KOTA ACEH – Transformasi digital mendorong UMKM untuk masuk ke marketplace dengan harapan mampu memperluas pasar, meningkatkan omzet, dan bersaing dalam ekonomi digital.

Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku UMKM justru merasa terjebak dalam ekosistem yang tidak sepenuhnya menguntungkan.

Struktur bisnis marketplace akhirnya membentuk ketergantungan yang dapat merugikan UMKM dan menggerus kemandirian mereka.

Salah satu kerugian paling terasa adalah biaya komisi dan potongan yang terus meningkat seiring waktu. Pada tahap awal, marketplace memberikan fasilitas gratis atau berbiaya rendah agar UMKM tertarik bergabung.

Namun setelah traffic dan penjualan mulai menggantungkan diri pada platform, berbagai biaya tambahan muncul — mulai dari komisi transaksi, biaya layanan, hingga biaya iklan agar produk tetap terlihat oleh konsumen.

Akibatnya, meskipun omzet penjualan naik, keuntungan UMKM justru menurun.

Marketplace juga memaksa UMKM masuk ke dalam perang harga yang mengerikan. Persaingan tidak lagi bertumpu pada kualitas, tetapi siapa yang mampu menjual dengan harga paling rendah.

Pelaku UMKM, terutama yang bermodal kecil, sering kali kalah karena margin keuntungan mereka sangat tipis.

Fenomena ini di Indonesia sudah diakui sebagai ancaman bagi keberlangsungan usaha kecil karena marketplace mendorong predatory pricing yang dapat mematikan UMKM lokal.

Masalah lain yang sangat krusial adalah UMKM tidak memiliki data pelanggan. Seluruh interaksi dikontrol marketplace sehingga UMKM kehilangan kesempatan membangun loyalitas dan pemasaran jangka panjang.

Marketplace menjadi satu-satunya gerbang akses pelanggan, sehingga jika kebijakan atau algoritma berubah mendadak, omzet UMKM dapat anjlok dalam waktu singkat.

Ketergantungan ini menempatkan UMKM pada posisi tawar yang sangat lemah. Platform bisa sewaktu-waktu mengubah aturan, menambah biaya, menurunkan visibilitas produk, bahkan menutup toko digital tanpa proses banding yang jelas.

Banyak kasus akun diblokir sepihak membuat UMKM kehilangan aset digital yang telah dibangun bertahun-tahun — seolah hidup-matinya usaha mereka berada di tangan “majikan digital”.

Tidak hanya sampai di situ, marketplace juga membuka peluang peniruan produk oleh pemain besar atau bahkan platform itu sendiri.

Dengan kendali penuh terhadap data tren penjualan, pihak marketplace bisa mengetahui produk UMKM mana yang sedang laris, kemudian menghadirkan produk tiruan dengan harga lebih murah dan pemasaran lebih agresif.

Kasus yang mencuat pada perkembangan TikTok Shop menunjukkan bagaimana UMKM merasa terancam karena munculnya produk imitasi yang menyingkirkan produk lokal dari pasarnya sendiri.

Penelitian di Indonesia pun mengonfirmasi bahwa dalam perang harga dan dominasi platform, yang paling diuntungkan adalah marketplace, bukan pelaku UMKM. Struktur bisnis digital marketplace menekan margin UMKM dan menciptakan ketergantungan berbahaya yang membuat mereka sulit berkembang secara mandiri.

Selain itu, dalam kajian terkait kontrak bisnis digital, ditemukan bahwa UMKM sering menerima syarat kerja sama yang tidak seimbang, seperti perubahan komisi tanpa kesepakatan bersama, biaya tersembunyi, algoritma tidak transparan, dan penyelesaian sengketa yang berat di pihak kecil.

Semua itu menunjukkan bahwa secara hukum dan regulasi, perlindungan terhadap UMKM dalam ekosistem marketplace masih lemah.

Sistem rating dan ulasan juga menambah tekanan bagi UMKM. Keluhan terhadap layanan kurir atau keterlambatan pengiriman, yang sebenarnya berada di luar kendali pemilik usaha, sering berujung pada rating buruk dan penalti terhadap penjual. Situasi ini memaksa UMKM memikul risiko operasional yang tidak adil.

