Ketua komite penasihat vaksin di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit mempertanyakan apakah rekomendasi luas diperlukan untuk vaksin yang melindungi terhadap polio dan penyakit menular lainnya.

Kirk Milhoan, ahli jantung anak yang ditunjuk sebagai ketua Komite Penasihat Praktik Imunisasi (ACIP) CDC oleh Menteri Kesehatan Robert F. Kennedy Jr. bulan lalu, mengatakan keputusan apakah akan menerima vaksin harus dibuat oleh pasien dan dokter, bukan berdasarkan mandat.

“Kami prihatin dengan mandat, dan mandat tersebut benar-benar merugikan dan meningkatkan keraguan,” kata Milhoan. “Apakah (perlu) diamanatkan agar Anda pergi ke taman kanak-kanak, bahwa anak-anak ini mendapatkan semua vaksin yang direkomendasikan? Itu harus dilakukan secara individual. Itulah yang saya lakukan sebagai dokter.”

Milhoan melontarkan komentar tersebut saat tampil di podcast “Mengapa Saya Harus Mempercayai Anda?” dipandu oleh kontributor medis ABC News dan reporter investigasi Dr. Mark Abdelmalek, Tom Johnson dan Brinda Adhikari.

Vaksin seperti vaksin polio dan campak telah dipuji oleh pejabat kesehatan masyarakat sebagai keberhasilan yang luar biasa, mencegah penyakit serius dan kematian jutaan orang di seluruh dunia. Virus polio liar dan campak telah diberantas di Amerika beberapa dekade yang lalu karena kampanye vaksinasi massal.

Namun, dalam wawancara yang luas dan jujur, Milhoan mengatakan ACIP prihatin dengan “mengembalikan otonomi individu” untuk memulihkan kepercayaan terhadap kesehatan masyarakat.

Milhoan mempertanyakan apakah masyarakat Amerika perlu menerima vaksin polio lagi, dengan alasan bahwa kondisi Amerika sudah berbeda dibandingkan tahun 1950an, ketika vaksin polio pertama kali didistribusikan.

Saat ini, CDC merekomendasikan agar anak-anak menerima empat dosis vaksin polio: pada usia dua bulan, empat bulan, enam hingga 18 bulan, dan booster antara usia 4 dan 6 tahun. Setiap negara bagian di AS mewajibkan anak-anak menerima vaksinasi polio untuk bersekolah di sekolah umum.

“Ketika Anda melihat polio, kita tidak perlu takut untuk mempertimbangkan bahwa kita sekarang berada di zaman yang berbeda dibandingkan dulu,” kata Milhoan. “Sanitasi kita berbeda, risiko penyakit kita berbeda, sehingga semua hal tersebut berperan dalam evaluasi apakah mengambil risiko untuk mendapatkan vaksin layak dilakukan atau tidak.”

Ia melanjutkan, “Kita harus memperhitungkan bahwa, apakah kita sedang menikmati kekebalan kelompok saat ini, bahwa mungkin terlihat lebih baik tidak mendapatkan vaksin daripada mendapatkan vaksin, namun jika kita menghilangkan semua kekebalan kelompok, apakah hal tersebut akan berubah?”

Komentar Milhoan mendapat kritik dari organisasi medis besar, seperti American Medical Association, dan profesional medis, termasuk Dr. Paul Offit, direktur Pusat Pendidikan Vaksin. dan seorang dokter jaga di divisi penyakit menular di Rumah Sakit Anak Filadelfia.

Offit menggambarkan komentar Milhoan sebagai sesuatu yang “menakutkan”, dan menambahkan bahwa ketua ACIP mengungkapkan beberapa gagasan yang “secara langsung tidak mendukung kesehatan anak-anak di negara ini.”

Ia juga mengatakan banyak komentar Milhoan yang tidak benar, termasuk pernyataan tentang polio.

Offit menjelaskan bahwa meskipun kejadian campak dan batuk rejan sebagian menurun karena sanitasi yang lebih baik, hal sebaliknya terjadi pada polio. Dalam kasus polio, peningkatan sanitasi meningkatkan usia anak pertama kali terkena polio – setelah antibodi yang diturunkan dari ibu berkurang – yang membuat mereka lebih rentan terhadap kelumpuhan.

Offit mengatakan Milhoan tampaknya tidak mengetahui bahwa peningkatan sanitasi meningkatkan kasus polio parah.

