RisalahPos – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa program revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran berjalan tanpa pungutan biaya. Hal ini disampaikan langsung oleh Inspektur Jenderal Kemendikdasmen melalui video resmi yang dirilis di kanal YouTube kementerian pada pekan ini.

Program tersebut meliputi peningkatan fasilitas sekolah, pemanfaatan teknologi dalam sistem pembelajaran, hingga distribusi perangkat digital ke satuan pendidikan. Pemerintah memastikan, seluruh proses dijalankan secara transparan, akuntabel, dan bebas pungli, sehingga tidak membebani sekolah maupun peserta didik.

Program Revitalisasi dan Digitalisasi Pendidikan

Revitalisasi sekolah menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam memperkuat kualitas pendidikan di Indonesia. Langkah ini dipadukan dengan digitalisasi pembelajaran yang memungkinkan siswa dan guru mengakses metode belajar lebih modern, efisien, dan interaktif.

Beberapa poin penting dari program ini antara lain:

• Peningkatan fasilitas sekolah agar lebih layak dan ramah belajar.

• Integrasi teknologi digital ke dalam sistem pembelajaran.

• Distribusi perangkat digital ke berbagai sekolah di seluruh Indonesia.

Kemendikdasmen menekankan bahwa semua fasilitas tersebut tidak dipungut biaya sepeser pun.

Waspada Potensi Pungli

Meski sudah ditegaskan bebas biaya, pemerintah tetap mewanti-wanti adanya oknum yang mencoba memanfaatkan program ini dengan melakukan pungutan liar (pungli).

Masyarakat, guru, maupun kepala sekolah diminta untuk waspada dan segera melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan. Saluran pengaduan resmi yang bisa digunakan antara lain:

“Kami tidak mentolerir pungutan dalam bentuk apa pun. Segera laporkan jika ada pihak yang mencoba menyalahgunakan program ini,” tegas Irjen Kemendikdasmen.

Komitmen Pemerintah Menjaga Integritas

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga integritas dunia pendidikan, sekaligus memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakan langsung oleh peserta didik.

Dengan adanya revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran gratis ini, diharapkan kualitas pendidikan Indonesia dapat semakin maju tanpa menambah beban biaya bagi orang tua maupun sekolah.

Kemendikdasmen pastikan program revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran berjalan gratis tanpa pungutan. Masyarakat diminta waspada pungli dan melapor lewat kanal resmi. (rls)

Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mencari solusi terbaik bagi para pekerja PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang terdampak kepailitan perusahaan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian penuh terhadap persoalan ini, khususnya terkait nasib para pekerja.

“Atas petunjuk Bapak Presiden, Bapak Presiden sangat concern terhadap bagaimana pemerintah mencari jalan keluar, terutama berkenaan dengan masalah persoalan yang akan menimpa para pekerja di PT Sritex,” ujar Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 3 Maret 2025.

Prasetyo Hadi juga menambahkan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk membahas beberapa langkah penyelesaian. Salah satu solusi yang sedang diupayakan adalah penyewaan aset Sritex oleh investor guna menghidupkan kembali produksi serta menyerap tenaga kerja yang telah terdampak PHK.

Tim Kurator PT Sritex, yang diwakili oleh Nurma Sadikin, menyampaikan bahwa pihaknya telah membuka opsi penyewaan aset perusahaan dalam rangka mempertahankan nilai aset. Langkah ini juga diharapkan dapat membuka peluang bagi eks-pekerja Sritex untuk kembali bekerja.

“Kita sudah dalam proses komunikasi yang mana dalam dua minggu ini kurator akan memutuskan siapa investor yang akan menyewa terhadap aset Sritex yang mana ini akan menyerap tenaga kerja, yang mana juga ini bisa karyawan yang telah terkena PHK dapat di-_hire_kembali kemudian oleh penyewa yang baru,” jelas Nurma.

Selain itu, tim kurator juga berkomitmen untuk memastikan hak-hak pekerja tetap terpenuhi, termasuk pesangon dan hak lainnya yang saat ini sedang dalam proses pendaftaran tagihan.

