BANGKA, BNBANGKA.COM – Kabar tentang krisis anggaran di Kabupaten Bangka saat ini telah menjadi perbincangan di kalangan pegawai di Pemerintah Kabupaten Bangka.
Penyerapan belanja pegawai di Pemerintah Kabupaten Bangka dikatakan melebihi batas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yang seharusnya hanya sekitar 30 persen dari total Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD).
Muhammad Haris, Penjabat (PJ) Bupati Bangka, mengemukakan pandangannya setelah memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di Halaman Kantor Bupati Bangka pada Senin (2/10/2023).
“Saya melihat bahwa jika jumlah pegawai melebihi kebutuhan, kami akan mereview dan mengevaluasi jumlah kebutuhan di setiap kantor dinas. Apa yang mereka butuhkan. Terkadang, kita bahkan kekurangan tempat duduk, dan itu memberikan beban yang besar,” kata Haris kepada wartawan setelah upacara.
Meskipun demikian, Haris mengatakan bahwa langkah ekstrem seperti pemotongan pegawai belum menjadi pilihan.
Ia akan bekerja sama dengan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan evaluasi efisiensi pegawai.
“Ini bukan berarti saya akan melakukan pemotongan. Saya belum sampai ke sana. Saya akan mencoba mengevaluasi bersama rekan-rekan dari OPD. Bagaimana kita bisa lebih efisien. Sesuai dengan kebutuhan,” jelasnya.
Namun, Haris menyatakan bahwa tenaga teknis seperti guru dan tenaga kesehatan tetap dibutuhkan. Sedangkan untuk pegawai non-teknis seperti petugas kebersihan dan jaga malam, mereka dapat dialihkan ke pihak ketiga melalui outsourcing.
Ini menjadi pertimbangan karena Belanja Pegawai di Kabupaten Bangka saat ini sudah melebihi batas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu sekitar 35 persen dari total APBD.
“Seharusnya, batasan belanja pegawai dari APBD, paling banyak adalah 30 persen pada tahun 2024. Ini adalah batasan paling tinggi. Namun, kami saat ini sudah mencapai 35 persen dari APBD, jadi kami perlu meninjau kembali,” kata Haris, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Bakkuda) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Haris berjanji bahwa permasalahan ini akan menjadi fokus pengkajian ulang, terutama karena banyak pegawai di Kabupaten Bangka adalah tulang punggung keluarga mereka.
“Kami akan mengevaluasi dengan hati-hati. Kami harus bersikap empati. Karena rekan-rekan ini juga menjadi tulang punggung keluarga mereka,” tambah Haris.(*)
