KOTA ACEH – Mantan Menko Polhukam RI, Prof. Mahfud MD, kembali menyedot perhatian publik usai mengungkap dugaan praktik “titip menitip” dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri), termasuk adanya jatah khusus dalam proses penerimaan dan promosi jabatan.Mahfud menyebut adanya kebijakan internal yang memberikan porsi tertentu kepada pimpinan tertinggi kepolisian.

“Di Polri sendiri ada kebijakan misalnya, ada kebijakan resmi yang saya dengar. Bahwa kalau ada penerimaan sekian, 30 persen itu jatahnya hak prerogatif Kapolri,” ujar Mahfud, Kamis (27/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa praktik tersebut tidak hanya terjadi dalam promosi jabatan, tetapi juga saat penerimaan perwira baru.

“Misalnya nerima perwira baru ya, 30 persen itu Kapolri,” lanjutnya.

Meski demikian, Mahfud menegaskan dirinya tidak menuduh Kapolri melakukan tindak pidana korupsi.

Ia menyebut tekanan Politik menjadi faktor utama yang melahirkan praktik tersebut.

“Apakah Kapolri korupsi itu? Nda juga. Karena dia punya relasi politik yang tidak bisa ditolak,” tegasnya.

Mahfud mengungkapkan bahwa intervensi politik kerap memengaruhi jalannya promosi jabatan di institusi kepolisian, termasuk adanya titipan dari pihak-pihak tertentu.

“Misalnya kalau orang DPR lalu. Iya kan? Mau ngangkat itu, ledakan di DPR. Tapi nanti baik-baik lalu nitip kasus, nitip orang agar saudaranya jadi Kapolres,” jelasnya.

Ia juga menyoroti nasib sejumlah anggota Polri yang seharusnya layak naik jabatan, namun terhambat karena tidak memiliki “jalur khusus”.

“Jadi sehingga ya pernah suatu saat ada orang mau naik nggak bisa-bisa. Padahal udah lama dan sudah memenuhi segala saat yang diperlukan. Mau sekolah juga nggak bisa,” ungkapnya.

Saat ditanya apakah praktik jatah tersebut perlu dihapus, Mahfud menjawab tegas.

“Iya harus dihilangkan dong. Jadi semuanya harus meritokrasi. Orang mau naik pangkat, kenapa? Ukurannya apa?,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa sistem kenaikan pangkat seharusnya mengacu pada aturan objektif.

“Kan ada aturan tuh misalnya ya. Misalnya, saya tidak tahu persis angkanya. Tapi orang mau naik bintang satu tuh minimal tugas di Polri 26 tahun sudah di lapangan,” katanya.

Mahfud juga menyinggung adanya fenomena kenaikan jabatan yang dinilai tidak wajar.

“Nah, kalau ada yang umur baru 22 tahun bekerja, naik di mana? Nah, itu kan nggak ada metrokrasi,” ucapnya.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa semua yang ia sampaikan berbasis data.

“Dan itu saya bicara bukan fitnah ya. Nanti saya bawa buktinya ke dalam rapat itu. Ini loh, yang belum waktunya. Ini loh, yang sudah dipecat masuk lagi. Ada semua,” kuncinya.

Menurunkan kadar arsenik dalam air minum dapat mengurangi angka kematian hingga 50 persen, bahkan bagi orang yang sudah terpapar arsenik selama beberapa dekade. Pengujian sumur dan pemantauan urin yang cermat selama puluhan tahun menunjukkan bahwa sumur yang lebih aman dengan cepat berarti penurunan risiko kesehatan. Bukti Jangka Panjang yang Menghubungkan Pengurangan Arsenik dengan Menurunkan Angka Kematian Investigasi besar selama 20 tahun yang melibatkan hampir 11.000 orang dewasa di Bangladesh (…)

JetMedia Digital Agency

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Optimisme tersebut disampaikan dalam arahannya pada acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Hotel The Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2025.

“Saya baru mungkin menginjak bulan ketiga memimpin pemerintahan Republik Indonesia dan makin saya mempelajari keadaan perekonomian kita, saya makin merasa percaya diri, saya merasa optimis, saya percaya, saya yakin kita akan mencapai bahkan mungkin melebihi 8 persen pertumbuhan” ujar Presiden Prabowo.

Guna mencapai hal tersebut, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa pengelolaan ekonomi harus dilakukan secara efisien dan berbasis pada logika serta perhitungan yang akurat. Ia menekankan bahwa pemborosan dan praktik yang tidak efisien harus dihentikan.

“Tidak mungkin ada organisasi yang survive kalau pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Karena itu, saya bertekad memimpin suatu pemerintahan yang efisien,” ungkap Presiden.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya peran sektor swasta dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang infrastruktur. Presiden menegaskan bahwa ia tidak menghentikan proyek-proyek infrastruktur melainkan menyerahkan sebagian proyek kepada swasta supaya lebih efisien.

“Ada yang mengatakan saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur, tidak benar, saya tidak menghentikan. Saya mengubah infrastruktur akan sebagian besar saya serahkan kepada swasta untuk membangun,” ucap Presiden.

