Gadis menggunakan tablet digital. Konsep Berlangganan

Getty

Pemasar dalam ekonomi berlangganan AS senilai $ 208 miliar telah diberi pemberitahuan setelah Amazon menyelesaikan gugatan Komisi Perdagangan Federal terhadap apa yang disebut FTC praktik “menipu” untuk mendaftar pelanggan untuk keanggotaan utama dan membuatnya “sangat” sulit untuk membatalkan langganan.

Dalam penyelesaian itu, Amazon setuju untuk membayar penalti sipil $ 1 miliar dan mengembalikan $ 1,5 miliar kepada sekitar 35 juta pelanggan yang terkena dampak pendaftaran utama yang tidak diinginkan atau pembatalan yang ditangguhkan. Ini adalah pemukiman bersejarah di kedua front: hukuman sipil terbesar yang pernah diberlakukan oleh pelanggaran aturan FTC dan penghargaan restitusi tertinggi kedua setelah tindakan FTC.

Penyelesaian itu datang hanya beberapa hari setelah persidangan sipil dimulai di Seattle. Dalam perjanjian tersebut, Amazon tidak mengakui kesalahan. Namun, FTC memohon berbeda.

“Bukti menunjukkan bahwa Amazon menggunakan jebakan langganan canggih yang dirancang untuk memanipulasi konsumen agar mendaftar di Prime dan kemudian membuatnya sangat sulit bagi konsumen untuk mengakhiri langganan mereka,” kata ketua FTC Andrew Ferguson dalam sebuah pernyataan. “FTC Trump-Vance membuat sejarah dan mendapatkan kemenangan yang memecahkan rekor bagi jutaan orang Amerika yang bosan dengan langganan menipu yang terasa tidak mungkin dibatalkan.”

Spirit of ‘Click To Contance’ Aturan

Ironisnya, Oktober lalu, FTC menyelesaikan aturan “klik untuk membatalkan” yang akan membuatnya mudah bagi pelanggan untuk membatalkan langganan untuk mendaftar satu. Namun, pengadilan banding federal membatalkan putusan itu, yang ditentang oleh banyak orang di industri, mengklaim akan menelan biaya bisnis $ 2,7 miliar untuk diberlakukan.

Meskipun demikian, FTC kemungkinan akan meminta pertanggungjawaban pemasar lain dengan semangat aturan “klik untuk membatalkan”, bahkan jika itu tidak dapat menegakkan hukum.

“The remedies imposed – ranging from significant monetary penalties to mandated operational changes – demonstrate the FTC’s insistence on transparency and ease of cancellation,” stated the Holland and Knight law firm in a bulletin, advising that this case against Amazon and previous cases involving Match.com and Chegg, “set de facto industry standards – clear disclosures, simple, user-friendly cancellation mechanisms and no pernyataan yang menyesatkan.

Retak dalam model berlangganan

Model bisnis berlangganan tidak dapat disangkal menarik bagi pemasar di berbagai vertikal, termasuk layanan streaming, game, berbagai aplikasi, publikasi berita dan blog, serta pengecer di bidang kecantikan, perawatan pribadi, mode, makanan, minuman, dan persediaan hewan peliharaan. Langganan memberi pemasar aliran pendapatan yang stabil, dan dari sudut pandang mereka, langganan menawarkan pelanggan layanan bernilai tambah, sehingga mereka memiliki produk dan layanan yang mereka inginkan, ketika mereka membutuhkannya.

Namun, bagi banyak pelanggan, langganan adalah pedang bermata dua. Meskipun mereka menawarkan kenyamanan, membatalkan langganan yang tidak diinginkan sering kali sulit, dan dalam beberapa kasus, proses yang hampir mustahil.

FTC melaporkan telah menerima lebih dari 16.000 komentar dari konsumen dan lembaga pemerintah federal dan negara bagian, kelompok konsumen, dan asosiasi perdagangan tentang praktik pemasar berlangganan. Jumlah keluhan telah meningkat secara stabil dalam lima tahun terakhir, berpuncak pada hampir 70 keluhan konsumen per hari rata -rata tahun lalu, naik dari 42 per hari pada tahun 2021.

Konsumen juga kehilangan jejak berapa banyak langganan yang mereka miliki dan dengan serius meremehkan berapa banyak yang mereka habiskan untuk semuanya. Sebuah studi penelitian C+R menemukan konsumen menghabiskan 2,5 kali lebih banyak untuk langganan mereka daripada perkiraan yang mereka perkirakan – pengeluaran aktual rata -rata $ 219 per bulan dibandingkan dengan sekitar $ 86 per bulan di antara 1.000 konsumen yang disurvei.

