PANGKALPINANG, BNBABEL.COM – Pimpin ribuan masa nelayan, dalam orasinya di depan Pj Gubernur Bangka Belitung, Lukman S.Pd selaku Ketua DPC HNSI Bangka mengatakan jika pembatasan wilayah tangkap dibawah 12 mil menyusahkan para nelayan. Dan dirinya juga menuntut percepatan normalisasi alur muara jelitik dan menolak surat edaran menteri KKP RI No.B.701/Men-KP/VI/2023.
Kedatangannya bersama ribuan nelayan tersebut menurut Lukman adalah sebuah bentuk kegerahan dirinya karena surat audensi yang dilayangkan sebanyak 3 kali ke PJ Gub sebelumnya dan PJ Gub saat ini tidak mendapatkan respon.
“Saya menilai surat edaran Menteri KKP itu sudah menyusahkan seluruh nelayan di Indonesia. Dan masalah ini sudah menjadi pembahasan di WAG HNSI seluruh Indonesia,” paparnya.
“Kemudian masalah alur muara ini sudah mencapai 15 tahun. Kami harap dengan adanya aksi damai dari nelayan hari ini mampu menggugah para pemegang kekuasaan untuk mempermudah proses pengerukan alur muara itu,” tambah Lukman.
Slamet Riyadi selaku Ketua KNPIS Sungailiat menuturkan pihaknya ucapkan terima kasih kepada PJ Gubernur, Suganda Pandapotan Pasaribu yang telah bersedia hadir menemui peserta aksi damai.
“Harapan kami Pj Gubernur bersama dengan unsur Forkopimda dan Bupati Bangka untuk meninjau kondisi alur muara dan segera untuk melakukan aksi pengerukan. Karena kami (nelayan red.) sangat membutuhkan bantuan pemerintah dalam menghadapi cuaca buruk ini,” ujarnya.
Lebih lanjut Slamet sebutkan jika permasalahan pendangkalan alur muara itu sudah terjadi hampir 15 tahun. Oleh sebab itu, dirinya sangat menyesalkan permasalahan alur muara tidak pernah selesai.
“Kita inginkan aksi damai ini yang terakhir dilakukan oleh para nelayan, dan bisa menghasilkan solusi yang terbaik. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi pendangkalan di alur muara air kantung jelitik ini,” harapnya.
Sementara itu, Ketua DPC SNNU Bangka, Lukman SH juga menambahkan jika pihaknya bersama dengan HNSI, KNPIS dan Laskar Pesisir akan mengawal permasalahan sampai di pusat.
“Tadi disampaikan oleh Ketua DPRD Babel jika besok seluruh jajaran Forkopimda provinsi akan meninjau langsung kondisi alur muara, jadi besok kami akan menunggu. Kami inginkan ada solusi kongkrit hasil dari kunjungan rombongan tersebut,” pungkas Lukman. (Ibnu/Rd)