Selain infrastruktur, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa program swasembada pangan dan energi terbarukan juga menjadi prioritas utama pemerintahannya. Ia optimistis pencapaian tersebut dapat diraih lebih cepat dari target.

“Target kita makin jelas, swasembada pangan kita rencanakan 4 tahun ternyata kita akan kaget jauh sebelum 4 tahun kita sudah swasembada pangan. Swasembada energi demikian juga, kita negara tidak banyak di dunia yang akan memiliki green energy, kita akan memiliki energi terbarukan yang utuh dan yang substansial,” jelas Presiden. (BPMI Setpres/ABD)

Presiden Prabowo Subianto, menerima kunjungan sejumlah perwakilan pimpinan DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (05/12/2024). Pertemuan tersebut membahas sejumlah aspirasi masyarakat terkait rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, yang akan diberlakukan pada Januari 2025 sesuai dengan amanat undang-undang.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyampaikan hasil diskusi dengan Presiden di mana PPN 12 persen akan diterapkan secara selektif. Ia menegaskan bahwa barang-barang pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa perbankan, serta pelayanan umum akan tetap bebas dari PPN, sesuai kebijakan yang berlaku saat ini.

“PPN akan tetap berjalan sesuai jadwal waktu amanat di undang-undang yaitu 1 Januari 2025 tetapi kemudian akan diterapkan secara selektif kepada beberapa komoditas, baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah sehingga pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah,” ujar Misbakhun dalam keterangannya kepada awak media di Ruang Sidang Kabinet, Kantor Kepresidenan Jakarta.

Lebih lanjut, Misbakhun menjelaskan bahwa pemerintah juga berencana untuk menerapkan struktur PPN yang tidak seragam. Meski demikian, kebijakan tersebut saat ini masih dilakukan pengkajian mendalam.

“Ini nanti akan masih dipelajari. Masyarakat tidak perlu khawatir karena ruang lingkup mengenai kebutuhan barang pokok, kemudian jasa pendidikan, jasa kesehatan, kemudian jasa perbankan, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pelayanan umum, jasa pemerintahan tetap tidak dikenakan PPN,” ungkap Misbakhun.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Presiden Prabowo turut merespons masukan dari DPR terkait kemungkinan penurunan tarif PPN pada kebutuhan pokok. Sufmi Dasco menyebut bahwa Presiden Prabowo akan mempertimbangkan dan mengkaji usulan tersebut.

“Mungkin dalam satu jam ini, Pak Presiden akan meminta Menteri Keuangan dan beberapa menteri untuk rapat dalam mengkaji usulan dari masyarakat maupun dari DPR tentang beberapa hal pajak yang harus diturunkan,” ucap Sufmi Dasco.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga menekankan pentingnya proses dialog antara pemerintah dan DPR. Menurutnya, budaya baru tersebut menunjukkan respons yang cepat terhadap masukan dan aspirasi dari masyarakat.

“Hari ini sebuah proses yang menurut kami ini budaya yang baru yang dibuat oleh Presiden bersama dengan teman-teman dari DPR bahwa apapun masukan dari masyarakat terutama masukan dari DPR untuk secepatnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat harus direspons dengan cepat,” tutur Mensesneg Prasetyo Hadi. (BPMI Setpres/DNS)

GAZA, (PIC)

Pemerintah kota Khan Yunis di Gaza selatan telah menegaskan bahwa tentara pendudukan Israel telah menghancurkan lebih dari 70 persen sumur air kota tersebut sejak 7 Oktober 2023.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis, pemerintah kota menjelaskan bahwa tentara Israel menghancurkan stasiun pemurnian air kota, 26 dari 37 sumurnya, dan 220 kilometer saluran air.

Menurut pemerintah kota, lebih dari 1.200.000 orang terlantar yang saat ini berlindung di daerah al-Mawasi di Khan Yunis bagian barat sedang berjuang untuk mendapatkan akses air minum dan air yang layak pakai.

Pemerintah kota memperingatkan bahwa kekurangan air yang parah di Khan Yunis menyebabkan penyebaran penyakit menular di antara penduduk setempat dan keluarga pengungsi.

Pemerintah terus melakukan pemberantasan judi online. Hingga saat ini, Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online telah menurunkan jumlah akses masyarakat pada situs judi online sebesar 50 persen.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan penurunan akses itu sebagai hasil intervensi Satgas yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024.

“Sesuai data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), di Tahun 2024 intervensi Satgas telah berhasil menurunkan 50 persen akses masyarakat pada situs judi online,” jelasnya dalam Sosialisasi Pencegahan Aktivitas Perjudian di Lingkungan Kementerian Kominfo di Hotel Aryaduta Menteng, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (25/07/2024).

Menteri Budi Arie menyatakan jumlah deposit masyarakat pada situs judi online saat ini juga turun signifikan menjadi Rp34,49 Triliun. Menurutnya, data tersebut menunjukkan upaya pemberantasan judi online yang dilakukan Pemerintah telah memberikan hasil yang signifikan.