Ini telah melahirkan seluruh sub-industri baru untuk perusahaan seperti mint, trim, dan uang roket untuk mengelola langganan konsumen dan memfasilitasi pembatalan.

Memegang layanan berlangganan ke akun

Penyelesaian Amazon membutuhkan tombol “jelas dan mencolok” bagi pelanggan untuk menolak keanggotaan utama, pengungkapan “jelas dan mencolok” tentang semua ketentuan keanggotaan utama, termasuk biaya, tanggal, dan frekuensi biaya, dan “cara mudah” bagi konsumen untuk membatalkan Prime.

Secara khusus, ini menyatakan bahwa proses pembatalan “tidak bisa sulit, mahal atau memakan waktu dan harus tersedia dengan menggunakan metode yang sama dengan yang digunakan konsumen untuk mendaftar.”

Secara keseluruhan, diperkirakan $ 2,7 miliar industri berlangganan harus menelan untuk membawanya ke putusan yang diusulkan “klik-ke-kankel” FTC kecil dibandingkan dengan $ 2,5 miliar yang dipaksa dibayar Amazon.

Amazon menyatakan, “Kami bekerja sangat keras untuk membuatnya jelas dan sederhana bagi pelanggan untuk mendaftar dan membatalkan keanggotaan utama mereka,” menambahkan bahwa diperkirakan 200 juta pelanggan mendapatkan “nilai substansial” melalui keanggotaan mereka.

Namun, FTC menuduh bahwa jutaan pelanggan “ditipu” melalui “perangkap” yang digunakan Amazon untuk “secara sadar” menyesatkan pelanggan untuk mendaftar di Prime.

Penyelesaian ini berfungsi sebagai peringatan bagi pemasar berlangganan lain untuk mendapatkan rumah mereka. FTC menyatakan praktik opsi negatif standar industri-di mana konsumen diikat ke dalam langganan secara default daripada niat-adalah “kanker yang tidak diucapkan” di pasar konsumen.

Lihat juga:

ForbesAmazon mencapai rekor penyelesaian $ 2,5 miliar dengan FTC atas taktik utama ‘menipu’Oleh Antonio Little IVForbesMasalah berulang dengan layanan berlanggananOleh Nathan Pettijohn

Jerusalem yang ditempati, (pic)

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menandatangani rencana “E1” yang kontroversial pada hari Kamis, sebuah proyek yang bertujuan untuk memperluas pemukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki dekat Yerusalem.

Dalam berbagai pernyataan, Netanyahu menegaskan kembali bahwa pemerintahnya tidak akan pernah mengizinkan pembentukan negara Palestina, menambahkan, “Apa yang dimulai di Gaza akan tetap terbatas pada Gaza.”

“Kami telah lama bersumpah bahwa tidak akan ada negara Palestina, dan memang, tidak ada negara seperti itu yang akan ditetapkan,” katanya.

Netanyahu juga menyatakan, “Akan ada banyak kota seperti Ma’ale Adumim di tanah kami,” mengacu pada salah satu pemukiman Israel terbesar di Tepi Barat.

Dia menekankan bahwa front timur Israel bukanlah Ma’ale Adumim tetapi Lembah Jordan, menyatakan bahwa pemerintahnya bertekad untuk bertindak “di semua lini untuk mencapai apa yang dia gambarkan sebagai keabadian Israel.”

Rencana E1 mencakup pembangunan ribuan unit pemukiman baru di tanah Palestina antara Yerusalem Timur dan pemukiman Ma’ale Adumim.

Langkah ini telah memicu kecaman internasional yang meluas. Banyak negara dan organisasi hak asasi manusia telah memberi label pada rencana tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional, sementara otoritas Israel mengklaim perlu untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan memperluas infrastruktur.

Rencana “E1”, yang pertama kali muncul pada tahun 1997, dianggap sebagai salah satu proyek pemukiman paling berbahaya di Tepi Barat yang diduduki. Tujuannya adalah untuk melingkari kota-kota Palestina di sebelah timur Yerusalem (Anata, AT-Tur, Hizma) dan mencegah ekspansi mereka ke timur. Secara strategis, ini juga bertujuan untuk menghancurkan kemungkinan Yerusalem yang berfungsi sebagai ibukota negara bagian Palestina di masa depan dengan memutuskan bagian utara dan selatan Tepi Barat, secara efektif menghilangkan kesinambungan geografisnya.