Sementara itu, Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto, menyampaikan harapan besar agar pabrik Sritex dapat segera beroperasi kembali sehingga pekerja yang terdampak PHK bisa kembali bekerja. Ia menegaskan bahwa kabar tersebut menjadi harapan bagi ribuan pekerja yang terkena PHK akibat kasus kepailitan ini.

“Harapan kami, nanti seluruh karyawan atau buruh Sritex, eks-Sritex ya, yang sekarang dalam PHK bisa kembali bekerja lagi di PT Sritex yang dulu, untuk di pekerjaan yang baru tetapi dalam proses yang seperti biasa yang sudah dilakukan sehari-hari,” ungkap Slamet.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pun menegaskan bahwa pemerintah terus mengawal hak-hak pekerja PT Sritex, termasuk kompensasi PHK serta manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan seperti Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Ia juga memastikan bahwa hak-hak normatif pekerja akan tetap dipenuhi sesuai aturan yang berlaku.

“Kementerian Ketenagakerjaan juga mengapresiasi berbagai komitmen dan langkah yang dilakukan oleh kurator seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa dalam dua minggu ke depan pekerja akan dipekerjakan kembali. Hal ini tentu bisa memberikan ketenangan kepada para pekerja yang terkena PHK,” ucap Yassierli.

Menutup konferensi pers, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan harapan agar semua proses berjalan lancar demi kepentingan para pekerja. “Kami mohon doa dan dukungan supaya semua proses seperti yang tadi sudah disampaikan, baik dari tim kurator maupun dari pihak pemerintah, dapat berjalan dengan lancar, supaya para pekerja dapat kerja kembali seperti sedia kala,” tutupnya.

Turut hadir dalam keterangan pers tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group Slamet Kaswanto, dan perwakilan tim kurator PT Sritex Nurma Sadiqin. (BPMI Setpres)

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional, bersamaan dengan kebijakan penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Hal tersebut disampaikan Presiden saat meresmikan Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia yang digelar di The Gade Tower, Jakarta, pada Rabu, 26 Februari 2025.

“Pemerintah yang saya pimpin sekarang telah melakukan beberapa kebijakan strategis sebagai ikhtiar menuju kemandirian ekonomi, menuju Indonesia yang aman, adil, makmur, kuat, berdiri di atas kaki kita sendiri,” ujar Presiden Prabowo.

Kepala Negara menuturkan bahwa kebijakan penyimpanan DHE SDA mewajibkan entitas yang menerima aset negara dan kredit dari bank pemerintah untuk menempatkan hasil usahanya di bank nasional Indonesia. Presiden Prabowo optimistis kebijakan ini dapat meningkatkan devisa negara hingga USD100 miliar per tahun.

“Dengan langkah ini yang mulai berlaku bulan Maret tanggal 1 maka devisa hasil ekspor kita diperkirakan akan tambah sebanyak USD80 miliar di tahun 2025. Karena kita mulai 1 Maret, diperkirakan satu tahun akan mencapai minimal USD100 miliar devisa kita,” jelasnya.

Selain kebijakan DHE SDA, Presiden Prabowo juga menjelaskan mengenai peluncuran Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) pada 24 Februari 2025 lalu. Dengan total aset lebih dari USD900 miliar, Presiden mengatakan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk mempercepat hilirisasi industri nasional, yang berpotensi meningkatkan nilai tambah ekonomi hingga ratusan kali lipat.

“Total aset lebih dari USD900 miliar akan memungkinkan kita untuk mempercepat pembangunan industri kita, industri hilirisasi kita, sehingga nilai tambah dari semua sumber daya alam kita, semua produksi kita bisa dipercepat secara signifikan, nilai tambah bisa belasan kali, bisa puluhan kali, bahkan bisa ratusan kali,” ungkap Presiden.

Selanjutnya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya yang lebih cerdas, transparan, dan bebas dari korupsi. Presiden meyakini bahwa dengan tekad dan niat yang kuat, kekayaan Indonesia dapat terjaga dengan baik.