Dari rangkaian kasus nyata di Indonesia, terlihat jelas bahwa marketplace sering kali tidak memberikan ruang yang sehat bagi UMKM untuk tumbuh secara berkelanjutan.

Ekosistem ini dibangun untuk mengonsolidasikan data pasar, mengontrol akses pelanggan, dan mengambil margin terbesar dari setiap transaksi.

Pada akhirnya, marketplace menjadi pihak yang paling diuntungkan, sedangkan UMKM hanya menjadi pemasok yang bekerja keras namun memperoleh sisa nilai ekonomi.

Oleh karena itu, UMKM perlu menyadari bahwa marketplace bukanlah solusi tunggal untuk berkembang di era digital. Marketplace hendaknya hanya menjadi salah satu kanal penjualan.

Di luar itu, UMKM harus membangun branding, memperkuat basis pelanggan melalui media sosial atau toko online sendiri, serta mengelola database konsumen secara mandiri demi menjaga keberlanjutan usaha.

Digitalisasi seharusnya memberdayakan UMKM — bukan menjadikan mereka bagian dari rantai pasok digital yang dikendalikan pihak lain. ()

KOTA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) resmi menetapkan lima anggota Komisioner Badan Baitul Mal Aceh (BMA) periode 2025–2030 melalui Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 800.1.11.9/1340/2025 yang ditandatangani pada Kamis (6/11/2025).

Penetapan ini menandai awal baru dalam penguatan tata kelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Aceh, lembaga yang berperan penting dalam menyejahterakan masyarakat berbasis nilai-nilai syariat Islam.

Adapun nama-nama yang ditetapkan sebagai komisioner Baitul Mal Aceh periode 2025–2030 masing-masing adalah Muhammad Yunus M. Yusuf, Fahmi M. Nasir, Mudawali Ibrahim, Taufik Hidayat HRP, dan Junaidi.

Kelimanya sebelumnya telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilaksanakan oleh Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada 23 Oktober 2025 di Gedung DPRA, Banda Aceh.

Ketua Komisi VII DPRA, Ilmiza Saaduddin Djamal, menyambut baik langkah cepat Gubernur Aceh dalam menetapkan kepengurusan baru BMA tersebut. Menurutnya, kehadiran komisioner baru diharapkan membawa semangat dan terobosan dalam pengelolaan dana ZIS agar lebih produktif dan tepat sasaran.

“Kami mendorong agar para komisioner baru segera memikirkan upaya penguatan program pemberdayaan pelaku UMKM, sehingga para mustahik dapat berkembang menjadi muzakki di masa mendatang,” ujarnya.

Ilmiza menekankan bahwa pengelolaan dana zakat tidak boleh berhenti pada bantuan konsumtif, melainkan harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi umat secara berkelanjutan. Menurutnya, zakat yang dikelola secara profesional akan memberi dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok asnaf sesuai ketentuan syariat Islam. Ia juga mengingatkan pentingnya peran BMA dalam meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat tentang zakat, infak, dan sedekah, agar partisipasi muzaki di Aceh terus meningkat.

Selain penguatan program dan sosialisasi, Ilmiza mendorong Baitul Mal Aceh agar lebih aktif menggali potensi sumber zakat baru yang belum tergarap optimal, seperti dari sektor perkebunan, pertambangan, dan industri besar lainnya.

Langkah ini dinilai penting untuk memperluas basis penghimpunan dana dan meningkatkan manfaatnya bagi masyarakat. “Sinergi antara Baitul Mal Aceh dan lembaga pengelola zakat di tingkat kabupaten dan kota juga harus diperkuat, agar penyaluran zakat menjadi lebih terarah dan memberi dampak yang nyata,” tambahnya.

Dengan penetapan lima komisioner baru ini, publik menaruh harapan besar agar Baitul Mal Aceh tampil lebih profesional, transparan, dan inovatif dalam menjalankan amanah umat. Kepemimpinan baru diharapkan mampu melahirkan program-program yang tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat Aceh secara berkelanjutan. ()

– Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang menyoroti dampak ekspansi besar-besaran jaringan ritel modern terhadap ekonomi rakyat kecil viral di media sosial. Pasalnya, Cak Imin menilai kehadiran ritel raksasa seperti Indomaret dan Alfamart telah menggerus ruang hidup pelaku usaha mikro di berbagai daerah.