Baru bulan lalu, Netanyahu membuat komentar publik yang mendukung apa yang disebut sebagai visi “Israel yang lebih besar”, komentar yang sekarang berada di bawah pengawasan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dan telah memicu kecaman luas di seluruh dunia Arab.

Netanyahu mengatakan dia yakin dia membawa “pesan bersejarah dan spiritual” yang diturunkan dari generasi ke generasi, pernyataan yang selaras dengan retorika ekspansi Israel dan datang 50 hari setelah Knesset Israel memilih untuk mencaplok Tepi Barat.

Komentarnya telah memicu reaksi kuat dari beberapa negara Arab. Jordan mengutuk pernyataan itu sebagai “provokasi berbahaya” yang mengancam keamanan regional, melanggar hukum internasional, dan melanggar piagam PBB. Pemerintah Yordania memperingatkan konsekuensi serius dari pernyataan tersebut, menyebut mereka hasutan terhadap kekerasan dan ketidakstabilan yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

Arab Saudi dan Qatar juga mengutuk pernyataan Netanyahu, dengan tegas menolak kebijakan penyelesaian dan ekspansi pendudukan Israel. Kedua negara bagian mengulangi dukungan mereka untuk hak historis dan hukum rakyat Palestina untuk membangun negara mandiri dan berdaulat di tanah mereka.

RisalahPos.com Network

Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mencari solusi terbaik bagi para pekerja PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang terdampak kepailitan perusahaan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian penuh terhadap persoalan ini, khususnya terkait nasib para pekerja.

“Atas petunjuk Bapak Presiden, Bapak Presiden sangat concern terhadap bagaimana pemerintah mencari jalan keluar, terutama berkenaan dengan masalah persoalan yang akan menimpa para pekerja di PT Sritex,” ujar Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 3 Maret 2025.

Prasetyo Hadi juga menambahkan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk membahas beberapa langkah penyelesaian. Salah satu solusi yang sedang diupayakan adalah penyewaan aset Sritex oleh investor guna menghidupkan kembali produksi serta menyerap tenaga kerja yang telah terdampak PHK.

Tim Kurator PT Sritex, yang diwakili oleh Nurma Sadikin, menyampaikan bahwa pihaknya telah membuka opsi penyewaan aset perusahaan dalam rangka mempertahankan nilai aset. Langkah ini juga diharapkan dapat membuka peluang bagi eks-pekerja Sritex untuk kembali bekerja.

“Kita sudah dalam proses komunikasi yang mana dalam dua minggu ini kurator akan memutuskan siapa investor yang akan menyewa terhadap aset Sritex yang mana ini akan menyerap tenaga kerja, yang mana juga ini bisa karyawan yang telah terkena PHK dapat di-_hire_kembali kemudian oleh penyewa yang baru,” jelas Nurma.

Selain itu, tim kurator juga berkomitmen untuk memastikan hak-hak pekerja tetap terpenuhi, termasuk pesangon dan hak lainnya yang saat ini sedang dalam proses pendaftaran tagihan.

Sementara itu, Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto, menyampaikan harapan besar agar pabrik Sritex dapat segera beroperasi kembali sehingga pekerja yang terdampak PHK bisa kembali bekerja. Ia menegaskan bahwa kabar tersebut menjadi harapan bagi ribuan pekerja yang terkena PHK akibat kasus kepailitan ini.

“Harapan kami, nanti seluruh karyawan atau buruh Sritex, eks-Sritex ya, yang sekarang dalam PHK bisa kembali bekerja lagi di PT Sritex yang dulu, untuk di pekerjaan yang baru tetapi dalam proses yang seperti biasa yang sudah dilakukan sehari-hari,” ungkap Slamet.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pun menegaskan bahwa pemerintah terus mengawal hak-hak pekerja PT Sritex, termasuk kompensasi PHK serta manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan seperti Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Ia juga memastikan bahwa hak-hak normatif pekerja akan tetap dipenuhi sesuai aturan yang berlaku.

“Kementerian Ketenagakerjaan juga mengapresiasi berbagai komitmen dan langkah yang dilakukan oleh kurator seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa dalam dua minggu ke depan pekerja akan dipekerjakan kembali. Hal ini tentu bisa memberikan ketenangan kepada para pekerja yang terkena PHK,” ucap Yassierli.

Menutup konferensi pers, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan harapan agar semua proses berjalan lancar demi kepentingan para pekerja. “Kami mohon doa dan dukungan supaya semua proses seperti yang tadi sudah disampaikan, baik dari tim kurator maupun dari pihak pemerintah, dapat berjalan dengan lancar, supaya para pekerja dapat kerja kembali seperti sedia kala,” tutupnya.