“Tentu hal-hal yang baru atau hal-hal yang inovatif, atau hal-hal terobosan pasti mengundang pertanyaan. Tapi dengan niat yang baik, dengan tekad yang kuat, dengan belajar dari semua pengalaman, dengan keinginan untuk menegakkan pemerintah yang bersih, yang bebas dari korupsi, kita yakin dan percaya bahwa kekayaan kita akan dijaga, karena kekayaan kita adalah milik anak dan cucu kita,” tegasnya. (BPMI Setpres)

Danantara, Sovereign Wealth Fund milik pemerintah Indonesia, resmi diluncurkan dengan misi utama sebagai instrumen investasi strategis untuk mengoptimalkan aset-aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam keterangan persnya, Rosan Roeslani, yang merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, menegaskan bahwa keberadaan lembaga ini merupakan terobosan yang akan membawa dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga kepada Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami bertiga untuk menjadi pimpinan di Danantara. Dan tentunya ini adalah tugas yang sangat mulia karena mempunyai tujuan yang sangat mulia dan tentunya Ini menjadi usaha kita bersama agar tujuan dan usaha mulia ini bisa berhasil,” ujar Rosan Roeslani kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta usai peluncuran Danantara, Senin (24/02/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Rosan Roeslani didampingi oleh Dony Oskaria sebagai Chief Operating Officer dan Pandu Sjahrir sebagai Chief Investment Officer. Ia menegaskan bahwa Danantara akan berperan dalam optimalisasi aset BUMN serta melakukan investasi di berbagai sektor yang memiliki dampak positif, berkelanjutan, dan berkesinambungan.

Lebih lanjut, Rosan menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan mengenai prinsip tata kelola yang harus dijalankan oleh Danantara. “Pesan dari Bapak Presiden bahwa Danantara ini harus dijalankan dengan tata kelola pusat yang benar, good governance, kehati-hatian, transparan, dan penuh dengan integritas. Ini adalah guideline yang disampaikan oleh Bapak Presiden langsung dalam kita mengelola aset-aset BUMN dan juga dalam kita menjalankan investasi kita kedepannya,” jelasnya.

Menurut Rosan, nilai utama dari Danantara tidak hanya terletak pada pengelolaan aset yang mencapai sekitar 900 miliar dolar, tetapi lebih pada misinya sebagai instrumen pemerintah dalam meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. “Danantara ini bisa menjadi instrumen pemerintah dalam rangka meningkatkan dan juga mempercepat pertumbuhan perekonomian Indonesia yang berkelanjutan, yang berkesinambungan, dan juga yang inklusif,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat Indonesia. “Kami meyakini tujuan yang sangat baik ini, yang sangat mulia ini, dan ini adalah suatu breakthrough, suatu inisiasi yang dilakukan oleh Bapak Presiden dalam rangka kita meningkatkan investasi dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa meningkatkan, menciptakan penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas,” tambahnya.

Sebagai upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas, Danantara telah membentuk struktur organisasi yang terdiri dari Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, Oversight Committee, Komite Audit, Komite Investasi, serta Komite Etika. Rosan juga menyatakan bahwa pihaknya terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk media, guna menyempurnakan tata kelola dan pelaksanaan investasi Danantara.

“Dalam kesempatan ini juga mohon kiranya mendapatkan juga masukan, inputan dari semua teman-teman media karena ini adalah inisiatif yang baru lahir ya tentunya dalam perjalanannya perlu ada penyempurnaan-penyempurnaan kita sangat terbuka karena di saat bersamaan kita ini mungkin karena Danantara ini adalah milik semua bangsa Indonesia,” ungkapnya.

Ia berharap bahwa dengan sinergi yang kuat, Indonesia dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, sesuai dengan target pemerintah, serta menjadi negara dengan pendapatan tinggi di masa mendatang. “Kami sangat meyakini dengan niat yang baik, dengan kerja yang baik, insyaallah Ini akan memberikan dampak yang sangat besar kepada seluruh rakyat Indonesia dengan kehadiran Danantara,” pungkas Rosan Roeslani. (BPMI Setpres/DNS)

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan prinsip pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, serta memanfaatkan sumber daya nasional secara bijaksana. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Halaman Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 24 Februari 2025.

“Saya bersama pemerintah yang saya pimpin didukung oleh koalisi yang solid bertekad keras untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih yang bebas dari korupsi, saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Prinsip yang sama akan menjadi fondasi dalam pengelolaan Danantara Indonesia,” ujarnya.

Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa visi pengelolaan sumber daya nasional secara bijak tersebut bukan hal baru, melainkan telah dimulai sejak kemerdekaan Indonesia. Presiden menekankan pentingnya sektor strategis seperti pertanian dan teknologi dalam memperkuat perekonomian Indonesia.

“Presiden kita yang pertama pun yang membesarkan Institut Teknologi Bandung karena kita untuk merdeka untuk sejahtera harus menguasai teknologi, Presiden kedua meneruskan pembangunan, dan semua Presiden-presiden kita membawa kita sampai kita sekarang ini bisa meluncurkan Danantara Indonesia,” ujarnya.

Dengan diluncurkannya Danantara Indonesia, Kepala Negara menekankan pentingnya memastikan kekayaan Indonesia benar-benar bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Presiden menuturkan bahwa Danantara Indonesia akan menjadi dana kekayaan negara terbesar di dunia.

“Mungkin ada yang ragu-ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak, hal ini adalah wajar karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya, namun hari ini seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari USD900 miliar, Danantara Indonesia akan menjadi dana, kekayaan, atau sovereign wealth fund negara terbesar di dunia,” tutur Presiden.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa Danantara Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai dana investasi tetapi juga dapat mengoptimalkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Presiden Prabowo menekankan pentingnya peran BUMN yang harus dikelola dengan standar tinggi dan tata kelola yang baik.

“Danantara Indonesia akan menjadi solusi strategis dan efisien dalam mengoptimalkan Badan Usaha Milik Negara. Kita tidak hanya akan menginvestasikan deviden BUMN ke industri-industri yang mendorong pertumbuhan jangka panjang tapi juga akan mentransformasi BUMN kita menjadi pemimpin kelas dunia di sektor masing-masing,” tuturnya.

Selain itu, Prabowo juga mengungkapkan bahwa Danantara Indonesia tidak hanya akan berfokus pada pembangunan dalam negeri, tetapi juga akan memperkuat peran Indonesia di kancah global.

“Melalui inisiatif ini kita akan menjalin kemitraan strategis dalam energi terbarukan, infrastruktur, pendidikan, dan menempatkan Indonesia sebagai pemain utama di tingkat global serta berkontribusi bagi kesejahteraan dan stabilitas regional dan dunia,” ujar Presiden. (BPMI Setpres/DNS)

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 18 Februari 2025. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dalam rapat terbatas tadi Bapak Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional, juga tentunya ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ucap AHY dalam keterangan persnya usai pertemuan.

AHY menuturkan bahwa pembangunan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan untuk mendukung target nasional, seperti swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, serta peningkatan konektivitas. AHY mengungkapkan bahwa pemerintah akan terus mencari solusi pendanaan yang tidak hanya bergantung pada APBN.

“Kami tentu semangatnya adalah terus mencari solusi termasuk sumber-sumber anggaran yang tidak hanya bersandar pada APBN atau fiskal kita, tapi juga sumber-sumber investasi yang kredibel, yang sustainable, baik dari dalam maupun luar negeri. Swasta menjadi penting untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah agar proyek-proyek infrastruktur tadi bisa dijalankan dengan baik,” tuturnya.

Selain itu, AHY menjelaskan bahwa pertemuan tersebut juga membahas persiapan untuk arus mudik Lebaran yang akan datang. AHY menyatakan bahwa sektor transportasi akan mendapatkan perhatian khusus untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan mudik Lebaran.

“Kita ingin masyarakat Indonesia bisa menjalankan ibadah sekaligus nanti mudik lebaran berjalan dengan aman, lancar dan nyaman dan transportasi juga makin terjangkau,” ucap AHY.

Selanjutnya, AHY menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut membahas berbagai fasilitas transportasi yang meliputi transportasi darat, laut, udara, yang harus diperkuat agar dapat mendukung sektor ekonomi dan pariwisata.

“Sehingga bisa mendukung sektor ekonomi dan juga pariwisata, dan ini kita harapkan bisa dilakukan secara intensif dan kita kembali petakan prioritasnya di seluruh Indonesia,” ujar AHY.