“Kita mengerti betul ritel-ritel raksasa yang masuk ke kampung-kampung telah membunuh ekonomi rakyat kecil,” kata Cak Imin saat memaparkan capaian satu tahun pemberdayaan masyarakat di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (28/10).

Menurutnya, fenomena meluasnya jaringan ritel modern bukan sekadar persoalan pasar, melainkan sudah menjalar menjadi masalah keadilan ekonomi nasional. Ia menilai, dominasi dua jaringan besar itu membuat pemerintah daerah kewalahan menyeimbangkan perkembangan ekonomi lokal.

“Terus terang, raksasa gurita itu bernama Indomaret dan Alfamart,” tegasnya.

Meski demikian, Cak Imin mengapresiasi langkah sejumlah kepala daerah yang telah menerbitkan peraturan daerah (perda) untuk membatasi ekspansi dua ritel tersebut. Ia menyebut, upaya tersebut sebagai bentuk keberpihakan terhadap ekonomi rakyat.

“Bupati-bupati banyak yang membuat peraturan yang sangat memungkinkan untuk menghadapi gurita besar yang merepotkan UMKM kita,” tuturnya.

Ketua Umum DPP PKB itu juga mengakui bahwa kebijakan ekonomi nasional selama ini belum sepenuhnya berpihak pada pelaku usaha kecil, seperti warung tradisional dan pedagang mikro. Padahal, sektor tersebut menjadi penopang utama ekonomi desa.

Sebagai solusi, pemerintah menginisiasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di setiap desa. Program ini diharapkan dapat memperkuat ekonomi rakyat sekaligus menjadi benteng kemandirian desa. Hingga akhir Oktober 2025, tercatat sekitar 5.000 koperasi telah beroperasi, dengan target mencapai 80.000 koperasi pada tahun depan.

Selain itu, strategi pemberdayaan UMKM juga menjadi fokus utama pemerintah dalam menghadapi dominasi ritel modern. Program tersebut tidak hanya mencakup permodalan dan pemasaran, tetapi juga perlindungan terhadap produk lokal, pekerja informal, serta mitigasi risiko kegagalan usaha.

“Kita akan terus mendorong dan telah memulai mewujudkan ekosistem ekonomi lokal yang berkeadilan,” pungkasnya.

JetMedia Digital Agency

Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan tersebut mencakup penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM di tiga bidang yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan dan kelautan; serta UMKM lainnya seperti mode/busana, kuliner, industri kreatif, dan lain-lain.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh masukan dari berbagai pihak, khususnya kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia. Menurut Presiden, selama ini pada pelaku UMKM menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

“Setelah mendengar saran dan aspirasi banyak pihak, terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, pada hari ini, Selasa, 5 November 2024, saya akan menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,” ujar Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (05/11/2024).

Presiden Prabowo menekankan bahwa produsen di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan merupakan penopang pangan bangsa yang sangat penting. Oleh karena itu, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dukungan bagi sektor-sektor yang berperan penting dalam ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

“Dengan ini, pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting. Mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” ungkap Presiden.

Terkait detail teknis dan persyaratan penghapusan piutang tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh kementerian serta lembaga terkait. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan agar implementasi kebijakan ini berjalan efektif dan tepat sasaran.

Presiden Prabowo juga menyampaikan harapan agar kebijakan ini memberikan rasa tenang dan keyakinan bagi para pelaku UMKM, terutama petani dan nelayan. Hal tersebut penting agar mereka dapat bekerja dengan semangat dan kepercayaan bahwa negara mendukung dan menghargai peran mereka.

“Kita tentunya berdoa bahwa seluruh petani, nelayan, UMKM seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” ucap Presiden.

Penandatanganan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 ini menandai langkah nyata pemerintah dalam mendukung keberlanjutan UMKM dan membuka peluang bagi sektor-sektor tersebut untuk semakin berdaya dan mandiri. (BPMI SETPRES/DNS)