Turut hadir dalam keterangan pers tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group Slamet Kaswanto, dan perwakilan tim kurator PT Sritex Nurma Sadiqin. (BPMI Setpres)

Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan dengan pembahasan terkait progres pembangunan IKN.

“Tentu harapannya kita bisa melanjutkan pembangunan dengan sejumlah penyesuaian dan prioritas. Karena pasti kita selalu dihadapkan pada keterbatasan anggaran, dihadapkan juga dengan berbagai misi dan target-target utama yang menjadi agenda nasional,” ucap Menko Infrastruktur dalam keterangannya usai pertemuan pada Senin (03/02/2025).

AHY menuturkan bahwa saat ini swasembada pangan, energi dan air, termasuk juga peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi prioritas nasional lima tahun ke depan. Infrastruktur, dalam hal ini, akan memberikan dukungan penuh dalam mewujudkan target-target nasional tersebut.

“Bukan berarti kemudian infrastruktur di nomor dua-kan. Justru kami harus melakukan prioritas ulang, paling tidak melakukan penyesuaian-penyesuaian agar yang menjadi prioritas utama dari pembangunan nasional 5 tahun ke depan, terutama juga di awal-awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini bisa kami dukung dengan baik,” tambahnya.

Sementara itu, berkaitan dengan pembangunan IKN, AHY memastikan bahwa pembangunan tersebut akan terus dilanjutkan. Menurutnya, pemerintah pun telah mengalokasikan anggaran pembangunan yang akan digunakan secara bertahap untuk periode 2025- 2029.

“Terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan dan beliau sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besaran kurang lebih Rp48,8 triliun 2025 hingga 2029 ini. Tentu nanti digunakan sesuai dengan pertahapan dan juga rencana yang telah ditetapkan sejak awal,” tambahnya.

Lebih lanjut, Menko Infrastruktur menyampaikan bahwa tim penguatan basic design yang sebelumnya telah bekerja sama dengan Kementerian PU untuk merancang pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan juga turut hadir pada rapat. Setelah merampungkan pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda, kini perhatian akan dialihkan pada pembangunan kawasan dan fasilitas legislatif serta yudikatif.

“Jadi ada beberapa penyesuaian yang mesti membutuhkan waktu tentunya, mudah-mudahan tidak lama lagi bisa difinalisasi dan tentunya setelah itu bisa segera dibangun,” katanya.

Menko Infrastruktur pun menyampaikan harapannya agar pembangunan IKN berjalan sesuai rencana. Ia juga akan terus melaporkan perkembangan terkini kepada Presiden dalam kesempatan pertama.

“Jadi itulah yang menjadi fokus pembahasan rapat terbatas tadi sore dan kami juga akan melaporkan perkembangan berikutnya pada kesempatan pertama kepada Pak Presiden,” tandasnya. (BPMI Setpres/DNS)

Dalam perkembangan signifikan yang menggarisbawahi keseimbangan rumit antara inovasi teknologi dan privasi pengguna, Apple telah menyetujui penyelesaian sebesar $95 juta. Resolusi ini menjawab tuduhan bahwa asistennya yang diaktifkan dengan suara, Siri, secara tidak sengaja merekam percakapan pribadi pengguna tanpa izin selama jangka waktu satu dekade. Apple dengan keras membantah melakukan kesalahan apa pun di pengadilan dan sejak penyelesaian kasus tersebut.

Penyelesaian tersebut, sambil menunggu persetujuan pengadilan, dapat membuat pemilik produk Apple yang berbasis di AS menerima kompensasi hingga lima perangkat yang mendukung Siri, asalkan mereka membuktikan di bawah sumpah atas aktivasi yang tidak disengaja selama percakapan rahasia. Di tengah spekulasi seputar penghentian produksi perangkat Vision Pro yang telah lama ditunggu-tunggu oleh Apple, ini merupakan bulan-bulan yang penuh gejolak bagi raksasa teknologi tersebut.

Latar Belakang Tuduhan Siri

Kontroversi ini dimulai pada Juli 2019, ketika seorang pelapor mengungkapkan bahwa Siri sering kali diaktifkan secara tidak sengaja, sehingga menyebabkan rekaman percakapan pribadi. Rekaman ini kemudian ditinjau oleh kontraktor Apple untuk tujuan pengendalian kualitas. Penjaga melaporkan bahwa aktivasi yang tidak disengaja tersebut menangkap informasi sensitif, termasuk diskusi medis rahasia, urusan bisnis pribadi, dan momen pribadi yang lebih intim. Pelapor mencatat bahwa pemicu yang tidak disengaja adalah hal biasa, dengan suara yang tidak berbahaya seperti ritsleting yang disalahartikan sebagai frasa bangun “Hey Siri”.

