Pengumuman disampaikan pada peluncuran buku “Menakar Kepuasan Masyarakat melalui Survei Penerbitan SKCK Menuju Polri Presisi” yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).

Buku tersebut disusun oleh tim independen dari Universitas Syiah Kuala yang dipimpin Dr. M. Gaussyah, S.H., M.H.

Survei menggunakan metode on the spot yang mencakup ruang lingkup survei, pengumpulan data, hingga pengolahan hasil untuk mengukur tingkat kepuasan publik terhadap layanan penerbitan SKCK di seluruh Indonesia.

Sebanyak 1.637 responden terlibat dalam survei nasional ini. Mayoritas responden adalah laki-laki (51%), berusia produktif 16–40 tahun (78%), dan berpendidikan S1 (43%). Secara nasional, nilai IKM layanan SKCK berada pada angka 88,03 dengan kategori memuaskan.

Dalam hasil penilaian tersebut, tiga Polres dengan nilai tertinggi adalah:

1. Polres Asahan (Polda Sumut)
2. Polres Bangka (Polda Babel)
3. Polres Tabanan (Polda Bali)

Ketiga Polres menerima piagam penghargaan dari Mabes Polri serta bingkisan dari Bank BRI sebagai bentuk apresiasi atas kualitas pelayanan publik yang diberikan.

Kasat Intelkam Polres Bangka, AKP Junaidi, S.H., mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian tersebut.

“Alhamdulillah, ini berkat kerja keras personel dan dukungan masyarakat. Kami akan terus meningkatkan layanan SKCK agar semakin cepat, mudah, dan transparan,” ujarnya.

Ia tegaskan, penghargaan ini menjadi dorongan bagi jajarannya untuk menjaga mutu pelayanan.

“Penghargaan ini memacu kami untuk terus konsisten memberikan pelayanan yang presisi,” tambahnya.

Sementara itu, Kapolres Bangka, AKBP Deddy Dwitiya Putra, memberikan apresiasi kepada jajaran Sat Intelkam.

“Alhamdulillah, selamat kepada jajaran Satuan Intelkam yang berhasil sabet juara dua penilaian SKCK terbaik se-Indonesia. Ini bukti bahwa rekan-rekan bekerja dengan ikhlas dan penuh dedikasi,” katanya.

AKBP Deddy, mengingatkan agar capaian itu tak membuat jajaran cepat puas.

“Jangan berbesar hati dulu, karena tugas kita ke depan semakin banyak. Tetap semangat, laksanakan tugas dengan baik dan tulus. InsyaAllah ke depannya kita bisa lebih baik lagi,” tegasnya.

Kegiatan peluncuran buku tersebut diselenggarakan oleh Baintelkam Mabes Polri bekerja sama dengan Universitas Syiah Kuala.

Acara dihadiri Wakaba Intelkam Polri Irjen Pol Nanang Rudi Supriatna, tim peneliti, pimpinan Bank BRI Pusat, BPJS Pusat, Pejabat Utama Baintelkam, perwakilan Kasie Yanmin Polda, serta para Kasat Intelkam Polres se-Indonesia.

Baca lebih lanjut di BN Babel

Kapolres Bangka Barat AKBP Pradana Aditya Nugraha melalui Kasi Humas Polres Bangka Barat Iptu Yos Sudarso membenarkan penangkapan tersebut.

Ia menjelaskan, kejadian bermula saat pelaku pulang dalam keadaan mabuk usai mengonsumsi minuman keras, lalu meminta istrinya untuk melayani dirinya. Permintaan itu ditolak korban, sehingga membuat pelaku tersulut emosi.

Dalam kondisi tak terkendali, pelaku memukul korban pada bagian rusuk kanan, menampar wajah korban dua kali, serta menarik rambut hingga menyebabkan rasa sakit dan nyeri di bagian tubuh korban.

Tidak terima dengan kejadian tersebut, korban kemudian melaporkan tindakan pelaku ke Polsek Simpang Teritip.

