Tambang - BN Babel

Said Aqil Minta PBNU Kembalikan Konsesi Tambang: Lebik Banyak Madharatnya

admin — Sun, 07 Dec 2025 12:17:34 +0000

– Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menyampaikan pandangan tegas terkait polemik konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada PBNU.

Dikutip dari NU Online, dalam forum silaturahmi di Pesantren Tebuireng, Jombang, Sabtu (6/12/2025), Kiai Said mengusulkan agar konsesi tersebut dikembalikan kepada pemerintah demi menjaga marwah organisasi.

Dalam kesempatan itu, Kiai Said menyebut usulan ini lahir dari evaluasi yang mendalam terkait dinamika internal yang semakin menguat beberapa bulan terakhir.

Ia mengingatkan bahwa konsesi tambang awalnya dipandang sebagai penghargaan pemerintah sekaligus peluang penguatan ekonomi organisasi, namun perkembangan situasi justru menunjukkan dampak sebaliknya.

“Saya sejak awal menghormati inisiatif pemerintah. Itu bentuk penghargaan yang baik. Tetapi melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar, dan itu membawa madharat yang lebih besar daripada manfaatnya. Maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah,” tegas Kiai yang merupakan pembina Ponpes KHAS Kempek Cirebon itu.

Kiai Said menekankan bahwa NU memiliki mandat spiritual dan sosial yang tidak boleh dikaburkan oleh kegiatan yang berisiko tinggi. Lima poin perhatian yang ia soroti antara lain potensi konflik internal, polarisasi kader, munculnya persepsi negatif publik, ketergelinciran organisasi ke ranah bisnis berisiko, serta terabaikannya prioritas besar NU seperti pendidikan, dakwah, kesehatan, dan pemberdayaan umat.

“NU ini rumah besar umat. Jangan sampai terseret pada urusan yang membawa kegaduhan dan menjauhkan kita dari khittah pendirian. Kalau sebuah urusan membawa lebih banyak mudarat, maka tinggalkan. Kembalikan supaya NU fokus pada tugas-tugas sucinya,” lanjut Kiai Said.

Lebih jauh, Kiai Said menegaskan bahwa kemajuan warga NU tidak ditentukan oleh kepemilikan konsesi tambang. Menurutnya, pembangunan SDM melalui pesantren, ekonomi kerakyatan, beasiswa, kesehatan, dan digitalisasi layanan umat tetap menjadi prioritas utama.

“Keberkahan NU itu dari ketulusan, dari amanah, dari keilmuan. Bukan dari proyek tambang. Kita bisa maju tanpa itu semua, asal tata kelola dan pelayanan ke umat diperkuat,” ujarnya.

Pandangan ini disampaikan di tengah dinamika internal PBNU yang terus mencuat dalam beberapa pekan terakhir. Usulan Kiai Said menjadi salah satu suara penting dalam upaya menjaga ketenangan organisasi dan memprioritaskan kepentingan jamaah secara lebih luas.

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Ketua PBNU Gus Ulil Tolak Wacana Menghentikan Aktivitas Tambang: Bagi Saya Itu Goblok!

admin — Thu, 04 Dec 2025 16:03:11 +0000

KOTA ACEH – Polemik terkait aktivitas pertambangan kembali mencuat setelah terjadinya bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana itu mengakibatkan jatuhnya ribuan korban jiwa, hingga merusak berbagai fasilitas umum.Di tengah sorotan publik yang menuding sektor tambang sebagai salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Abshar Abdalla atau Gus Ulil angkat suara.

Gus Ulil menolak keras wacana zero mining, gagasan untuk menghentikan seluruh aktivitas pertambangan di Indonesia, yang belakangan kembali didorong masyarakat sipil sebagai solusi atas persoalan lingkungan.

“Tidak bisa menerima aktivitas penambangan sama sekali, zero mining. Itu menurut saya pandangan yang tidak tepat,” kata Gus Ulil sebagaimana tersiar di media sosial, Kamis (4/12).

Ia menegaskan, hampir seluruh aspek kehidupan modern bergantung pada hasil tambang. Penggunaan listrik hingga alat teknologi turut bergantung pada aktivitas tambang.

