Para peneliti telah berhasil memvisualisasikan dua mekanisme berbeda di mana magnet dapat berpindah dalam bahan antiferromagnetik. Para ilmuwan kini telah menghasilkan visualisasi jelas pertama dari dua proses terpisah yang menyebabkan putaran naik dan turun elektron berpindah di dalam antiferromagnet, sejenis bahan yang arah putarannya berlawanan akan menetralisir satu sama lain. Satu (…)

JetMedia Digital Agency

– Nama Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan yang baru dilantik menggantikan Sri Mulyani, kembali jadi sorotan publik.

Bukan karena gaya bicaranya yang tenang dan diplomatis, tapi karena pernyataannya yang dinilai membuka “kotak Pandora” ekonomi Indonesia.

Terutama soal utang negara yang membengkak sejak era pemerintahan sebelumnya.

Dalam sebuah konferensi pers di Jakarta pekan ini.

Purbaya mengungkap data mencolok utang pemerintah pusat mencapai Rp 9.138 triliun per akhir Juni 2025.

Angka itu disebut sebagai “realita yang harus dihadapi bersama, bukan disembunyikan.”

“Kami tidak ingin menutup-nutupi. Ini fakta keuangan negara yang harus dikelola dengan tanggung jawab,” ujar Purbaya di hadapan media.

Pernyataan itu langsung mengguncang ruang publik.

Banyak yang menilai, ucapan Purbaya seperti menyingkap sesuatu yang selama ini tak banyak dibicarakan secara terbuka.

Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), bahkan menyebut langkah Purbaya sebagai “awal dari terbukanya kotak Pandora ekonomi Indonesia”.

“Menkeu Purbaya berani membuka fakta yang selama ini tertutup. Kita harus berani jujur, ini era baru dalam pengelolaan ekonomi,” kata Bamsoet seperti dikutip PojokSatu.id.

Isu ini tak lepas dari kebijakan fiskal yang diwariskan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selama dua periode, pemerintah banyak mengambil pinjaman luar negeri dan menerbitkan surat utang negara untuk membiayai proyek infrastruktur besar seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

Tak hanya itu ada pembangunan ibu kota baru (IKN), hingga proyek jalan tol trans-Jawa dan Sumatera.

Kini, di bawah kepemimpinan Purbaya, semua angka itu mulai ditampilkan apa adanya.

Tak ada lagi narasi “aman terkendali” tanpa data terbuka.

“Tugas saya bukan menyalahkan, tapi menata kembali. Kalau dulu fokusnya membangun, sekarang fokusnya menyehatkan,” kata Purbaya.

Pernyataan itu dianggap jujur sekaligus berani.

Sebab di tengah situasi ekonomi global yang belum stabil, transparansi semacam itu bisa berdampak dua sisi.

Menumbuhkan kepercayaan publik, tapi juga menimbulkan kekhawatiran soal kemampuan bayar utang negara.

Istilah “kotak Pandora” pertama kali muncul dari pernyataan politisi senior yang menilai langkah Purbaya seperti membuka tabir lama yang selama ini tersimpan rapi di laci kementerian.

Bukan hanya soal utang, tapi juga soal mekanisme pembiayaan proyek besar yang dinilai tidak semuanya efisien.

Beberapa proyek disebut memiliki pembengkakan biaya atau kelebihan biaya yang cukup besar, termasuk proyek kereta cepat.

Ekonom independen Said Didu menilai, apa yang dilakukan Purbaya adalah langkah pembersihan besar-besaran.

“Ini bukan soal mencari kesalahan, tapi mengembalikan kejujuran fiskal.

Publik punya hak tahu berapa sebenarnya beban negara,” ujar Said Didu

Menurutnya, istilah “kotak Pandora” bukan berarti aib, tapi simbol keberanian untuk membuka hal yang selama ini ditutup dengan retorika optimisme.

Langkah Purbaya Panen Sambutan Beragam

Di media sosial, tagar #PurbayaBukaData dan #UtangEraJokowi sempat jadi trending topic.

Sebagian warganet menganggap Purbaya membawa “angin baru” dalam manajemen keuangan negara.

Sementara sebagian lain menilai langkah ini bisa memicu gesekan politik.

Terutama jika dianggap menyudutkan pemerintahan sebelumnya.

Partai oposisi pun mulai mencium peluang politik.

Beberapa anggota DPR meminta audit terbuka terhadap utang dan proyek besar di era Jokowi.

Namun pihak koalisi merespons santai, menyebut langkah Purbaya sebagai bagian dari transparansi, bukan pembongkaran dosa masa lalu.

“Ini bukan soal Jokowi atau Purbaya, tapi soal keberanian membuka data publik,” kata salah satu anggota DPR dari fraksi pendukung pemerintah.