“Banyak orang tidak tahu, tapi yang membuatku kesal adalah dia ada di posisi… di mana dia harus mengetahuinya,” kata Offit.

Milhoan juga mempertanyakan perlunya vaksin campak, gondok dan rubella (MMR), yang juga direkomendasikan oleh CDC untuk anak-anak dan diwajibkan oleh setiap negara bagian AS untuk bersekolah di sekolah umum. Tahun lalu, AS mencatat jumlah kasus campak tertinggi dalam 33 tahun dengan 2.255 infeksi, menurut data CDC.

Ia berargumentasi bahwa kasus campak telah menurun sebelum adanya vaksin dan bahwa rumah sakit saat ini memiliki perlengkapan yang lebih baik untuk merawat pasien campak.

“Sekarang kami merawat anak-anak dengan cara yang berbeda,” kata Milhoan. “Kemampuan kita untuk memiliki rumah sakit anak, rumah sakit anak, ICU anak, cara kita melihat keseluruhan pengobatan campak berbeda-beda. Jadi itu adalah sesuatu yang penting.”

Offit mengatakan tidak benar bahwa dokter menjadi lebih baik dalam mengobati campak pada anak-anak yang dirawat di rumah sakit. Tidak ada pengobatan yang dikembangkan dalam enam dekade terakhir, setelah vaksin campak pertama tersedia.

“Kita tidak lebih baik dalam mengobati campak dibandingkan 60 tahun yang lalu,” kata Offit. “Maksudku, apa yang kita punya? Kita punya oksigen, kita punya ventilasi. Kita punya itu pada tahun 1960an. Dan dalam hal dehidrasi, kita punya cairan infus. Sekali lagi, tidak ada bedanya.”

Offit juga mengatakan, sejak vaksin campak dikembangkan, angka kematian tidak berubah. Saat ini, satu hingga tiga dari setiap 1.000 anak penderita campak akan meninggal karena komplikasi pernapasan dan neurologis.

Tahun lalu, AS juga mengalami kematian akibat campak pertama dalam lebih dari satu dekade, termasuk dua kematian akibat campak di antara anak-anak usia sekolah yang tidak divaksinasi di Texas dan satu di antara orang dewasa yang tidak divaksinasi di New Mexico.

Angka kematian akibat campak sebelum adanya vaksin campak adalah satu hingga tiga per seribu (anak), kata Offit. “Ada tiga orang yang meninggal, dua di antaranya adalah anak-anak, dalam setahun terakhir ini, katakanlah, ada 2.100 orang yang menderita campak. Angka kematian tersebut sama dengan angka kematian yang kita alami sebelum ada vaksin campak. Jadi, apa yang (Milhoan) bicarakan?”

Mark Abdemalek, salah satu pembawa acara, menekankan kepada Milhoan selama podcast bahwa risiko buruk dari infeksi campak lebih buruk dibandingkan risiko dari vaksin MMR dan mengemukakan angka kematian yang sama yaitu satu dari tiga angka kematian.

“Ini bukan data terkini,” jawab Milhoan.

Rekan pembawa acara Tom Johnson bertanya kepada Milhoan filosofinya tentang otonomi individu dengan contoh a orang tua yang memilih untuk tidak memberikan vaksinasi campak pada anaknya Dan anak tersebut kemudian menulari anak lain yang mengalami gangguan sistem imun. Johnson bertanya kepada Milhoan apakah ada batas yang harus dilewati jika otonomi individu melanggar keselamatan anak lain.

“Saya setuju, ada dua hal berbeda yang berperan di sini. Kami tidak mengambil satu di atas yang lain,” kata Milhoan. “Mari kita balikkan hal tersebut ke arah lain. Bagaimana jika anak tersebut mendapatkan vaksin campak untuk melindungi anak Anda yang mengalami gangguan imunitas dan mendapat konsekuensi negatif dari hal tersebut? Bukankah anak Andalah yang menyebabkan anak tersebut dirugikan?”

Ketika ditanya secara langsung apakah vaksin telah diteliti keamanannya secara memadai, Milhoan menjawab belum, dengan alasan bahwa penelitian berfokus terutama pada kemanjuran.

Dia menolak sistem pengawasan dan pemantauan yang “sangat buruk,” yang menandakan skeptisisme mendalam terhadap infrastruktur yang saat ini digunakan untuk mendeteksi dan mengevaluasi sinyal keamanan vaksin.