“Saya kira kita semua menikmati produk tambang. HP sampean ini kalau nggak ada tambang ya nggak bisa. Energi listrik yang dipakai untuk bekerja, membaca, dan media semua itu butuh energi, dan itu dari tambang,” jelasnya.

Karena itu, Gus Ulil menyebut cara pandang zero mining merupakan konsep yang keliru. Ia menekankan, aktivitas penambangan seharusnya diatur dengan aturan yang tepat.

“Kalau ada orang yang berpandangan zero mining, bagi saya itu goblok. Zero mining sama sekali nggak ada penambangan. Pandangan yang tepat adalah ok mining, tapi diatur dengan regulasi yang benar,” pungkasnya.

JetMedia Digital Agency

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Pintu Masuk Skandal Tambang Era Jokowi?

admin — Thu, 27 Nov 2025 04:58:22 +0000

– Isu mengenai dugaan keberadaan bandara ilegal di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, kembali memantik perhatian publik.

Mantan Staf Khusus Menteri ESDM, Said Didu, turut angkat suara dengan mengurai sejumlah dugaan kejanggalan dalam proses pembangunan hingga operasional kawasan tersebut.

Menurut Said Didu, sejak 2015 ia telah meninjau langsung kawasan IMIP ketika menjabat sebagai staf khusus Menteri ESDM saat itu, Sudirman Said.

Ia mengungkapkan bahwa pembangunan smelter IMIP dilakukan berdasarkan izin Kementerian Perindustrian, bukan Kementerian ESDM, padahal aturan saat itu mensyaratkan pembangunan smelter hanya dapat dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“Saat itu, perusahaan belum memiliki IUP, namun smelter besar sudah dibangun. Ini yang kami sebut sebagai pembangunan yang masuk lewat jendela, bukan pintu,” ujar Said Didu dikutip dari kanal Youtube Manusia Merdeka, Rabu 26 November 2025.

Ia menilai kawasan tersebut sejak awal dibangun melalui skema yang menghindari regulasi ESDM, sekaligus memanfaatkan momentum pelarangan ekspor ore nikel yang diambil pemerintah pada tahun-tahun berikutnya.

Setelah smelter IMIP beroperasi, pemerintah kemudian mengeluarkan aturan pelarangan ekspor ore.

Said Didu menilai kebijakan itu secara tidak langsung “mengalirkan” pasokan ore dari tambang rakyat ke IMIP yang mayoritas berkepemilikan asing.

“Akhirnya semua ore hanya bisa dijual ke IMIP. Ini menciptakan monopoli terselubung karena mereka satu-satunya pembeli,” ujarnya.

Said juga menyoroti fasilitas besar yang diberikan pemerintah, seperti pembebasan pajak, kemudahan memasukkan tenaga kerja asing, hingga proses percepatan infrastruktur di sekitar kawasan industri tersebut.

Isu lain yang ditekankan adalah keberadaan pelabuhan besar milik IMIP yang dinilai rawan menjadi celah masuknya tenaga kerja asing tanpa pengawasan ketat.

“Saya tidak tahu apakah bea cukai dan imigrasi benar-benar ada dan berfungsi di pelabuhan itu. Potensi keluar-masuknya pekerja asing lewat laut sangat besar,” katanya.

Bahkan, Said mengungkapkan bahwa tenaga kerja untuk pekerjaan dasar seperti pemasangan batako pun didatangkan dari Tiongkok.

Terkait isu “bandara ilegal” yang mencuat belakangan ini, Said Didu menyebut IMIP memang memiliki bandara sendiri yang lokasinya bersebelahan langsung dengan kawasan industri.

Ia menjelaskan bahwa selain bandara milik pemerintah yang berjarak sekitar 60–80 km dari kawasan industri, memang terdapat bandara besar yang dibangun di dalam kawasan IMIP.

Menurutnya, kemungkinan bandara itu telah beroperasi tanpa status legal yang jelas.

