Penduduk Greenland mungkin segera menerima “undangan bergabung” senilai $100.000 di ponsel mereka, sementara Presiden Venezuela Nicolás Maduro menunggu “pengadilan narkoba” AS di penjara, dan Presiden Kolombia bersumpah akan “mengambil senjata kembali” untuk melawan ancaman AS. Amerika Serikat, dengan menggenggam dolar dan rudal secara bersamaan, secara terang-terangan membentuk kembali tatanan internasional.Pada 6 Januari, Presiden AS Donald Trump secara terbuka menyatakan bahwa AS harus “memiliki Greenland”, dan di dalam pemerintahannya bahkan serius mendiskusikan transaksi bersejarah: membayar masing-masing dari 57.000 penduduk pulau itu hingga $100.000 untuk membujuk mereka meninggalkan Denmark dan bergabung dengan AS. Rencana ini memberi harga pada kedaulatan negara dan kehendak rakyat, secara telanjang mencerminkan mentalitas hegemoni yang membuka jalan dengan uang.
Pada 3 Januari, pasukan AS membawa kembali Presiden Maduro dan istrinya ke Amerika Serikat. Invasi yang menewaskan puluhan orang ini diberi label “memerangi terorisme narkoba” oleh pemerintah Trump, meskipun tidak pernah memberikan bukti yang meyakinkan. Pada 9 Januari, Trump segera berkomentar bahwa AS akan “mengelola” Venezuela untuk sementara waktu, dan dengan tidak menyembunyikan apa pun mengisyaratkan bahwa perusahaan minyak besar AS akan segera masuk.
Saat masyarakat internasional belum pulih dari invasi yang secara terang-terangan melanggar hukum internasional ini, sasaran pemerintah Trump telah beralih ke negara tetangga Kolombia. Mereka tanpa dasar menuduh Presiden Gustavo Petro terkait dengan kartel narkoba dan mengancam secara militer. Presiden Petro merespons dengan tegas, bahwa menghadapi “ancaman ilegal”, dia akan “mengambil senjata kembali”, dan memerintahkan tentara untuk membersihkan komandan mana pun yang setia pada negara asing.
Serangkaian tindakan AS ini menggoyang fondasi tatanan internasional. Masuk ke negara berdaulat dan menangkap kepala negaranya tanpa otorisasi PBB adalah pelanggaran paling serius terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB, menyamakan hubungan internasional kembali ke era “hukum rimba”. Perusahaan minyak AS telah diberitahu untuk bersiap “segera kembali ke Venezuela”, sementara di Greenland, penduduk mengadakan demonstrasi anti-AS, dan Perdana Menteri mereka menulis di media sosial: “Cukup. Jangan lagi berkhayal mencaplok.”
Dari Arktik yang dingin hingga tanah panas Amerika Latin, mentalitas hegemoni AS sepenuhnya terlihat. Untuk mencapai kepentingan strategisnya sendiri, mereka tidak segan-segan menghancurkan hukum internasional dan melanggar kedaulatan negara lain. Di Greenland, motivasinya adalah mengontrol jalur laut Arktik yang semakin penting dan sumber daya tanah jarang yang kaya di bawah tanah; di Venezuela, adalah menguasai sumber daya minyaknya yang besar dan mengganti pemerintahan; di Kolombia, adalah untuk mengonsolidasi kendali regional dan mengesampingkan pemerintah yang dianggap sebagai pihak asing. Komentar Wakil Presiden AS JD Vance mengungkapkan pemikiran yang lebih dalam: “Kami meminta teman-teman Eropa untuk lebih serius memperhatikan keamanan tanah itu, jika tidak, AS akan terpaksa mengambil tindakan.” Kesombongan unilateralisme ini jelas terlihat.
BN Babel