Berdasarkan Laporan Polisi, petugas langsung melakukan penyelidikan. Pada Sabtu malam, 22 November 2025, sekitar pukul 20.30 WIB, Unit Reskrim Polsek Simpang Teritip mendapatkan informasi keberadaan pelaku di wilayah Desa Pelangas.

Petugas segera bergerak menuju lokasi dan berhasil mengamankan pelaku tanpa perlawanan.

Pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Simpang Teritip bersama barang bukti berupa satu buah buku nikah untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menduga tindakan kekerasan dipicu oleh persoalan ekonomi keluarga yang diperparah oleh pengaruh alkohol.

“Kami akan memproses kasus ini sesuai hukum yang berlaku. Polres Bangka Barat berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak segan melaporkan apabila mengetahui kejadian serupa,” tegas Iptu Yos Sudarso.

Baca lebih lanjut di BN Babel

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Pangkalpinang, Muhammad Yasin, menyampaikan bahwa sumber utama PAD tahun ini berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. (3/6/2025)

Target pajak daerah tahun ini ditetapkan sebesar Rp174,7 miliar, dengan realisasi pada triwulan I mencapai Rp41,7 miliar. Sementara itu, retribusi daerah ditargetkan Rp52,6 miliar dan telah terealisasi sebesar Rp20,4 miliar.

Untuk pos lain-lain pendapatan daerah yang sah, ditargetkan sebesar Rp11,6 miliar, dengan realisasi Rp10,7 miliar hingga triwulan I. Sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan sebesar Rp6,7 miliar.

“Total realisasi PAD kita hingga triwulan I mencapai Rp72,9 miliar. Sementara untuk pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, masih menunggu proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebelum dapat masuk ke kas daerah,” ujar Yasin.

Lebih lanjut, Yasin menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan empat strategi utama untuk mencapai target PAD tahun 2025.

Pertama, optimalisasi pendataan aktif terhadap objek pajak dan retribusi daerah, serta penguatan pengawasan melalui observasi rutin terhadap objek baru.

Kedua, menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk mengoptimalkan pemungutan pajak pusat dan pajak daerah.

Ketiga, melakukan penagihan dengan melibatkan aparat penegak hukum, termasuk menempuh jalur hukum bila diperlukan.

Keempat, penegakan aturan secara tegas, termasuk penindakan terhadap objek pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

Baca lebih lanjut di BN Babel

Penyerahan SK Gubernur terkait Hibah Tanah seluas 9,6ha kepada Korem 045 Garuda Jaya itu berlangsung di Bangka Botanical Garden (BBG), Jl. Raya Pasir Padi, Kel. Temberan, Kec. Bukit Intan, Pangkalpinang,(2/6/25/2025).

Diawali dengan penebaran bibit dan panen ikan di lahan Ketahanan Pangan Terpadu Kodim 0413, pada rangkaian kegiatan ini juga dilakukan pembagian 500 paket sembako kepada masyarakat penerima manfaat.

Dalam keterangannya, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menyampaikan bahwa kunjungannya ini merupakan bagian dari rencana strategis pembangunan Korem di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Bangka Belitung.

“Sesuai yang kami rencanakan, kami akan melakukan pembangunan Korem di seluruh Indonesia. Saya merasakan kalau kita bisa berkomunikasi langsung yang baik dengan kepala daerah, Gubernur, Kapolda, DPRD, Bupati, Walikota, akan banyak permasalahan dan berbagai persoalan masyarakat, lingkungan yang bisa kita bisa bantu kerjakan bersama,” ujarnya.

Kasad juga membuka peluang untuk mengerjakan proyek-proyek peningkatan kesejahteraan masyarakat secara kolaboratif.

Ia menekankan pentingnya kehadiran satuan teritorial, seperti batalyon dan Korem, sebagai ujung tombak dalam membantu tugas-tugas pemerintah daerah, yang tentunya mendukung stabilitas dan pembangunan nasional.
Salah satu fokus yang menjadi perhatian Kasad adalah ketahanan pangan dan peningkatan gizi masyarakat. pentingnya kemandirian pangan daerah agar tidak tergantung dari provinsi lain.