“Saya tidak tahu izin operasionalnya seperti apa, tapi bandara itu memang besar dan sangat memudahkan keluar-masuk tenaga kerja mereka,” ujarnya.

Said Didu menyebut kawasan industri pertambangan dan smelter di bawah era pemerintahan Joko Widodo berkembang menjadi seperti “negara dalam negara” karena begitu tertutup dan bebas dari pengawasan publik.

Ia memberi contoh kawasan tambang lain seperti Weda Bay di Maluku Utara yang memiliki kawasan industri, pelabuhan, hingga bandara privat yang menurutnya sulit diakses masyarakat umum.

Dalam kunjungannya ke Morowali pada 2015 dan 2025, Said mengklaim tidak melihat adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat meskipun nilai ekspor nikel mencapai ribuan triliun rupiah.

“Mall terbesar masih hanya minimarket. Mobil baru hampir tidak ada. Infrastruktur publik tidak berkembang signifikan. Nikel yang keluar ribuan triliun, tapi hanya puluhan miliar yang masuk ke daerah,” katanya.

Said Didu juga menyinggung temuan KPK mengenai dugaan penyelundupan 5,3 juta ton ore nikel senilai sekitar Rp14,5 triliun.

Data tersebut disebut tidak tercatat dalam sistem Indonesia, tetapi tercatat di Tiongkok.

Ia menduga penyelundupan itu kemungkinan terjadi melalui pelabuhan khusus milik IMIP karena volume dan aktivitas ekspor besar terkonsentrasi di kawasan tersebut.

Said Didu mengapresiasi langkah Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang dipimpin Jenderal TNI (Purn.) Safri Samsudin, yang kini menyoroti kasus bandara di IMIP.

Ia berharap isu ini menjadi pintu pembuka untuk mengusut dugaan pelanggaran lain yang terjadi di sektor tambang selama beberapa tahun terakhir.

“Saya berharap rezim baru benar-benar membongkar semua skandal pertambangan, dari Morowali, Weda Bay, Maluku Utara, Papua, hingga Kalimantan,” ujarnya.

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Usut Dugaan Tambang Ilegal Maluku Utara

admin — Sun, 16 Nov 2025 01:16:05 +0000

-Direktur Eksekutif Anatomi Indonesia Riyanda Barmawi menyoroti maraknya perusahaan tambang di Maluku Utara yang diduga tidak mematuhi aturan perundang-undangan.

“Ketika perusahaan tidak mematuhi aturan perundang-undangan, maka perusahaan tersebut bisa masuk kategori ilegal. Satu dokumen saja kurang, tidak bisa dijadikan dasar legalitas,” tegas Riyanda dalam diskusi publik di Kantor Rumah Pro Demokrasi, Jalan Veteran 1 Nomor 26, Jakarta, Jumat, 14 November 2025.

Lebih luas, Riyanda juga menyinggung soal dampak kerusakan lingkungan di wilayah lingkar tambang. Mirisnya, masalah ini terkesan terus berlanjut tanpa penanganan memadai.

“Kerusakan ini tidak boleh dibiarkan dan terus berlarut. Negara harus hadir untuk memproteksi lingkungan hidup, terutama di kabupaten-kabupaten yang terdampak sektor ekstraktif,” katanya.

Salah satu isu yang menjadi perhatian serius adalah keberadaan pelabuhan milik PT STS yang disebut ilegal namun belum ditutup oleh satuan tugas (Satgas) penertiban tambang.

“Ini menjadi pertanyaan, siapa sebenarnya orang besar di balik perusahaan tersebut sehingga negara tidak berani menutup pelabuhan itu. Berdasarkan data yang kami terima, izinnya sudah jatuh tempo dan tidak dapat diperpanjang lagi,” ujar Riyanda.

Maka dari itu, ia mendesak aparat hukum dan satgas penertiban tambang mengambil sikap tegas untuk mengusut kasus tersebut, termasuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan praktik ilegal di Maluku Utara.

“Kerja Satgas harus kita dukung tanpa tebang pilih. Semua tambang yang bermasalah, ilegal, dan tidak memiliki izin atau PPKH harus segera ditindak atau dicabut izinnya,” pungkasnya.