Offit mengatakan bahwa komentar yang paling mengkhawatirkannya adalah ketika Milhoan diberitahu oleh salah satu pembawa acara bahwa ACIP mungkin akan menerima laporan, file, dan data mengenai vaksin untuk ditinjau berdasarkan ilmu pengetahuan yang sudah ada, dan Milhoan menjawab, “Itu bukan ilmu pengetahuan.”

“Ilmu pengetahuan adalah apa yang saya amati,” tambahnya.

Menanggapi dugaan serangan dari organisasi berita setelah podcast tersebut, Aliansi Medis Independen, sebuah kelompok yang mempromosikan pengobatan yang tidak terbukti selama pandemi COVID-19, membela Milhoan.

“Dr. Milhoan adalah seorang ahli jantung anak-anak dan mantan dokter Angkatan Udara AS yang percaya bahwa Konstitusi melindungi warga negara dari campur tangan pemerintah dalam keputusan medis pribadi,” sebagian isi pernyataan itu.

Milhoan bukanlah orang yang antivaksin. Ia tidak menyangkal keberhasilan vaksin polio atau cacar. Ia tidak menyerukan pelarangan, pembatalan, atau penolakan massal. Ia hanya mengatakan sesuatu yang jauh lebih berbahaya bagi kekuasaan terpusat: bahwa pasien harus mengambil keputusan, dengan berkonsultasi dengan dokter mereka, lanjut pernyataan itu.

JetMedia Digital Agency

– – Rapat harian Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memutuskan memberhentikan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Keputusan yang telah mendapat persetujuan dari 36 pimpinan PWNU se-Indonesia tersebut tertuang dalam Risalah Rapat.

Dengan putusan tersebut Gus Yahya tidak lagi memiliki hak, wewenang, penggunaan atribut, fasilitas, dan lain-lain yang melekat pada jabatan Ketua Umum PBNU, sejak 26 November 2025, pukul 00:45 WIB.

Rais Aam KH Miftachul Akhyar menegaskan keabsahan dan kebenaran substansi keputusan rapat harian Syuriyah PBNU.

Untuk memastikan roda jam’iyyah berjalan normal, segera dilaksanakan Rapat Pleno atau Muktamar, disertai pembentukan tim pencari fakta terhadap adanya fakta-fakta upaya pembusukan keputusan dan institusi Syuriyah PBNU paska diterbitkan keputusan rapat pada 20 November 2025.

Presidium Percepatan Muktamar dan Muktamar Luar Biasa (MLB) NU, KH Imam Jazuli menilai, konflik internal di PBNU telah mencapai titik krusial dengan adanya seruan moral untuk islah dari Forum Sesepuh NU di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kediri, pada 30 November 2025.

“Seruan islah dari sesepuh NU memang memiliki kekuatan moral yang besar dalam tradisi Nahdliyin, di mana nasihat kiai sepuh adalah suluh dan panduan utama dalam menjaga harmoni. Ini adalah panggilan untuk kembali ke khittah NU, menekankan pentingnya persatuan dan menghindari perpecahan,” ucap KH Imam dalam keterangannya, Selasa (2/12/2025).

Menurut dia, titik temu antara seruan moral dan keputusan formal dapat disintesiskan melalui jalur konstitusional.

Islah tidak boleh menganulir keputusan Syuriyah secara sepihak, tetapi harus menginternalisasi nilai-nilai perdamaian tersebut ke dalam proses formal dan informal.

Salah satu pihak harus saling legowo.

Terhadap dinamika krisis di tubuh PBNU tersebut, Presidium Penyelamat Organisasi untuk Percepatan Muktamar dan Muktamar Luar Biasa Nadlatul Ulama menyatakan sikap.

Antara lain, mengapresiasi dan menghormati keputusan Syuriyah PBNU sebagai lembaga tertinggi jam’iyyah

“Kami sangat prihatin terhadap kondisi krisis PBNU hari ini yang terlihat menyedihkan dan memalukan,” jelas dia.

Pihaknya, kata dia, memandang krisis PBNU adalah akumulasi dari tata kelola jam’iyyah yang telah melenceng sejak awal dari jalur dan pedoman berjam’iyyah yang semestinya.

“Kami telah mengingatkan sejak awal tentang adanya infiltrasi zionisme, mafsadah dan risiko konsesi kelola tambang, tindakan arogansi struktural, tata kelola keuangan PBNU yang tidak tidak transparan,” ucapnya,

“Kami menyimpulkan krisis PBNU saat ini adalah kesalahan kolektif kepemimpinan PBNU yang telah kehilangan Ruhul Khidmah (jiwa pengabdian),” jelas dia.