Detail Penyelesaian Apple

Gugatan class action, yang dimulai setelah pengungkapan ini, telah mencapai puncaknya dengan penyelesaian, yang, sambil menunggu persetujuan hukum, dapat memberikan kompensasi kepada pemilik produk Apple yang berbasis di AS hingga $20 per perangkat untuk maksimal lima perangkat yang mendukung Siri. Perangkat yang memenuhi syarat mencakup iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook, iMac, HomePods, iPod touch, dan Apple TV yang dimiliki atau dibeli antara 17 September 2014 hingga 31 Desember 2024.

Untuk memenuhi syarat, pengguna harus membuktikan di bawah sumpah bahwa mereka secara tidak sengaja mengaktifkan Siri selama percakapan yang dimaksudkan untuk bersifat rahasia atau pribadi. Seperti yang ditunjukkan pada Reuterspembayaran sebesar $95 juta setara dengan keuntungan sembilan jam bagi Apple, berdasarkan pendapatannya selama setahun terakhir. Banyak yang merasa bahwa kecilnya jumlah ini mungkin tidak akan memberikan efek jera di masa depan.

Banyak yang berkomentar bahwa pengacara yang bertindak atas nama penggugat gugatan ini dapat menerima sebagian dari jumlah total penyelesaian dalam bentuk biaya dan pengeluaran, sehingga secara keseluruhan pembayaran yang lebih kecil lagi akan diterima oleh penggugat.

Respons Apple dan Perubahan Kebijakan Siri

Menanggapi tuduhan awal, Apple mengeluarkan permintaan maaf pada Agustus 2019 dan menghentikan sementara program penilaian Siri. Perusahaan berjanji untuk menerapkan perubahan, termasuk tidak lagi menyimpan rekaman audio dan mengizinkan pengguna memilih untuk membagikan rekaman mereka untuk tujuan kontrol kualitas. Pada bulan Oktober 2019, dengan dirilisnya iOS 13.2, Apple memperkenalkan pengaturan yang memungkinkan pengguna menghapus riwayat Siri mereka dan memilih untuk tidak membagikan rekaman audio.

Implikasi Di Luar Siri Untuk Privasi Pengguna

Kasus ini menyoroti implikasi yang lebih luas dari teknologi yang diaktifkan dengan suara terhadap privasi pengguna. Meskipun asisten suara menawarkan kemudahan, mereka juga menimbulkan risiko ketika aktivasi yang tidak disengaja menyebabkan rekaman dan potensi penyebaran percakapan pribadi. Fakta bahwa rekaman tersebut dapat diakses oleh kontraktor manusia memperburuk kekhawatiran tentang akses tidak sah terhadap informasi pribadi.

Penyelesaian ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi pengguna dalam mengontrol data pribadi mereka. Meskipun terdapat pengenalan fitur opt-in dan kemampuan untuk menghapus rekaman, banyak pengguna masih belum menyadari pengaturan ini atau sejauh mana pengumpulan data oleh perangkat mereka. Situasi ini menggarisbawahi perlunya transparansi dan pendidikan pengguna yang lebih besar mengenai praktik privasi data.

Konteks Industri yang Lebih Luas

Apple bukan satu-satunya yang menghadapi pengawasan ketat atas masalah privasi asisten suara. Raksasa teknologi lainnya, termasuk Google dan Amazon, juga menghadapi tuduhan serupa terkait layanan aktivasi suara mereka. Khususnya, tuntutan hukum serupa sedang menunggu keputusan terhadap asisten suara Google di pengadilan federal San Jose, California, yang menunjukkan bahwa kekhawatiran mengenai rekaman yang tidak disengaja dan privasi data merupakan tantangan industri yang luas. Firma hukum yang mewakili penggugat dalam kasus ini sama dengan firma hukum dalam kasus Apple.

Penyelesaian senilai $95 juta ini berfungsi sebagai pengingat akan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan pentingnya melindungi privasi pengguna. Ketika asisten yang diaktifkan dengan suara seperti Siri dari Apple semakin terintegrasi ke dalam kehidupan kita sehari-hari, penting bagi perusahaan teknologi untuk memprioritaskan praktik data yang transparan dan memberdayakan pengguna dengan kendali atas informasi pribadi mereka. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya kewaspadaan di era digital, ketika kenyamanan teknologi harus dipertimbangkan secara hati-hati dibandingkan dengan hak privasi dan persetujuan.