Dalam beberapa minggu terakhir, kementerian keuangan di bawah Purbaya mulai merilis data utang dan pengeluaran publik dengan format baru.

Lebih terbuka dan bisa diakses masyarakat.

Langkah ini dipuji banyak pihak, tapi juga membuat para pelaku pasar berhati-hati. Investor asing menunggu sinyal stabilitas dari pemerintah.

Purbaya sadar risikonya. Namun ia menegaskan, keterbukaan adalah satu-satunya cara agar ekonomi Indonesia bisa pulih dengan dasar kepercayaan yang kuat.

Langkah Purbaya membuka “kotak Pandora” ekonomi bukan sekadar gebrakan seorang menteri baru.

Ia menandai babak baru: dari politik pencitraan ke era kejujuran fiskal.

Tapi di negeri yang sering memuja stabilitas semu, kejujuran kadang lebih menakutkan daripada angka utang itu sendiri.

Kini publik menunggu, seberapa dalam kotak Pandora itu akan dibuka dan apakah dari dalamnya akan keluar solusi, atau justru masalah baru yang selama ini ditahan di balik senyum manis laporan ekonomi.***

Penjualan ritel liburan diperkirakan akan tumbuh sebesar 2,9% menjadi 3,4% tahun ini, dibantu oleh pertumbuhan yang kuat dalam e -commerce, menurut perkiraan liburan Deloitte.

Getty

Penjualan ritel liburan diperkirakan akan meningkat sebesar 2,9% menjadi 3,4% dan total $ 1,61 triliun menjadi $ 1,62 triliun, menurut perkiraan liburan 2025 Deloitte, dirilis hari ini.

Perusahaan akuntansi dan penasihat global memperkirakan bahwa keuntungan pendapatan sekali pakai, dan konsumen yang tangguh akan menghasilkan sekitar $ 40- $ 45 miliar lebih banyak dalam pengeluaran liburan tahun ini.

Deloitte memperkirakan pertumbuhan penjualan akan di bawah peningkatan tahun lalu sebesar 4,2%.

Deloitte mengatakan sedang mengantisipasi pendapatan pribadi sekali pakai untuk tumbuh antara 3,1% menjadi 5,4% musim liburan ini dan mencatat bahwa mereka telah menemukan pertumbuhan pendapatan sekali pakai menjadi prediktor yang baik dari penjualan ritel dan eCommerce.

Pertumbuhan pendapatan yang stabil “dapat membantu mengimbangi beberapa ketidakpastian ekonomi, termasuk kelemahan pasar tenaga kerja dan beban kartu kredit tinggi dan utang mahasiswa untuk pengeluaran konsumen,” kata ekonom Deloitte Insights Akrur Barua dalam melepaskan hasilnya.

Prakiraan penjualan eCommerce melebihi $ 305 miliar

Penjualan eCommerce diperkirakan akan tumbuh sebesar 7% menjadi 9% selama musim liburan, dan total antara $ 305 miliar dan $ 310,7 miliar.

Perkiraan awal oleh Deloitte ini didasarkan pada perhitungan ekonomi dan tidak mencerminkan tren konsumen atau harapan konsumen tentang rencana pengeluaran liburan. Laporan tren konsumennya, berdasarkan survei pengeluaran liburannya, akan dirilis bulan depan.

Pengembalian ke Pertumbuhan Pra-Pandemi

Prakiraan tahun ini 2,9% hingga 3,4% pertumbuhan “lebih sesuai dengan rata -rata historis yang biasa kami lihat di liburan sebelum pandemi, ketika kami benar -benar melihat lonjakan yang lebih besar dalam pengeluaran liburan,” Brian McCarthy, kepala sekolah dalam strategi ritel Deloitte dan praktik analitik, dalam sebuah wawancara.

Laju pertumbuhan yang lebih lambat yang diharapkan tahun ini adalah sinyal bagi pengecer untuk menyadari perlunya menekankan proposisi nilai mereka, menawarkan harga yang kompetitif, dan bijaksana tentang kapan dan di mana mereka meluncurkan promosi, kata McCarthy. Produk label swasta dan produk yang diproduksi di dalam negeri juga cenderung mencari konsumen musim ini, katanya.

Dalam membuat ramalan ekonominya, Deloitte melacak sejumlah indikator upah dan pendapatan, kata McCarthy. Perkiraan tersebut juga diperhitungkan dalam dua pengurangan suku bunga yang diharapkan.

“Bahkan jika itu tidak segera bermain dalam tabungan konsumen dan kemampuan pengeluaran, masih ada dampak sentimental yang akan terjadi,” kata McCarthy. “Ini mungkin membuat konsumen terus merasa yakin bahwa ada sedikit lebih banyak yang bisa mereka habiskan untuk liburan daripada yang seharusnya,” katanya.