Selanjutnya, AHY memaparkan pentingnya pemetaan kawasan transmigrasi serta revitalisasi kawasan di berbagai daerah, khususnya di Papua dan wilayah Indonesia Timur. AHY juga menjelaskan pentingnya mengelola tata ruang dan pengelolaan lahan di Indonesia.

“Kita tahu berbagai kepentingan baik itu lahan hunian, lahan industri, dan lahan perkebunan termasuk juga yang harus tetap dijaga agar keseimbangan alam tetap terjadi dan di sinilah kompleksitas sekaligus tantangan bagi Kementerian ATR-BPN,” tuturnya.

Lebih lanjut, AHY menyampaikan bahwa Presiden Prabowo mengapresiasi progres pembangunan infrastruktur yang terus bergerak dan berkomitmen untuk mencari solusi atas tantangan yang ada.

“Bapak Presiden senang bahwa infrastruktur ini terus bergerak, terus mencari solusi dan kami mendengarkan berbagai masukan dan harapan masyarakat tentunya yang juga penting untuk kami akomodasi dalam pengembangan kebijakan di bidang infrastruktur,” tutur AHY. (BPMI Setpres/ABD)

Presiden Prabowo Subianto menjadi pembicara pada sesi pembicaraan bersama Presiden Republik Indonesia dalam World Governments Summit 2025 yang dilakukan melalui konferensi video, pada Kamis, 13 Februari 2025. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan komitmennya untuk membangun Indonesia menjadi negara modern dan maju dengan mengedepankan potensi besar yang dimiliki bangsa.

“Potensi Indonesia tercermin dari keberagaman dan geografi yang luas. Kepulauan kita, yang terdiri dari 17.000 pulau dan luasnya hampir 2 juta kilometer persegi, merupakan rumah bagi lebih dari 282 juta orang, sebuah mosaik budaya dan tradisi yang dinamis,” ujar Presiden Prabowo.

Meski demikian, Kepala Negara menyadari bahwa keberagaman budaya dan luasnya wilayah Indonesia merupakan tantangan sekaligus kekuatan dalam membangun negeri. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi.

“Salah satu pencapaian utama kami dalam 100 hari pertama pemerintahan saya adalah terbentuknya pemerintahan yang berfungsi penuh berdasarkan talenta dan meritokrasi. Banyak orang Indonesia terampil yang telah membangun karir mereka di luar negeri kembali untuk mengabdi pada negara kita,” katanya.

Salah satu inisiatif transformatif dalam pemerintahannya yaitu peluncuran program makan bergizi gratis (MBG) yang telah mulai dilakukan pada awal bulan Januari lalu. Program ini menurut Presiden tampak sederhana, tetapi Ia meyakini ini menjadi investasi yang signifikan bagi masa depan bangsa.

“Ketika diterapkan di ratusan ribu sekolah, tepatnya 330.000 sekolah, dari desa-desa terpencil hingga pusat kota yang dinamis, hal ini menjadi investasi yang signifikan bagi masa depan kita. Tujuan kami dalam program ini adalah untuk mencakup lebih dari 85 juta anak dan wanita hamil di Indonesia,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintahan Presiden Prabowo juga memberikan perhatian besar pada sektor infrastruktur guna menghubungkan masyarakat di seluruh penjuru negeri. Dengan membuka sektor infrastruktur kepada investasi swasta, Presiden Prabowo berharap pembangunan infrastruktur mulai dari jalan, jembatan, hingga jaringan digital dapat dilakukan lebih luas lagi.

“Kami sedang membangun jalur kehidupan penting, jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, jalur energi, jaringan digital yang menghubungkan masyarakat kami dan merangsang perekonomian lokal,” lanjut Presiden.

Di era digitalisasi, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konektivitas digital bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, pemerintah telah mengalokasikan kembali spektrum Wi-Fi 6 GHz untuk penggunaan publik dan secara efektif menggandakan kapasitas internet di Indonesia.

“Hal ini memastikan bahwa setiap orang Indonesia, mulai dari pulau terpencil hingga jantung kota Jakarta, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital, untuk belajar, berinovasi, dan mencapai kesejahteraan,” katanya.