“Nanti Bagaimana masyarakat sekarang mungkin ada kesulitan, kita bisa membantu. Ke depan kita harapkan bagaimana masyarakat betul-betul bisa mendapatkan rutin dari hasil kebun, hasil peternakan, hasil perikanan dan sebagainya. Saya meyakini kalau di tempat ini nanti semua pihak kompak, menjadi langkah awal yang luar biasa nanti,” ungkapnya.

Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga mengharapkan penguatan koperasi lokal seperti Koperasi Merah Putih yang untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat.

Dalam upaya nyata, Jenderal TNI Maruli mengungkapkan bahwa TNI AD telah menyiapkan seribu titik pembangunan Dapur Sehat.

“Saat ini sudah ada sekitar 80 dapur sehat yang sudah operasional, 50 bangunan sudah jadi, dan 37 masih dalam proses pembangunan. Kalau kita kompak, saya yakin kita bisa menyelesaikannya lebih cepat,” tegasnya,

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menurutnya kehadirannya tidak hanya menjadi semangat, tetapi juga memberikan arahan yang jelas dan tegas.

“Apa yang Bapak sampaikan sejak di bandara tadi telah menjadi pijakan penting bagi kami dalam mengambil keputusan-keputusan besar ke depan. Sekali lagi, kami sangat berterima kasih atas kesediaan Bapak untuk hadir di Bangka Belitung di tengah kesibukan yang luar biasa,” ungkapnya.

Gubernur juga mendukung penuh rencana pembangunan batalyon sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional.

“Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 9 hektare, dan kedepannya direncanakan setiap kabupaten dapat menghibahkan lahan sekitar 50 hektare untuk mendukung keberadaan satu batalyon yang terdiri dari 1.000 personel. Ini akan menjadi kekuatan tambahan yang strategis dalam mendorong program ketahanan pangan,” jelasnya.

Gubernur berharap, dengan sinergi ini akan menjadikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi daerah yang sejahtera.

“Harapan kami, Bangka Belitung bisa menjadi provinsi yang lebih sejahtera melalui pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Banyak potensi yang bisa kita garap bersama. Semuanya akan kita kerjakan secara sinergis, sejalan dengan langkah-langkah strategis Presiden dalam memperkuat ketahanan pangan nasional,” pungkasnya.

Ikut menyaksikan dalam kegiatan ini, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, Forkopimda Kepulauan Bangka Belitung, serta Pimpinan Instansi Pemerintah dan Vertikal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Baca lebih lanjut di BN Babel

Kecelakaan yang melibatkan kendaraan roda empat jenis pick-up dan sepeda motor ini menyebabkan satu korban jiwa dan satu lainnya luka-luka.

Diduga, peristiwa terjadi akibat hilang kendali dari salah satu kendaraan saat melintas di jalur menikung.

Kapolres Bangka Barat AKBP Pradana Aditya Nugraha, lewat PS. Kasi Humas Polres Bangka Barat, Iptu Yos Sudarso, menyampaikan pihak kepolisian telah melakukan langkah-langkah cepat sejak menerima laporan kejadian.

“Begitu menerima laporan, tim Satlantas langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan olah TKP, mengamankan barang bukti, serta mendata identitas korban dan saksi di tempat kejadian,” ujar Iptu Yos Sudarso pada Minggu (25/05).

Diketahui, pengemudi kendaraan pick-up adalah seorang pria berusia 49 tahun asal Pangkal Pinang, sementara korban jiwa merupakan remaja berusia 15 tahun yang masih berstatus pelajar.

Seorang penumpang sepeda motor lainnya juga mengalami luka-luka dan telah mendapatkan penanganan medis.

Kasus ini kini dalam penanganan Unit Laka Lantas Satlantas Polres Bangka Barat.