Konsumen sering melebihi harapan

Tahun lalu perkiraan liburan Deloitte memperkirakan pertumbuhan penjualan 2,3% menjadi 3,3% dan konsumen memberikan kejutan terbalik sebesar 4,2%.

Dalam musim liburan baru -baru ini, konsumen telah terbukti lebih tangguh daripada yang disarankan oleh indikator ekonomi, kata McCarthy.

“Kami telah menghadapi inflasi yang lebih tinggi. Konsumen mengatakan bahwa mereka merasa sedikit kurang percaya diri. Namun mereka terus muncul dan mereka terus menghabiskan,” katanya.

Pengeluaran ritel pada periode liburan dari November hingga Januari dapat dipengaruhi oleh fakta bahwa sejumlah besar pengeluaran terkait liburan dapat terjadi sebelum November, karena konsumen berbelanja sebelumnya karena kekhawatiran tentang kemungkinan kenaikan harga.

Pekan lalu, perusahaan layanan akuntansi dan profesional PWC merilis temuan dari survei Niat Konsumen Liburan, yang menunjukkan bahwa orang Amerika, untuk pertama kalinya sejak tahun 2020, mengatakan mereka berencana untuk menghabiskan lebih sedikit selama musim liburan daripada tahun sebelumnya.

Sementara keseluruhan pengeluaran konsumen rata -rata diperkirakan akan turun 5%, responden Gen Z (usia 17 hingga 28) mengatakan mereka berencana untuk memotong anggaran liburan mereka sebesar 23% – lebih dari generasi lainnya. “Itu berarti pengecer bisa berjuang lebih keras untuk kumpulan dolar kebijaksanaan Gen Z yang lebih kecil musim ini,” lapor PWC.

Sebuah studi peer-review melaporkan pengembangan teknologi modulasi ultrafast dalam nanoelektronika. Fisikawan dari Universitas Bielefeld dan Leibniz Institute for Solid State dan Material Research Dresden (IFW Dresden) telah memperkenalkan teknik baru yang menggunakan pulsa cahaya ultrashort untuk memanipulasi semikonduktor tipis secara atom. Penelitian mereka, yang diterbitkan di Nature Communications, dapat mengarah pada perkembangan (…)

RisalahPos.com Network

Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (04/02/2025). Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo mendapatkan laporan terkait capaian investasi 2024 serta target pertumbuhan investasi hingga 2029 mendatang.

Dalam keterangannya usai pertemuan, Rosan menyampaikan bahwa realisasi investasi sepanjang tahun 2024 melampaui target yang telah ditetapkan. Bahkan, investasi tersebut, menurut Rosan, juga berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja.

“Penyerapan tenaga kerja 2.456.130 orang, atau meningkat 34,7 persen dibanding tahun sebelumnya,” ujar Rosan kepada awak media.

Dari total investasi 2024, porsi terbesar berada di luar Pulau Jawa dengan 52,2 persen atau Rp895,4 triliun, sementara investasi di Pulau Jawa sebesar 47,8 persen atau Rp818,8 triliun. Jika dikategorikan berdasarkan asal modal, penanaman modal asing (PMA) sedikit lebih besar dibanding penanaman modal dalam negeri (PMDN).

“Penanaman modal asing itu lebih tinggi sedikit, 52,5 persen atau Rp900,2 triliun, dan PMDN 47,5 persen atau Rp814 triliun,” ungkap Rosan.

Dalam pertemuan tersebut, Rosan menjelaskan secara lebih rinci, lima provinsi dengan realisasi investasi tertinggi sepanjang 2024 adalah Jawa Barat (14,7 persen), DKI Jakarta (14,1 persen), Jawa Timur (8,6 persen), Sulawesi Tengah (8,2 persen), dan Banten (6,2 persen). Sementara itu, negara dengan investasi terbesar di Indonesia adalah Singapura (20,1 miliar dolar), diikuti oleh Hong Kong (8,2 miliar dolar), China (8,1 miliar dolar), Malaysia (4,2 miliar dolar), dan Amerika Serikat (3,7 miliar dolar).

Rosan juga melaporkan bahwa kontribusi investasi dari sektor hilirisasi di tahun 2024 mencapai Rp407,8 triliun atau sekitar 23,8 persen dari total investasi nasional. Kontribusi tersebut tidak hanya di sektor mineral, tetapi juga sektor kehutanan sebesar Rp64 triliun, industri kelapa sawit dan kertas Rp67,1 triliun, minyak dan gas petrokimia Rp23,1 triliun, serta baterai kendaraan listrik Rp8,4 triliun.