Dalam hal efisiensi keuangan negara, menurut Presiden pemerintah telah berhasil menghemat lebih dari USD20 miliar atau sekitar 10 persen dari anggaran tahunan. Selain itu, pemerintah juga akan meluncurkan Danantara Indonesia yang merupakan dana kekayaan negara yang baru dengan aset kelolaan melebihi USD900 miliar. Dana ini akan diinvestasikan pada proyek-proyek berkelanjutan di berbagai sektor, termasuk energi terbarukan, manufaktur maju, dan produksi pangan.

“Semua proyek ini akan berkontribusi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi kami sebesar 8 persen,” tambahnya.

Sebagai penutup, Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat terhadap kebijakan dan inisiatif pemerintahannya. Kepercayaan dan optimisme terhadap pemerintahannya menjadi inspirasi untuk terus melanjutkan pekerjaan dalam memastikan kesejahteraan masyarakat.

“Visi bersama dan upaya kolektif inilah yang akan mendorong bangsa kita maju menuju masa depan yang ditentukan oleh perdamaian, keadilan, kemajuan dan peluang,” tandasnya. (BPMI Setpres/ABD)

Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 10 Februari 2025, mengunjungi SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Program yang digagas untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan anak-anak Indonesia ini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.

Kedatangan Kepala Negara di sekolah tersebut disambut antusias oleh ratusan siswa yang melambaikan tangan dan menyapa dengan senyum hangat. Melihat itu, Presiden Prabowo pun membalas sapaan serta uluran tangan para siswa yang tampak antusias untuk bersalaman dengannya.

Setelahnya, Presiden menuju selasar sekolah untuk melihat langsung makanan bergizi yang disiapkan dan memastikan setiap anak mendapatkan asupan terbaik untuk pertumbuhan mereka. Kepala Negara kemudian memasuki beberapa ruang kelas untuk menyaksikan proses distribusi makanan kepada para siswa.

Tidak hanya meninjau program MBG, Presiden turut melihat langsung proses belajar mengajar yang sedang berlangsung. Ia juga berinteraksi dengan para siswa, mengajak mereka berbicara, bertanya jawab, bahkan memberikan motivasi tentang pentingnya belajar dengan sungguh-sungguh.

Program MBG tidak hanya sebatas makan gratis di sekolah, tetapi merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak-anak Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk memperluas program ini agar menjangkau lebih banyak anak di seluruh pelosok negeri.

Antusiasme siswa, guru, dan masyarakat dalam menyambut kehadiran Presiden di sekolah mencerminkan harapan besar terhadap program ini. Langkah nyata tersebut menyimpan harapan agar anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan berprestasi. (BPMI Setpres/ABD)

Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (07/02/2025). Sidang ini menjadi momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya sejak 22 tahun pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Dewan Pertahanan Nasional akhirnya terbentuk dan mulai menjalankan tugasnya.

“Dewan Pertahanan Nasional itu diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, khususnya Pasal 15 tentang Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional. Tapi baru kita wujudkan tahun 2024, berarti baru 22 tahun sesudah Undang-Undang disahkan kita sekarang memiliki Dewan Pertahanan Nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang,” ujar Presiden Prabowo dalam pengantarnya.

Dalam sidang perdana ini, Presiden menegaskan bahwa pertahanan negara adalah fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia mengingatkan bahwa konstitusi Indonesia secara jelas menempatkan perlindungan bangsa dan negara sebagai tujuan utama nasional.

“Vitalnya masalah pertahanan bagi suatu negara. Bahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita Undang-Undang Dasar 1945 tujuan nasional pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Asas pertama adalah asas perlindungan artinya asas pertahanan,” ungkap Presiden.

Presiden Prabowo juga mengulas bagaimana dinamika geopolitik global saat ini semakin menegaskan pentingnya pertahanan bagi eksistensi sebuah negara. Kepala Negara menyebut bahwa dalam statecraft atau konsep bernegara, berbagai aliran telah berkembang, mulai dari aliran ideologi hingga aliran kemakmuran. Namun, dalam situasi dunia yang penuh ketidakpastian saat ini, asas yang dominan adalah survival atau bertahan hidup bagi suatu bangsa.