Pihak kepolisian juga memastikan proses penyelidikan dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

“Kami akan usut tuntas penyebab kecelakaan ini dan memastikan pertanggungjawaban dari pihak yang terlibat. Saat ini, pengemudi kendaraan pick-up tengah dimintai keterangan lebih lanjut,” tambah Iptu Yos.

Dalam peristiwa ini, kerugian materiil ditaksir mencapai Rp25 juta, sementara kendaraan yang terlibat telah diamankan sebagai barang bukti.

Polres Bangka Barat mengimbau masyarakat pengguna jalan untuk senantiasa berhati-hati dalam berkendara, terutama di jalur yang rawan dan minim penerangan.

Baca lebih lanjut di BN Babel

Deklarasi politik yang dilakukan oleh bakal calon kepala daerah, Andi Kusuma, di area kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka sebelum masa pendaftaran resmi Pilkada Ulang 2025 dibuka, menimbulkan keresahan dan membuka ruang diskusi publik soal netralitas penyelenggara pemilu. Tindakan ini dinilai sebagai bentuk curi start kampanye yang berpotensi melanggar prinsip keadilan dan merusak integritas kelembagaan KPU.

Netralitas KPU Bukan Sekadar Diam

Sebagai lembaga independen, KPU semestinya tidak hanya menjaga netralitas secara formal, tetapi juga aktif dalam merespons pelanggaran etika pemilu. Kantor KPU adalah ruang administratif negara yang seharusnya steril dari aktivitas politik praktis. Ketika deklarasi calon dilakukan di lokasi tersebut, dan tidak ada respons tegas dari KPU, publik bisa menilai itu sebagai bentuk pembiaran, bahkan indikasi keberpihakan terselubung.

Lebih dari sekadar narasi, sikap pasif KPU dapat menimbulkan efek domino. Ketika satu calon dibiarkan bermanuver sebelum waktunya, calon lain akan merasa dirugikan, dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu pun tergerus. Ini bisa menciptakan delegitimasi hasil pilkada di kemudian hari.

Landasan Hukum yang Dilanggar

Secara normatif, tindakan deklarasi di luar masa kampanye melanggar beberapa regulasi utama:

1. Pasal 22E UUD 1945 menjamin pemilu yang jujur dan adil.
2. UU No. 7 Tahun 2017 dan UU No. 10 Tahun 2016 mewajibkan penyelenggara pemilu bersikap netral.
3. Pasal 280 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 melarang kampanye di luar jadwal, termasuk aktivitas yang memuat unsur ajakan memilih.

Jika pelanggaran ini tidak ditindak, KPU Bangka berisiko dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran etik. DKPP memiliki rekam jejak memberikan sanksi serius kepada anggota KPU daerah yang lalai menjaga netralitas.

Apa yang Seharusnya Dilakukan KPU?

KPU Bangka masih memiliki kesempatan untuk merespons secara bijak dan tegas. Beberapa langkah penting yang perlu segera ditempuh antara lain:

1. Memberikan klarifikasi terbuka bahwa deklarasi tersebut bukan bagian dari kegiatan resmi KPU.
2. Memberikan teguran tertulis kepada pihak yang melakukan deklarasi politik di area KPU.
3. Melapor dan berkoordinasi dengan Bawaslu untuk penanganan pelanggaran kampanye di luar jadwal.
4. Memperketat pengawasan terhadap penggunaan simbol, fasilitas, dan ruang KPU dari penyalahgunaan politis.

Langkah-langkah ini penting untuk memulihkan citra kelembagaan KPU, sekaligus memastikan semua bakal calon diperlakukan secara adil.

Pilkada Bukan Hanya Soal Menang, Tapi Legitimasi

Pilkada Ulang 2025 di Kabupaten Bangka adalah ujian krusial bagi semua pihak, terutama penyelenggara pemilu. Proses yang adil tidak cukup hanya dilihat dari hasil akhir, tapi harus dimulai sejak tahapan awal. Jika penyimpangan kecil di awal tidak segera diluruskan, maka hasil akhirnya pun akan dipertanyakan.