Terhadap kesalahan kolektif itu, pihaknya menghargai langkah Syuriyah PBNU yang akan melaksanakan Pleno PBNU untuk menunjuk Pj Ketua Umum PBNU dengan tugas menyiapkan Muktamar ke-35 NU dengan jadwal yang disesuaikan pada awal tahun 2026.

“Bila Rapat Pleno PBNU tidak mencapai keputusan semestinya, maka kami merekomendasikan penyelesaian kolektif melibatkan pemilik mandat, yakni meminta kepada PWNU, PCNU dan PCINU untuk segera melayangkan surat resmi kepada PBNU agar dilaksanakan Percepatan Muktamar dan atau Muktamar Luar Biasa (MLB),” ujarnya.

“Kami juga mengajak seluruh warga NU untuk senantiasa menjaga ukhuwah nahdliyah dan menjunjung tinggi etika bermedia, sekaligus untuk memperbanyak taqarrub kepada Allah SWT seraya memohon agar persoalan yang terjadi di PBNU segera memperoleh jalan keluar terbaik dengan jalan Islah konstituonal berupa Muktamar dipercepat dan atau Muktamar Luar Biasa,” jelas dia.

– Sosok Yasika Aulia Ramadhani baru-baru ini menjadi sorotan publik.

Diketahui, Yasika Aulia Ramadhani merupakan anak dari Wakil Ketua II DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Yasir Machmud.

Yasika Aulia Ramadhani mendadak menjadi perbincangan publik usai ia mengungkapkan bahwa Yayasan Yasika Group yang dipimpinnya telah berhasil mengoperasikan sebanyak 41 dapur MBG di Sulsel.

Berikut rincian dapur MBG yang dikelola oleh Yasika, 16 dapur beroperasi di Kota Makassar, 3 dapur di Parepare, 2 dapur di Kabupaten Gowa, dan 10 dapur baru di Kabupaten Bone yang baru saja diresmikan.

Selain itu, diketahui masih ada 3 dapur tambahan yang sedang dalam tahap penyelesaian di wilayah Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Timur, Tellu Siattinge, Dua Boccoe, dan Kajuara.

“Sejak 6 Januari 2025, kami memuIai dari Makassar sebagai pelopor makanan bergizi di Sulsel. Melalui Asta Cita MBG, kami ingin mempercepat pemenuhan gizi anak bangsa,” ujarnya.

Menurutnya, bahwa dapur-dapur MBG ini tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi, namun juga memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian daerah.

Setelah Yasika viral, Yasir Machmud selaku ayah dari yang bersangkutan pun menjadi viral.

Sebelum terjun ke dunia politik, Yasir Machmud ternyata sebelumnya adalah seorang pengusaha.

Yasir pernah menjadi direktur di perusahaan transportasi, pertanian, pembangunan, bahkan kuliner.

Ia juga pernah menduduki posisi Direktur Utama di PT Sulsel Citra Indonesia (BUMD Sulsel) pada tahun 2021 dan berhasil mengangkat dividen.

Sebagai seorang pengusaha sukses dan politikus, Yasir Machmud pun memiliki kekayaan yang fantastis.

KOTA ACEH – Ketua Baitul Mal Aceh, Mohammad Haikal, ST., MIFPmenjadi pembina upacara bendera di SMAN 1 Peukan Bada, Senin (27/10/2025). Dalam amanatnya, ia menyampaikan motivasi kepada para siswa agar memiliki visi besar dalam menatap masa depan melalui pendidikan yang unggul dan berakhlak.

Haikal yang hadir bersama sejumlah staf Baitul Mal Aceh sejak pukul 07.30 WIB disambut hangat oleh pihak sekolah. Ia mengapresiasi kedisiplinan para siswa dan guru yang telah memulai upacara tepat waktu dan menunjukkan ketertiban sesuai dengan pembagian barisan masing-masing.

“Saya mengajak seluruh siswa untuk berpikir luas dan bijak tentang masa depan. Jangan hanya berpikir dalam konteks lokal, tapi bukalah wawasan hingga ke tingkat global. Saat ini banyak sekali peluang beasiswa ke luar negeri yang bisa diakses dengan mudah melalui internet,” ujar Haikal di hadapan ratusan peserta upacara.