Lebih lanjut, Rosan mengungkapkan bahwa pemerintah juga telah menetapkan target investasi untuk lima tahun ke depan. Berdasarkan data Bappenas, target investasi di tahun 2025 Rp1.905 triliun, kemudian tahun 2026 Rp2.175 triliun, dan tahun 2027 Rp2.567 triliun.

“Pertumbuhan perekonomian kita di 2028 menjadi 7,7 persen dengan diharapkan investasi yang masuk Rp2.969 triliun, dan di tahun 2029 menjadi 8 persen sesuai target pemerintah dengan investasi yang diharapkan masuk Rp3.414 triliun,” ucap Rosan.

Dalam kesempatan yang sama, Rosan juga melaporkan hasil kunjungannya ke Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Menurut Rosan, Presiden Prabowo menyambut baik laporan tersebut dan menyatakan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan investasi nasional.

“Bapak Presiden mendukung penuh karena investasi mempunyai kontribusi yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia,” tutur Rosan.

Dengan optimisme tinggi dan dukungan kebijakan yang kuat, pemerintah berharap pertumbuhan investasi dalam lima tahun ke depan dapat dipercepat sehingga target 8 persen pertumbuhan ekonomi bisa dicapai sebelum 2029. (BPMI Setpres/DNS)

Pesawat luar angkasa Juno NASA telah mengungkap titik panas vulkanik yang sangat besar di Jupiter’s Moon IO, melampaui letusan yang direkam sebelumnya dalam tata surya. Inferno yang berapi -api ini, terdeteksi oleh instrumen Jiram, memancarkan lebih dari 80 triliun watt dan mengerdilkan Loki Patera yang terkenal. Bahkan menurut standar IO, benda selestial paling vulkanik di (…)

RisalahPos.com Network

Related

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Festival Ekonomi Keuangan Digital dan Karya Kreatif Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Kamis (01/08/2024). Dalam sambutannya, Presiden meyakini potensi ekonomi digital Indonesia di masa depan.

“Saya sudah berulang kali menyampaikan soal potensi, peluang digital Indonesia ke depan. Ekonomi digital akan tumbuh empat kali lipat di tahun 2030, mencapai USD210-360 miliar atau kalau  dirupiahkan bisa di angka Rp5.800 triliun,” kata Presiden Jokowi.

Presiden juga mengatakan bahwa pembayaran digital akan tumbuh 2,5 kali lipat di tahun 2030 mencapai USD760 miliar atau setara Rp12.300 triliun. Menurutnya, pertumbuhan tersebut  bisa dicapai karena Indonesia didukung oleh puncak bonus demografi di tahun 2030, yaitu 68 persen berusia produktif, termasuk di dalamnya Gen Y, Gen Z, Gen A.

Selain itu, sambungnya, saat ini jumlah ponsel aktif di Indonesia mencapai 354 juta ponsel, yang melebihi jumlah penduduk saat ini yang mencapai 280 juta.

“Artinya, satu orang bisa memiliki ponsel lebih dari satu. Dengan jumlah pengguna internet yang sudah mencapai 185 juta, juga jumlah yang sangat besar sekali. Potensinya besar sekali,” ujarnya.

Oleh karena itu, Kepala negara menekankan bahwa transformasi digital khususnya di bidang ekonomi dan bidang keuangan menjadi sangat penting. Potensi besar ini  semakin didorong dengan pesatnya perkembangan teknologi, termasuk penerapan Kecerdasan buatan (AI) dalam berbagai sektor, mulai dari administrasi, jasa, hingga hiburan/hiburan.

Lebih lanjut, dengan jumlah UMKM sebanyak 64 juta, Presiden Jokowi menyoroti peluang besar bagi UMKM Indonesia untuk beradaptasi dengan transformasi digital ini.

“Digitalisasi UMKM ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital dan pembayaran digital kita,” ungkap Presiden.

Presiden menegaskan jika transformasi digital pada UMKM harus inklusif dan berkeadilan, sehingga masyarakat di pinggiran, masyarakat ekonomi lapisan bawah, ekonomi mikro, hingga UMKM bisa mendapatkan akses, kesempatan, dan perlindungan yang sama.

Presiden pun menginstruksikan OJK dan BI untuk meningkatkan perlindungan masyarakat di sektor ekonomi digital.

“Literasi keuangan kita masih rendah, seingat saya kurang lebih 50 persen masyarakat masih rentan mengalami risiko penipuan dan kejahatan digital. Oleh alasan itu, siapkan sistem perlindungan konsumen.  Pastikan keamanan data konsumen. Jangan sampai rakyat kecil malah menjadi pihak yang dirugikan,” pungkasnya.

Pada kesempatan ini, selain meresmikan Pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia, Presiden juga meluncurkan cetak biru Sistem Pembayaran Indonesia 2025-2030.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno. (FID/DNS)