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Pekerja Tambang Rasakan Manfaat Layanan JKN Saat Berobat

admin — Wed, 05 Nov 2025 23:37:41 +0000

MEULABOH – Fajri berprofesi sebagai operator tambang di Aceh Barat, mengakui manfaatnya jadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. Tidak hanya bagi karyawan kantoran, tetapi juga mereka yang setiap hari bekerja di lapangan dengan risiko kesehatan lebih tinggi nyata merasakan manfaatnya.

Fajri terdaftar sebagai peserta Program JKN pada segmen Pekerja Penerima Upah (PPU). Ia mengaku merasa beruntung dengan hadirnya Program JKN karena sudah beberapa kali mengakses pelayanan kesehatan, baik untuk pengobatan ringan maupun pengobatan lanjutan akibat gangguan lambung yang dideritanya.

Sebagai operator pertambangan, jadwal kerjanya sering kali padat dan pola makannya tidak teratur. Kondisi ini membuat kesehatannya menurun hingga akhirnya harus dirawat di rumah sakit.

“Selama dua hari saya merasakan kram perut, disertai demam dan badan makin lemas. Awalnya saya kira hanya masuk angin biasa karena belakangan ini jadwal kerja di tambang cukup padat dan saya sering telat makan.

Tapi keluhannya makin parah. Akhirnya keluarga membawa saya ke IGD rumah sakit. Setelah diperiksa, ternyata saya mengalami gangguan lambung yang cukup serius dan butuh penanganan segera,” ujar Fajri, (05/11).

Proses masuk rumah sakit berjalan sangat lancar. Setelah mendapat ruangan rawat inap, Fajri langsung menjalani observasi dan penanganan. Seluruh biaya tindakan medis, mulai dari pemeriksaan hingga perawatan selama dirawat inap, ditanggung penuh oleh Program JKN.

“Alhamdulillah, bersyukur sekali. Semua prosesnya cepat dan tidak perlu keluar biaya tambahan sama sekali. Dari IGD, rawat inap, sampai pengobatan, semua ditanggung BPJS Kesehatan. Di saat kondisi darurat seperti itu, yang terpenting bisa segera ditangani. Saya merasa sangat terbantu dengan layanan yang diterima,” jelas Fajri.

Ia juga mengapresiasi kemudahan layanan sebagai peserta JKN, dan menilai pelayanan yang diterimanya tidak pernah dibeda-bedakan. Kehadiran Aplikasi Mobile JKN juga membuat akses layanan semakin praktis.

“Sejauh ini pengalaman saya sebagai peserta JKN benar-benar positif dan tidak pernah dibeda-bedakan. Pelayanannya sama seperti pasien umum. Semua tenaga medis ramah dan profesional, sehingga saya merasa aman dan nyaman setiap kali berobat. Apalagi saat kemarin sempat dirawat, dokter dan perawatnya banyak membantu sehingga saya bisa fokus pada kesembuhan tanpa memikirkan hal lain,” terang Fajri.

Di tengah kesibukan sebagai pekerja tambang, kehadiran layanan digital melalui Aplikasi Mobile JKN sangat memudahkannya ketika akan mengakses layanan kesehatan.

“Pakai Aplikasi Mobile JKN itu praktis sekali. Bisa ambil nomor antrean dari mana saja, cek kepesertaan, dan juga ubah FKTP. Sekarang sudah ada KIS digital di aplikasi, jadi saat berobat cukup tunjukkan KIS digital dari Aplikasi Mobile JKN. Berbeda dengan dulu yang harus membawa kartu fisik. Kehadiran Mobile JKN sangat membantu, terutama buat saya yang punya jadwal kerja padat,” tambah Fajri.

Pengalaman sakit yang dialaminya membuat Fajri semakin menghargai pentingnya perlindungan kesehatan. Baginya, JKN bukan hanya soal biaya yang ditanggung, tetapi juga rasa tenang karena tahu ada jaminan jika suatu hari terjadi keadaan darurat.

