Aktivitas Tambang Timah Ancam Gedung SD, Warga Lingkungan Jalan Laut Adakan Unjuk Rasa

BANGKA, BNBABEL.COM — Puluhan Warga Lingkungan Jalan Laut, Kecamatan Sungailiat melakukan unjuk rasa menuntut pemberhentian aktivitas tambang timah di kawasan Jalan Laut, khususnya di Belakang SD Negeri 18, Selasa (4/4) malam.

Warga yang diketahui dari RT 03 itu memprotes dan menolak aktivitas penambangan lantaran mengancam kondisi bangunan sekolah yang dindingnya sudah mulai retak.

Salah satu warga, Achin, mengatakan beberapa waktu lalu aktivitas tambang dilakukan setiap malam hingga dini hari setiap hari.

Dikatakannya, aktivitas tambang itu sempat berhenti, namun dari pihak penambang tetap ngotot melakukan penambangan di lokasi tersebut.

“Kami ini khawatir bangunan SD sudah retak. Anak-anak didik tidak berani lagi memakai bangunan toliet karena takut amblas,” jelasnya.

Berdasarkan pantauan, tampak hadir Lurah Matras, Teddy Joko, Ketua RT, Babinsa dan Babhinkamtibmas setempat, serta perwakilan warga.

Baca juga  CEO BN Media Group Arbi Leo Raih Penghargaan HKSN 2021

Ketua RT 03 Lingkungan Jalan Laut, Desi Aliani menyebutkan dia bersama seluruh masyarakat Jalan Laut tidak ingin lagi aktivitas tambang di lingkungan mereka tetap berjalan.

“Hanya itu permintaan dari warga kami. Minta tolong tidak ada lagi TI (tambang timah jenis inkonvensional-pen) di wilayah Jalan Laut,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan, pada malam hari ini masyarakat mengumpulkan tanda tangan sebagai bentuk petisi penolakan terhadap tambang tersebut.

“Tanda tangan bahwa, tidak menyetujui adanya penambangan lagi,” tegasnya.

Sementara itu, Lurah Matras, Teddy Joko, yang juga hadir dalam pertemuan mengungkapkan, warga Lingkungan Jalan Laut meminta aktivitas tambang tidak berjalan lagi di lingkungannya.

Hal tersebut, katanya, karena warga merasa aktivitas tambang mengganggu warga, bahkan sudah berdampak ke gedung sekolah yang berada tidak jauh dari lokasi tambang.

Baca juga  Gubernur Erzaldi : Kita Butuh Action Cepat Regulasi Hilirisasi LTJ Babel

“Kami akan berkoordinasi dan melaporkan ke kecamatan serta stakholder yang lain, agar masalah ini bisa direspon oleh pihak-pihak terkait,” katanya.

“Masyarakat sudah mengumpulkan tanda tangan, artinya mereka tidak mau lagi ada aktifitas TI di sini,” sambungnya. (Julian/Rd)