebut.

Mengapa Itu Penting: Laporan tersebut menghitung jumlah PFNA yang dapat terpapar pada manusia tanpa mengalami cedera – sebuah pengukuran penting yang dapat digunakan untuk menetapkan batasan pembersihan PFNA di area terkontaminasi yang disebut situs Superfund dan untuk menghilangkan bahan kimia dari air minum. Perhitungan ini terbukti penting bagi masyarakat di seluruh negeri saat mereka memerangi para pencemar mengenai siapa yang akan membayar untuk menghilangkan PFNA dan bahan kimia selamanya lainnya dari lingkungan.

Tanggapan: Pekan lalu, juru bicara EPA mengatakan kepada ProPublica bahwa laporan mengenai PFNA akan dipublikasikan setelah laporan tersebut selesai tetapi tidak menjawab pertanyaan tentang apa yang masih perlu dilakukan atau kapan hal itu mungkin akan terjadi. Kantor pers badan tersebut tidak menanggapi pertanyaan tentang surat Pingree.

Presiden Prabowo Subianto, menerima kunjungan sejumlah perwakilan pimpinan DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (05/12/2024). Pertemuan tersebut membahas sejumlah aspirasi masyarakat terkait rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, yang akan diberlakukan pada Januari 2025 sesuai dengan amanat undang-undang.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyampaikan hasil diskusi dengan Presiden di mana PPN 12 persen akan diterapkan secara selektif. Ia menegaskan bahwa barang-barang pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa perbankan, serta pelayanan umum akan tetap bebas dari PPN, sesuai kebijakan yang berlaku saat ini.

“PPN akan tetap berjalan sesuai jadwal waktu amanat di undang-undang yaitu 1 Januari 2025 tetapi kemudian akan diterapkan secara selektif kepada beberapa komoditas, baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah sehingga pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah,” ujar Misbakhun dalam keterangannya kepada awak media di Ruang Sidang Kabinet, Kantor Kepresidenan Jakarta.

Lebih lanjut, Misbakhun menjelaskan bahwa pemerintah juga berencana untuk menerapkan struktur PPN yang tidak seragam. Meski demikian, kebijakan tersebut saat ini masih dilakukan pengkajian mendalam.

“Ini nanti akan masih dipelajari. Masyarakat tidak perlu khawatir karena ruang lingkup mengenai kebutuhan barang pokok, kemudian jasa pendidikan, jasa kesehatan, kemudian jasa perbankan, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pelayanan umum, jasa pemerintahan tetap tidak dikenakan PPN,” ungkap Misbakhun.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Presiden Prabowo turut merespons masukan dari DPR terkait kemungkinan penurunan tarif PPN pada kebutuhan pokok. Sufmi Dasco menyebut bahwa Presiden Prabowo akan mempertimbangkan dan mengkaji usulan tersebut.

“Mungkin dalam satu jam ini, Pak Presiden akan meminta Menteri Keuangan dan beberapa menteri untuk rapat dalam mengkaji usulan dari masyarakat maupun dari DPR tentang beberapa hal pajak yang harus diturunkan,” ucap Sufmi Dasco.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga menekankan pentingnya proses dialog antara pemerintah dan DPR. Menurutnya, budaya baru tersebut menunjukkan respons yang cepat terhadap masukan dan aspirasi dari masyarakat.

“Hari ini sebuah proses yang menurut kami ini budaya yang baru yang dibuat oleh Presiden bersama dengan teman-teman dari DPR bahwa apapun masukan dari masyarakat terutama masukan dari DPR untuk secepatnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat harus direspons dengan cepat,” tutur Mensesneg Prasetyo Hadi. (BPMI Setpres/DNS)

JAKARTA, BN NASIONAL – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menilai 80 persen dari pengguna BBM bersubsidi merupakan kelompok yang tidak berhak. Hal ini diungkapkan ketika pemerintah akan memperketat pembatasan BBM bersubsidi.

“Alhamdulillah, tidak ada kata terlambat (penyaluran BBM bersubsidi untuk masyarakat yang tidak mampu). Memang kami sudah menyuarakan agar subsidi BBM itu dievaluasi sejak tiga tahun lalu. Karena 80 persen pengguna pertalite BBM bersubsidi itu masyarakat yang tidak berhak,” kata Eddy dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/7/2024).

Selain itu, Eddy juga meminta kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi terkait pembatasan BBM bersubsidi agar tidak menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di masyarakat.

“Sebenarnya kami sambut baik wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi tersebut, namun jangan sampai membuat keresahan dan kekhawatiran bagi masyarakat yang memang pantas menerima subsidi,” jelas Eddy.

Kebijakan ini, lanjut Eddy, sudah sejak tiga tahun lalu Komisi VII mendorong hal tersebut. Mengingat banyak masyarakat yang mampu dan tidak pantas menerima subsidi yang justru ikut menikmati.

“Jadi yang dikurangi adalah kelompok masyarakat yang berhak membeli BBM bersubsidi dan bukan pengurangan volume BBM bersubsidi,” imbuhnya.

Eddy menambahkan, sosialisasi yang jelas diperlukan masyarakat agar tidak ada wacana lain yang berkembang seperti misalnya isu kenaikan harga BBM. Jika tak ada kejelasan informasi, hal tersebut akan membuat masyarakat semakin resah.

“Saya sempat mendengar keluh kesah masyarakat yang memang pantas mendapatkan subsidi. Mereka khawatir akan adanya kenaikan harga BBM dan membuat keadaan ekonomi semakin sulit seperti mencari pekerjaan dan naiknya harga barang pokok,” jelasnya.

Diketahui, kompensasi Jenis BBM Tertentu (JBT-Solar) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP-Pertalite) tahun 2024 yang diperkirakan mencapai senilai Rp163 triliun, namun sebanyak 80 persen dari kuota subsidi tersebut malah digunakan oleh masyarakat mampu. Hal itu tentu membuat negara dan masyarakat yang membutuhkan menjadi rugi.

“Pasalnya volumenya naik setiap tahun, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Jika tidak dikelola secara ketat, Pemerintah akan menanggung subsidi yang lebih besar lagi kedepannya, yang sayangnya tidak tepat sasaran. Apalagi BBM ini adalah produk impor yang menguras devisa negara dan semakin membebani APBN jika harga pasaran minyak dunia naik dan kurs USD terhadap Rupiah menguat,” ujarnya.