“Kadang kita baru benar-benar sadar pentingnya perlindungan kesehatan saat kondisi darurat. Awalnya saya kira sakit ini sebentar saja, tapi ternyata harus sampai dirawat di rumah sakit. Di momen seperti itu, saya bersyukur sudah jadi peserta JKN.

Karena semua prosesnya cepat dan mudah. Itu bikin saya lebih tenang dan aman, bukan cuma untuk diri sendiri tapi juga untuk keluarga. Saya berharap program ini terus berjalan, pelayanannya makin baik, dan semakin banyak orang yang bisa merasakan manfaatnya seperti saya,” tutup Fajri.()

Editor : Biro Meulaboh.

Biro/Jurnalis Harian Aceh Indonesia di Kabupaten Aceh Barat.

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Ditemukan 4.000 Hektare Area Tambang Ilegal di Kawasan IKN

admin — Tue, 28 Oct 2025 09:01:22 +0000

– Tambang tanpa izin seluas 4.000 hektare ditemukan di kawasan delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN) di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Penemuan tersebut oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Aktivitas IKN.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan temuan itu ketika menyampaikan komitmen bakal menindak tegas seluruh aktivitas Ilegal di kawasan delineasi IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Senin (27/10/2025). “Tambang ilegal atau tanpa izin itu telah menyebabkan kerusakan lingkungan, serta kerugian ekonomi dan sosial yang signifikan,” kata dia.

Satgas Penanggulangan Aktivitas Ilegal IKN bakal mengambil langkah tegas untuk menghentikan segala bentuk aktivitas ilegal di wilayah IKN, dan telah memasang plang larangan agar tidak ada pihak manapun melakukan aktivitas tambang di kawasan hutan lindung.

“Seluruh aktivitas ilegal akan ditindak tegas, dan para pengusaha tambang wajib melakukan reforestasi atau penanaman kembali di bekas area tambang,” tegasnya.

Sedangkan Karo Ops Polda Kaltim, Kombes Dedi Suryadi, menyebutkan Polri juga mendukung kolaborasi terhadap aktivitas ilegal di kawasan IKN. Menurutnya, kepolisian berkomitmen mendukung Otorita IKN menyelesaikan penanggulangan aktivitas tanpa ada izin di kawasan calon ibu kota Indonesia.

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), juga menyampaikan dukungan semua program berkaitan dengan pemberantasan aktivitas ilegal, dan mengimbau perorangan maupun kelompok segera mengurus legalitas usaha.

“Kementerian selalu mendukung, karena kekayaan alam yang sangat besar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” kata Direktur Penegakan Pidana, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM Ma’mun.

“Silakan masyarakat mempelajari bagaimana bisa mengurus administrasi agar usaha bisa terdaftar secara legal,” ucapnya lagi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga siap kolaborasi berkolaborasi memberantas aktivitas ilegal di IKN, timpal Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Timur Joko Istanto, ke depan bakal terus koordinasi dan komunikasi dengan Otorita IKN untuk membersihkan wilayah IKN dari tambang ilegal dan aktivitas ilegal lainnya.

Satgas Penanggulangan Aktivitas Ilegal tersebut mencegah dan menangani kegiatan yang melanggar peraturan dan perundang-undangan, antara lain pertambangan tanpa izin, pembukaan lahan ilegal, pembangunan liar di kawasan hutan lindung, serta pelanggaran lain yang merusak lingkungan dan tata ruang IKN.

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

AS duduk di atas tambang emas mineral kritis – tetapi mereka dibuang

admin — Fri, 12 Sep 2025 04:02:53 +0000

Tambang klimaks Colorado, yang menghasilkan menghasilkan sekitar 30 juta pon molibdenum setiap tahun, termasuk di antara operasi penambangan AS yang dievaluasi dalam analisis mineral kritis yang diterbitkan dalam jurnal Science. Kredit: Colorado School of Mines

Mineral AS yang kritis sudah ditambang tetapi dibuang. Pemulihan skala kecil dapat memenuhi permintaan dan memotong limbah.

Menurut sebuah studi baru yang diterbitkan di Sainstambang AS yang sudah ada sudah menghasilkan semua mineral kritis yang dibutuhkan setiap tahun untuk energi, pertahanan, dan teknologi.