Selain menekankan pentingnya pendidikan, Ketua Baitul Mal Aceh juga mengingatkan para siswa untuk menjaga kesehatan, menjauhi narkoba, menghindari pergaulan bebas, serta tidak membiasakan diri begadang hingga larut malam.

Dalam kesempatan tersebut, Haikal juga mengajak siswa, guru, dan tenaga kependidikan untuk mulai merencanakan amalan jariyah melalui program wakaf uang yang dikelola oleh Baitul Mal Aceh.

“Setiap kita perlu memiliki rencana jangka panjang, bukan hanya untuk dunia tapi juga untuk akhirat. Salah satu amalan yang pahalanya terus mengalir adalah wakaf, termasuk wakaf tunai. Kami berharap seluruh warga SMAN 1 Peukan Bada bisa menjadi bagian dari gerakan wakaf ini,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala SMAN 1 Peukan Bada, Hj. Nurwani, S.Pd., M.Pd.menyampaikan apresiasi atas kehadiran Ketua Baitul Mal Aceh sebagai pembina upacara. Ia menilai kegiatan ini memberikan semangat baru bagi para siswa dalam mempersiapkan masa depan dengan keseimbangan antara dunia dan akhirat.

“Kami menyambut baik kehadiran Bapak Ketua Baitul Mal Aceh. Pesan beliau sangat inspiratif, terutama tentang pentingnya perencanaan hidup dan kepedulian terhadap amalan jariyah seperti wakaf,” ungkap Nurwani.

Upacara yang berlangsung khidmat itu diakhiri dengan sesi foto bersama antara pihak Baitul Mal Aceh dan seluruh dewan guru SMAN 1 Peukan Bada.

Banjit, RisalahPos Network”

Pemerintah Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit: mengadakan rapat rutin Kerja Pemerintahan Kampung bersama BPK Kampung, kegiatan tersebut berlangsung di Balai Kampung setempat, Senin 25/08/2025.

Rapat rutin ini dipimpin langsung oleh Kepala Kampung Argomulyo” Bapak Suhardi, dan dihadiri oleh seluruh Aparatur Kampung, RT, Linmas, Ketua BPK beserta Anggotanya.

Di hadapan para Perangkat Kampung, Bapak Suhardi,”menyampaikan betapa pentingnya rapat rutin ini agar kedepannya dapat mengevaluasi kegiatan Yang ada di Kampung ini,” Ucapnya.

Rapat rutin ini sebagai sarana tukar pendapat atau sharing untuk membangun komunikasi dan hubungan kerja yang baik antara seluruh perangkat Kampung,” Jelasnya.

“Bapak Suhardi, juga memberikan evaluasi kinerja dari masing-masing perangkat kampung dari tahun-tahun sebelumnya, saya pun berharap di tahun sekarang dan kedepannya agar kinerja pemerintahan yang ada dapat lebih ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Diakhir rapat rutin kinerja aparatur Kampung,”Bapak Suhardi, juga menyampaikan sekaligus berpesan kepada seluruh perangkat Kampung dan BPK kampung agar kita kedepannya lebih kompak dan solid dalam menjalin hubungan agar menumbuhkan suasana kerja yang lebih baik lagi,” tegasnya.

(Eka Saputra, RisalahPos Network)

Way Kanan, RisalahPos Network”

Upacara Penurunan Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tingkat Kabupaten Way Kanan berlangsung khidmat di Lapangan Korpri, Pemda Way Kanan, Minggu sore (17/08/2025).

Acara yang dimulai pukul 16.00 WIB tersebut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat. Komandan Kodim 0427/Way Kanan Letkol Arm Sigit Windarto, S.Sos., M.Han bersama Ketua Persit KCK Cabang L Kodim 0427/Way Kanan Ny. Nurul Sigit, turut hadir dalam prosesi penurunan bendera yang menjadi salah satu momen penting dalam rangkaian peringatan HUT RI ke-80.

Dalam kesempatan tersebut, Dandim 0427/Way Kanan menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas upacara, khususnya Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Way Kanan yang telah menunaikan tugas dengan penuh tanggung jawab dan semangat nasionalisme.

“Penurunan bendera bukan sekadar seremonial, tetapi momentum untuk kembali merenungkan jasa para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan. Kita sebagai generasi penerus wajib menjaga persatuan dan terus berkontribusi bagi bangsa, khususnya di Kabupaten Way Kanan,” ujar Letkol Arm Sigit Windarto.