“Adanya negara adalah tujuannya adalah survival bagi bangsa kita,” ucap Presiden.

Sementara itu, Ketua Harian DPN yang juga Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, menjelaskan bahwa struktur organisasi dan lingkup tugas DPN mencakup heterogenitas permasalahan nasional yang berimplikasi terhadap kedaulatan negara dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. DPN juga bertanggungjawab untuk memberikan usulan solusi kebijakan dan tindakan strategis kepada Presiden Republik Indonesia.

“Dewan Pertahanan Nasional dalam konteks pertahanan negara berperan dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara selama 5 tahun,” tutur Sjafrie Sjamsoeddin dalam laporannya.

Sidang Dewan Pertahanan Nasional ini menandai langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sistem pertahanan negara secara lebih terstruktur dan berorientasi jangka panjang. Keberadaan DPN diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam merancang kebijakan pertahanan yang adaptif terhadap tantangan global, serta memastikan Indonesia tetap kokoh sebagai negara yang berdaulat dan berdaya tahan tinggi.

Turut hadir dalam sidang tersebut adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, para anggota DPN, serta para pejabat lainnya. (BPMI Setpres/DNS)

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga eksistensi dan menegakkan kedaulatan negara. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pengarahannya pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Polri Tahun 2025 yang digelar di The Tribrata, Jakarta, Kamis (30/01/2025).

“TNI dan Polri adalah dua institusi yang merupakan wujud dari kehadiran negara, wujud dari penegakan kedaulatan, wujud dari eksistensi negara. Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Keputusan-Keputusan Presiden, peraturan-peraturan pemerintah, peraturan-peraturan Presiden, dan semua produk-produk dari pemerintahan tidak ada artinya kalau tidak ditegakkan,” ucap Presiden.

Kepala Negara menegaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu negara terlihat dari bagaimana TNI dan Polri menjalankan tugasnya. Menurut Presiden, tentara dan polisi memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara, sehingga jika kedua institusi ini gagal, maka negara itu pun bisa dikatakan gagal.

“Tentara dan polisi adalah bagian dari suatu negara yang memiliki suatu kekuasaan khusus. Tentara dan polisi diberi kekuasaan oleh negara untuk memegang monopoli fisik, monopoli senjata,” lanjut Presiden.

Selanjutnya, Presiden mengingatkan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada TNI dan Polri merupakan amanah besar dari rakyat. Presiden menyebut, rakyat memercayakan kekuasaan TNI dan Polri dan berharap agar kedua institusi tersebut bisa menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan pengabdian.

“Rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala, rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi, dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata. Dan dengan kepercayaan yang demikian besar, dengan menyerahkan kekuasaan kepada saudara-saudara, diharapkan, dituntut dari saudara-saudara pengabdian yang setinggi-tingginya,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa jabatan dan pangkat yang diberikan kepada anggota TNI dan Polri bukan hanya sebuah penghormatan, tetapi juga merupakan amanah yang harus dijalankan dengan pengorbanan besar. Presiden menegaskan bahwa TNI dan Polri harus siap menyerahkan jiwa dan raga demi kepentingan bangsa dan negara.

“Pangkat yang saudara sandang, bintang yang saudara sandang, bintang yang ada di pundakmu, itu artinya adalah penghormatan dari rakyat. Penghormatan dari rakyat karena rakyat menyerahkan nasib keamanan mereka kepada saudara-saudara,” ucapnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa jabatan dan pangkat yang disandang oleh para perwira TNI dan Polri harus disertai dengan tanggung jawab yang besar, termasuk kesiapan untuk memberikan pengorbanan tanpa ragu demi negara.

“Rakyat menyerahkan perlindungan terhadap diri mereka, terhadap masa depan mereka dan masa depan seluruh bangsa di atas pundak saudara-saudara. Pangkat yang diberikan kepada saudara-saudara artinya rakyat mengerti bahwa pada saatnya bila diperlukan, saudara-saudara harus rela menyerahkan jiwa dan raga saudara tanpa ragu-ragu,” tegas Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Tonny Harjono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (BPMI Setpres/DNS)