Masalahnya, jelas Elizabeth Holley, profesor teknik pertambangan di Colorado School of Mines dan penulis utama penelitian, adalah bahwa sumber daya ini tidak dipulihkan. Sebaliknya, mineral seperti kobalt, lithium, gallium, dan elemen tanah jarang, termasuk neodymium dan yttriu, m sedang dibuang dalam aliran limbah operasi penambangan lainnya, seperti untuk emas dan seng.

“Tantangannya terletak pada pemulihan,” kata Holley. “Ini seperti mengeluarkan garam dari adonan roti – kita perlu melakukan lebih banyak penelitian, pengembangan, dan kebijakan untuk membuat pemulihan mineral kritis ini layak secara ekonomi.”

Analisis Data-Berdorong dari Tambang AS

Untuk melakukan penelitian, Holley dan rekan -rekannya membuat database yang mendokumentasikan output tahunan dari tambang logam yang diizinkan secara federal di seluruh Amerika Serikat. Mereka kemudian menerapkan metode resampling statistik untuk menggabungkan data produksi ini dengan pengukuran geokimia mineral kritis dalam bijih, yang disusun oleh Survei Geologi AS, Geoscience Australia, dan Survei Geologi Kanada.

Melalui metode ini, para peneliti dapat memperkirakan seberapa banyak mineral kritis ini diproduksi dan diproses di tambang AS setiap tahun tetapi pada akhirnya tidak pulih. Sebaliknya, sumber daya yang berharga ini dibuang sebagai tailing tambang, yang kemudian harus disimpan dan dikelola untuk mengurangi risiko polusi lingkungan.

“Ini adalah pandangan baru tentang ‘buah gantung rendah’-kami menunjukkan di mana setiap mineral kritis ada dan situs-situs di mana bahkan pemulihan 1 persen dari mineral kritis tertentu dapat membuat perbedaan besar, dalam banyak kasus secara dramatis mengurangi atau bahkan menghilangkan kebutuhan untuk mengimpor mineral itu,” kata Holley.

Elemen yang dapat dipulihkan dan dampak potensial

Analisis dalam Sains Melihat total 70 elemen yang digunakan dalam aplikasi mulai dari elektronik konsumen seperti ponsel hingga perangkat medis hingga satelit hingga energi terbarukan hingga jet tempur dan menunjukkan bahwa produk sampingan yang tidak terulang dari tambang AS lainnya dapat memenuhi permintaan untuk semua kecuali dua – platinum dan paladium.

Di antara elemen yang termasuk dalam analisis adalah:

Cobalt (CO): Logam abu-abu kebiruan mengkilap ini, penting untuk pembuatan baterai kendaraan listrik, diproduksi sebagai bahan sekunder selama penambangan nikel dan tembaga. Memulihkan di bawah 10 persen dari kobalt yang saat ini ditambang dan diproses tetapi yang tidak dikembalikan akan cukup untuk memasok seluruh industri baterai AS.

Germanium (GE): Semi-logam yang rapuh, putih perak yang digunakan dalam elektronik dan optik inframerah, termasuk sensor untuk rudal dan satelit pertahanan, ditemukan dalam endapan seng dan molibdenum. Dengan merebut kembali kurang dari 1 persen dari germanium yang sudah ditambang dan diproses tetapi tidak pulih di AS, permintaan domestik dapat sepenuhnya dipenuhi tanpa mengandalkan impor.

Peluang lingkungan dan kebijakan

Manfaat peningkatan pemulihan bukan hanya ekonomi dan geopolitik tetapi juga lingkungan, kata Holley – memulihkan mineral kritis ini alih -alih mengirimnya ke tailing tiang akan mengurangi dampak lingkungan dari limbah tambang dan membuka lebih banyak peluang untuk digunakan kembali dalam konstruksi dan industri lainnya.