Upacara Penurunan Bendera Merah Putih berjalan lancar dan penuh khidmat, diiringi dengan suasana sore yang sejuk serta antusiasme masyarakat yang turut menyaksikan jalannya prosesi. Kehadiran Dandim 0427/Way Kanan bersama Ketua Persit KCK Cabang L menjadi wujud nyata dukungan TNI dan Persit dalam memperkokoh semangat kebangsaan di tengah masyarakat.

Rangkaian kegiatan ini menjadi penutup dari peringatan HUT RI ke-80 di Kabupaten Way Kanan yang sejak pagi diawali dengan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih.

(Eka Saputra, RisalahPos Network)

Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (03/02/2025). Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis termasuk kajian ketatanegaraan, serta evaluasi program nasional yang tengah berjalan.

Ketua MPR mengatakan bahwa Ia menyampaikan kepada Presiden terkait perkembangan kajian ketatanegaraan yang dilakukan oleh MPR, terutama terkait dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, pandangan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah turut menjadi topik pembahasan pertemuan.

“Tentang beberapa langkah dan kebijakan yang sudah diambil oleh Presiden Prabowo dalam kaitan dengan program makan siang bergizi misalnya, dan beberapa program yang lain. Termasuk kami menyampaikan beberapa pandangan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap lawatan beliau dari berbagai macam negara,” ucapnya.

Ketua MPR juga menyoroti respons masyarakat terhadap program makan siang bergizi yang dinilai sebagai langkah terobosan. Meski mendapat apresiasi luas, namun menurut Ahmad Muzani masih ada beberapa catatan seperti keterlambatan distribusi di beberapa wilayah.

“Beliau menganggap bahwa semua catatan dan pandangan yang disampaikan oleh masyarakat sebagai upaya perbaikan bagi pelaksanaan program makan siang bergizi yang tingkat atensi dan perhatiannya begitu besar diberikan oleh masyarakat terhadap program ini,” ujarnya.

Di sisi lain, lawatan Presiden ke luar negeri juga menjadi bagian penting dalam pembahasan, seperti perjalanan terakhir ke India dan Malaysia. Kunjungan kenegaraan ini disebut sebagai upaya memperkuat diplomasi, mempererat posisi Indonesia di kancah internasional, serta menarik investasi asing ke dalam negeri.

“Karena itu perlu ada kesabaran dari masyarakat, karena semua program sedang dalam proses berjalan dan ada yang baru berjalan,” jelas Ketua MPR.

Dengan berbagai isu yang dibahas, pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjalankan program strategis demi kepentingan nasional serta menampung aspirasi masyarakat untuk perbaikan kebijakan ke depan. (BPMI Setpres/DNS)

Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Selasa (05/11/2024), di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150/P Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional.

Adapun Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Naional yang dilantik adalah:

1.⁠ ⁠Mari Elka Pangestu sebagai Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional;
2.⁠ ⁠Muhammad Chatib Basri, sebagai anggota Dewan Ekonomi Nasional;
3.⁠ ⁠Arief Anshory Yusuf, sebagai anggota Dewan Ekonomi Nasional;
4.⁠ ⁠Haryanto Adikoesoemo, sebagai anggota Dewan Ekonomi Nasional;
5.⁠ ⁠Heriyanto Irawan, sebagai anggota Dewan Ekonomi Nasional;
6.⁠ ⁠Septian Hario Seto, sebagai anggota Dewan Ekonomi Nasional;
7.⁠ ⁠Mochamad Firman Hidayat, sebagai anggota Dewan Ekonomi Nasional.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ujar Presiden mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada nama-nama tersebut di atas.

Sementara itu dalam keterangannya usai pelantikan, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu menyampaikan bahwa DEN bertugas untuk memberikan masukan dan rekomendasi kepada Presiden mengenai isu strategis dan program prioritas. Ia menambahkan, DEN telah menyiapkan sejumlah hal untuk dilaporkan kepada Presiden Prabowo.

“Pengambilan kebijakan dan pekerjaan teknis dan operasional tetap berada di masing-masing K/L. Tugas kami adalah memberi saran, memberi rekomendasi kepada Bapak Presiden,” ucap Mari Elka.

Pelaksanaan pelantikan ini diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, serta diikuti oleh para tamu undangan yang hadir. (Setpres BPMI/DNS)