Netralitas bukan hanya prinsip, tetapi tindakan konkret. Jika KPU Bangka gagal mengambil sikap atas deklarasi dini ini, maka bukan hanya integritas pilkada yang tercoreng, tetapi juga marwah KPU sebagai penjaga demokrasi yang dipertaruhkan.

Catatan Redaksi: Artikel ini adalah opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi media. Tulisan dikirim sebagai kontribusi publik untuk memperkaya wacana demokrasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu.

Baca lebih lanjut di BN Babel

Komitmen ini tampak nyata ketika Wakil Gubernur menerima kunjungan warga Belitung yang tengah mengikuti Lomba Desa dan Kelurahan (Lomdeskel) Tingkat Provinsi di Pangkalpinang. Rombongan tersebut terdiri atas perwakilan dari tiga desa: Desa Limbongan (Kabupaten Belitung Timur), Desa Air Seruk (Kabupaten Belitung), dan Desa Lesung Batang (Kabupaten Belitung).

“Rumah ini adalah rumah kita bersama. Terbuka bagi seluruh masyarakat Bangka Belitung. Khususnya bagi masyarakat dari Belitung yang berada di pulau terpisah, kami ingin rumah dinas ini menjadi tempat singgah yang memudahkan mereka saat berada di Pangkalpinang,” ujar Hellyana dalam sambutannya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Rumah Dinas Wakil Gubernur dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan, baik sebagai tempat menginap sementara, rumah singgah bagi pasien dan keluarga yang tengah menjalani pengobatan, maupun untuk keperluan lainnya selama berada di ibu kota provinsi.

Dalam suasana akrab dan penuh kehangatan, warga Belitung dijamu makan malam, berbincang santai, serta berbagi cerita dan aspirasi secara langsung kepada Wakil Gubernur. Hellyana mendengarkan dengan penuh perhatian, menciptakan suasana yang egaliter dan mencerminkan kepemimpinan yang terbuka dan humanis.

Salah satu warga, Eka, dari Desa Lesung Batang, Tanjungpandan, menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan yang diberikan.

“Kami sangat senang. Sambutan Ibu Wagub sangat hangat, kami merasa tidak ada jarak antara pemimpin dan masyarakat. Seperti satu pulau, satu keluarga. Suasananya sangat kekeluargaan,” ungkapnya haru.

Kegiatan ini menjadi cerminan kepemimpinan inklusif yang hadir dan menyatu dengan masyarakat. Rumah Dinas tidak hanya menjadi simbol jabatan, tetapi juga bertransformasi menjadi ruang publik yang aman, nyaman, dan penuh makna kebersamaan.

Baca lebih lanjut di BN Babel

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, M. Haris, membenarkan kebijakan tersebut. Ia menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai langkah strategis dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Penyesuaian ini diberlakukan mulai TPP bulan April dan akan dihitung kembali setiap triwulan. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran serta prioritisasi program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat,” ujar Haris dalam keterangannya, Kamis (16/5/2025).

Keputusan tersebut menetapkan penurunan nominal TPP dengan persentase yang bervariasi, tergantung pada jabatan. Penyesuaian paling signifikan terjadi pada jabatan Sekretaris Daerah (Sekda), yang TPP-nya disesuaikan dari Rp 46,9 juta menjadi Rp 28,1 juta per bulan.

Jabatan Asisten juga mengalami penyesuaian dari Rp 25,1 juta menjadi Rp 15,08 juta, sementara TPP Kepala Dinas ditetapkan dari sebelumnya Rp 22,5 juta menjadi Rp 13,5 juta.

Tak hanya pejabat eselon dan struktural, kebijakan penyesuaian TPP ini juga mencakup pegawai fungsional, termasuk staf administrasi dan tenaga pendidik. Rata-rata penyesuaian untuk kelompok ini berada pada kisaran Rp 500.000.