“Sekarang kita tahu situs mana yang merupakan buah yang menggantung rendah, kita perlu melakukan analisis terperinci dari mineral di mana unsur-unsur kimia ini berada dan kemudian menguji teknologi yang cocok untuk pemulihan elemen-elemen dari mineral spesifik itu,” kata Holley. “Kami juga membutuhkan kebijakan yang memberi insentif kepada operator tambang untuk memasukkan infrastruktur pemrosesan tambahan. Meskipun elemen -elemen ini diperlukan, nilai pasar mereka mungkin tidak cukup untuk memotivasi operator untuk berinvestasi dalam peralatan dan proses baru tanpa kebijakan yang tepat.”

Referensi: “Pemulihan produk sampingan dari tambang logam AS dapat mengurangi ketergantungan impor untuk mineral kritis” oleh Elizabeth A. Holley, Karlie M. Hadden, Dorit Hammerling, Rod Eggert, D. Erik Spiller dan Priscilla P. Nelson, 21 Agustus 2025, Sains.
Doi: 10.1126/science.adw8997

Jangan pernah melewatkan terobosan: Bergabunglah dengan buletin ScitechDaily.

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Ketekunan NASA Mars Rover memukul tambang emas geologis di Jezero Crater Rim

admin — Wed, 21 May 2025 03:38:29 +0000

Ketekunan NASA, Rover, menemukan harta karun batu -batu kuno yang beragam di tepi Jezero Crater, beberapa mungkin diubah oleh air dan berasal dari miliaran tahun. Setelah mengatasi tantangan pengambilan sampel yang rumit, para ilmuwan sangat senang dengan apa yang diungkapkan oleh spesimen Mars yang unik ini. Martian Rock Rush di Jezero’s Rim NASA’s Ketekunan Rover sedang menjelajahi apa (…)

RisalahPos.com Network

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Menulis Ulang Sejarah: Tambang Raja Salomo Terbukti Bersih oleh Ilmu Pengetahuan Modern

admin — Wed, 25 Dec 2024 15:18:53 +0000

Sebuah studi inovatif dari Universitas Tel Aviv menghilangkan mitos lama tentang Tambang Raja Salomo, dan mengungkapkan bahwa produksi tembaga kuno di Lembah Timna hanya menyebabkan kerusakan lingkungan yang minimal dan bersifat lokal. Para peneliti menggunakan survei geokimia tingkat lanjut untuk menentukan bahwa tingkat polusi jauh lebih rendah dari perkiraan sebelumnya dan tidak menimbulkan bahaya bagi populasi zaman dahulu atau modern. Penemuan ini (…)

RisalahPos.com Network

BN Babel

Baca lebih lanjut di BN Babel

Bahlil Mau Bahas Perkara Tambang Ilegal Secara Tertutup dengan DPR RI

admin — Mon, 26 Aug 2024 18:38:52 +0000

JAKARTA, BN BABEL – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI menyampaikan untuk tidak membahas soal tambang ilegal (ilegal mining) di forum yang terbuka.

Bahlil mengatakan, pembahasan soal tambang ilegal dapat dilakukan dalam Forum Group Discussion (FGD) secara tertutup agar tidak ada orang lain yang mengetahui.

“Pertama kalau terkait dengan ilegal mining ini saya akan bicara forum khusus bukan dalam persidangan, kita buat FGD yang tidak diketahui oleh orang lain, tertutup,” kata Bahlil saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senin (26/8/2024).

Apabila pembahasan dilakukan dalam rapat yang tertutup, Bahlil berjanji akan membongkar semua hal yang dirinya ketahui.

“Saya bongkar saja gapapa (dalam rapat tertutup), saya mantan pengusaha akan sedikit tahu. Saya sepakat ini jadi konsensus dan keinginan bersama kalau mau perubahan negara,” jelas Bahlil.

Bahlil juga menggambarkan, kasus tambang ilegal ini tidak akan dapat diselesaikan apabila tidak ada kesadaran dari masing-masing individu yang ada di instansi masing-masing.

“Dan ilegal mining ini sampai ayam tmbuh gigi pun tidak akan selesai kalau ga jadi kesadaran kolektif, terutama pada kami dan bapak ibu semua dan aparat. Karena ini seperti forum pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah,” jelasnya.

BN Media Group

Baca lebih lanjut di BN Babel