BANGKA, BNBABEL.COM – Dalam upaya untuk memperbaiki laporan awal dalam penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB) di Kabupaten Bangka, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BP2KAD) Bangka menggelar Fokus Grop Discusion (FGD) di Ruang OR Bina Praja, Kamis (8/6/2023).
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Asisten 3 bidang Administrasi Umum Ahmad Muksin, Kepala BPPKAD, Hariyadi, Tenaga Ahli ASB Pemkab Bangka, Tim Anggaran Pemkab Bangka, para Pejabat Struktural dan Fungsional di Pemerintah Kabupaten Bangka.
Dalam penjelasannya, Asisten 3 bidang Administrasi Umum mewakili Sekda Bangka Andi Hudirman mengungkapkan, pengelolaan kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dalam konteks Ekonomi Disentralisasi memiliki Urgensi dan Implikasi yang sangat krusial dalam mendorong fungsi pokok fiskal agar dapat berjalan secara optimal, dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.
“Potret keberhasilan tersebut juga teraktualisasi dari capaian tingkat kesejahteraan masyarakat serta ketersediaan lapangan pekerjaan dan pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Walaupun upaya itu tentu tidak semudah yang kita bayangkan. Memperhatikan fakta tersebut, maka kualitas khususnya perencanaan anggaran daerah sebagai faktor kunci, sangat perlu kita perkuat untuk meminimalisir terjadinya permasalahan dan juga pemborosan dan penyalahgunaan anggaran secara signifikan akan mempengaruhi efektivitas kinerja pengelolaan keuangan daerah,” kata Muksin.
Kemudian, dalam analisa standar belanja sebagai pengendalian anggaran menjadi salah satu instrumen yang penting untuk mendorong belanja berkualitas yang didasari pada kewajaran secara ekonomi, efektif dan efisien. Oleh sebab itu, dengan menggunakan pendekatan dalam perencanaan penganggaran yang berbasis kinerja diharapkan akan mampu melahirkan anggaran daerah yang lebih transparan dan demokrasi serta akuntabel dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.
“Sejalan dengan adanya konsep pentahelix dalam proses khusus untuk pembangunan di Kabupaten Bangka, maka dalam penyusunan analisa standar belanja maka dari itu Pemkab Bangka melibatkan peran serta akademisi dengan melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian, pengabdian, kepada masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, Universitas Bangka Belitung (UBB) sebagai institusi yang kompeten, LPPM UBB telah teruji sebagai lembaga yang telah banyak terlibat dalam hal membantu penyusunan dokumen teknis dari Pemerintah Daerah dan juga telah dapat berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian pembangunan untuk di Provinsi Kepulauan Babel.
“Dalam kesempatan ini juga, kami ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPPM UBB yang telah berkenan untuk memberikan asistensi maupun supervisi dalam rangka untuk terus dapat mendorong kualitas dalam pengelolaan APBD di Kabupaten Bangka. Kami berharap sinergitas ini, tidak terhenti sampai di sini. Mengingat tantangan maupun juga hambatan dalam pengelolaan APBD kedepannya akan semakin dinamis dan kompleks,” ucapnya.
Muksin menambahkan, selain itu untuk ruang diskusi ini dilakukan agar semua perencanaan terkait anggaran memiliki kesamaan pola pikir, dan orientasi keserasian persepsi dalam memahami dan juga untuk mengimplementasikan analisa standar belanja dalam tahapan penyusunan APBD. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam kesempatan yang baik ini kepada para seluruh peserta kegiatan FGD ini betul-betul memanfaatkan dan mengikuti kegiatan ini dengan baik dan seksama.
“Kegiatan yang kita laksanakan ini, merupakan forum konsolidasi, dan untuk itu masukan dan saran dari para peserta sangat diharapkan. Untuk bahan perbaikan kedepan, sebagai meningkatkan kompetensi standar kerja bagi bapak/ibu sekalian. Maka dari itu semakin baik pula akan pemahaman dari bapak/ibu, dalam hal mengikuti kegiatan ini maka akan semakin baik pula kualitas APBD kita yang akan dihasilkan,” pungkasnya. (Ibnu/Rd)