“Capaian ini tentu menjadi capaian yang membanggakan, kita harus angkat jempol kepada semua pihak yang terlibat,” tandasnya.

Menkominfo menjelaskan Satgas Pemberantasan Judi Online menargetkan akses masyarakat pada situs judi online dapat berkurang hingga 80 persen dengan jumlah deposit dapat turun menjadi sebesar Rp45,79 Triliun.

Oleh karena itu, Menteri Budi Arie meminta sosialisasi pencegahan judi online terus dilakukan dengan sasaran masyarakat luas dan bisa dilakukan melalui satuan kerja di Kementerian Kominfo.

“Saya juga meminta Direktorat Jenderal IKP, BPSDM, dan Direktorat Pemberdayaan Informatika untuk memperkuat langkah-langkah konkret, strategis, dan berorientasi pada hasil dalam upaya sosialisasi anti judi online,” ungkapnya.

Selama periode 17 Juli 2023 hingga 23 Juli 2024, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses terhadap 2.645.081 konten perjudian online.

Kementerian Kominfo telah mengajukan pemblokiran 573 akun e-wallet yang berkaitan dengan judi online kepada Bank Indonesia. Selain itu, Kementerian Kominfo juga mengajukan pemblokiran 6.199 rekening bank yang berkaitan dengan judi online kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak September 2023 hingga 23 Juli 2024.

“Soal penyusupan konten dan situs judi online dalam situs pemerintah dan pendidikan, Kominfo telah menanganai sebanyak 23.616 sisipan halaman judi di situs pemerintah dan 22.205 sisipan halaman judi di situs lembaga pendidikan,” jelas Menkominfo.

Kementerian Kominfo telah mengidentifikasi kata kunci atau keyword yang berkaitan dengan judi online. Sebanyak 20.595 keyword telah diserahkan ke Google selama periode 7 November 2023 hingga 23 Juli 2024 untuk ditangani.

“Untuk Meta ada 3.961 keyword selama periode 15 Desember 2023 hingga 23 Juli 2024,” tutur Menteri Budi Arie.

Sosialiasi dihadiri oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria, Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba, Direktur Utama LPP RRI I Hendrasmo, jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, serta seluruh pegawai di Kementerian Kominfo, LPP TVRI, dan LPP RRI secara luring dan daring. (Humas Kementerian Kominfo/DNS)

JAKARTA, BN NASIONAL – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menilai 80 persen dari pengguna BBM bersubsidi merupakan kelompok yang tidak berhak. Hal ini diungkapkan ketika pemerintah akan memperketat pembatasan BBM bersubsidi.

“Alhamdulillah, tidak ada kata terlambat (penyaluran BBM bersubsidi untuk masyarakat yang tidak mampu). Memang kami sudah menyuarakan agar subsidi BBM itu dievaluasi sejak tiga tahun lalu. Karena 80 persen pengguna pertalite BBM bersubsidi itu masyarakat yang tidak berhak,” kata Eddy dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/7/2024).

Selain itu, Eddy juga meminta kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi terkait pembatasan BBM bersubsidi agar tidak menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di masyarakat.

“Sebenarnya kami sambut baik wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi tersebut, namun jangan sampai membuat keresahan dan kekhawatiran bagi masyarakat yang memang pantas menerima subsidi,” jelas Eddy.

Kebijakan ini, lanjut Eddy, sudah sejak tiga tahun lalu Komisi VII mendorong hal tersebut. Mengingat banyak masyarakat yang mampu dan tidak pantas menerima subsidi yang justru ikut menikmati.

“Jadi yang dikurangi adalah kelompok masyarakat yang berhak membeli BBM bersubsidi dan bukan pengurangan volume BBM bersubsidi,” imbuhnya.

Eddy menambahkan, sosialisasi yang jelas diperlukan masyarakat agar tidak ada wacana lain yang berkembang seperti misalnya isu kenaikan harga BBM. Jika tak ada kejelasan informasi, hal tersebut akan membuat masyarakat semakin resah.

“Saya sempat mendengar keluh kesah masyarakat yang memang pantas mendapatkan subsidi. Mereka khawatir akan adanya kenaikan harga BBM dan membuat keadaan ekonomi semakin sulit seperti mencari pekerjaan dan naiknya harga barang pokok,” jelasnya.

Diketahui, kompensasi Jenis BBM Tertentu (JBT-Solar) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP-Pertalite) tahun 2024 yang diperkirakan mencapai senilai Rp163 triliun, namun sebanyak 80 persen dari kuota subsidi tersebut malah digunakan oleh masyarakat mampu. Hal itu tentu membuat negara dan masyarakat yang membutuhkan menjadi rugi.

“Pasalnya volumenya naik setiap tahun, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Jika tidak dikelola secara ketat, Pemerintah akan menanggung subsidi yang lebih besar lagi kedepannya, yang sayangnya tidak tepat sasaran. Apalagi BBM ini adalah produk impor yang menguras devisa negara dan semakin membebani APBN jika harga pasaran minyak dunia naik dan kurs USD terhadap Rupiah menguat,” ujarnya.