M. Haris menegaskan bahwa kebijakan ini telah melalui pertimbangan mendalam terkait kondisi keuangan daerah dan diarahkan untuk memperkuat belanja yang bersifat produktif serta berdampak langsung pada pelayanan publik.

“Pemprov Babel berkomitmen untuk menjaga stabilitas fiskal daerah dan memastikan alokasi anggaran lebih tepat sasaran, terutama untuk program-program strategis yang menyentuh masyarakat luas,” tambahnya.

Baca lebih lanjut di BN Babel

Dalam patroli roda empat (R4) yang dilaksanakan pada Rabu malam hingga Kamis dini hari (14–15 Mei 2025), personel berhasil mengamankan seorang pria berinisial M (30), yang diduga sebagai pelaku pembegalan bersenjata tajam di wilayah Jalan Raya Tanjung Kalian, tepatnya di sekitar area PT ASDP, Kecamatan Mentok.

Kapolres Bangka Barat, AKBP Pradana Aditya Nugraha, S.I.K., M.H., membenarkan penangkapan tersebut dan mengapresiasi respons cepat dari personel di lapangan.

“Petugas yang sedang melaksanakan patroli dialogis menerima laporan dari seorang warga yang menjadi korban pembegalan. Menindaklanjuti laporan tersebut, anggota langsung menuju tempat kejadian perkara (TKP) dan berhasil mengamankan pelaku bersama barang bukti berupa satu bilah pisau,” jelas AKBP Pradana.

Korban, berinisial E (55), warga Jalan Lapangan Golf, Mentok, secara langsung mendatangi petugas patroli untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Pelaku, yang diketahui merupakan buruh harian lepas asal Kampung Kebon Jati, berhasil diamankan tanpa perlawanan di lokasi kejadian.

Kapolres menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari upaya Polres Bangka Barat dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak segan melaporkan setiap tindak kejahatan atau gangguan Kamtibmas yang terjadi di lingkungannya. Polres Bangka Barat berkomitmen untuk terus hadir dan responsif dalam menjaga keamanan wilayah,” tegasnya.

Saat ini, pelaku dan barang bukti telah dibawa ke Polsek Mentok untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun rute patroli malam tersebut mencakup sejumlah titik rawan kriminalitas, seperti kawasan Pemda, Smansa, Lokomotif, hingga Pelabuhan Tanjung Kalian, sebagai langkah preventif dalam menjaga stabilitas Kamtibmas di wilayah hukum Polres Bangka Barat.

Baca lebih lanjut di BN Babel

Kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas yang sering terjadi di wilayah hukum Polres Bangka Barat.

Kapolres Bangka Barat, AKBP Pradana Aditya Nugraha, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk keseriusan pihak kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kami akan terus melakukan upaya penegakan hukum terhadap segala bentuk premanisme dan aksi geng motor yang dapat meresahkan masyarakat. Dengan kegiatan ini, kami ingin memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang tanpa ada gangguan dari tindakan kriminal,” ujar Kapolres.

Dalam kegiatan KRYD ini, petugas berhasil mengamankan sejumlah remaja yang menggunakan kendaraan tanpa kelengkapan serta membawa minuman keras.

Mereka juga menindak keras pengendara dengan knalpot brong yang sering meresahkan warga.

“Kami akan terus melakukan penindakan terhadap para pelanggar hukum, baik itu geng motor, premanisme, maupun tindakan-tindakan yang dapat merusak ketentraman masyarakat,” tegas Kapolres.

Menurut Kapolres, kegiatan ini juga menjadi langkah preventif agar wilayah Bangka Barat tetap aman dan bebas dari gangguan kriminal.

“Kami berharap dengan adanya tindakan ini, masyarakat akan merasa lebih aman dan nyaman, serta dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan di lingkungan masing-masing,” pungkasnya.

Dengan suksesnya pelaksanaan KRYD ini, diharapkan upaya Polres Bangka Barat dapat mencegah potensi gangguan kamtibmas dan menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

Baca lebih lanjut di BN Babel