BANGKA, BNBABEL.COM – Pendangkalan alur muara Air Kantung Jelitik hari demi hari terus menjadi masalah yang harus dihadapi oleh ribuan nelayan yang ada di Sungailiat. Dan saat ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan.
Untuk sekarang ini tinggal menunggu kapal yang akan menjadi korban selanjutnya di alur muara itu. Hal itu katakan oleh Hendri salah satu nelayan yang tinggal di Sungailiat, Kamis (27/7/2023).
“Pejabat yang ada di Kabupaten Bangka maupun di provinsi ini entah ada dimana, apakah sibuk dengan kerjaan lain atau seperti apa, saya tidak tahu,” ucapnya dengan nada kesal.
Ia menilai tidak ada pejabat yang peduli dengan nasib nelayan yang ada di Sungailiat. Menurut Hendri, permasalahan pendangkalan alur muara yang menjadi tanggung jawab para pejabat tidak pernah kunjung terselesaikan.
“Kami ini para nelayan juga membayar pajak penghasilan, jadi kami berhak menuntut. Bapak-bapak bisa saksikan sendiri kondisi alur muara saat ini, keadaannya sudah sangat memprihatinkan. Ingin keluar masuk alur muara saja harus menunggu air pasang tertinggi,” terangnya.
“Nelayan ini berharap kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab kalau bisa ada aksi nyata menyelesaikan permasalahan alur muara ini. Ini kan sudah menjadi kewajiban para pejabat untuk selesaikan masalah ini. Kalau muara ini buntu, anak sama istri di rumah ingin makan apa,” tuturnya.
Kemudian Slamet Riyadi selalu Ketua Kelompok Nelayan Pengusaha Ikan Sungailiat (KNPIS) menjelaskan jika nelayan terbanyak di Kabupaten Bangka ini ada di Sungailiat dengan jumlah 4.000 lebih.
“Kondisi nelayan di Sungailiat saat ini sedang tidak baik-baik saja, wilayah tangkap di batasi di bawah 12 mil dan sekarang mereka harus menghadapi alur muara yang semakin dangkal. Sudah banyak pejabat dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten yang berkunjung melihat keadaan alur muara akan tetapi tidak pernah menyelesaikan permasalahan yang ada,” tukasnya.
“Beberapa bulan yang lalu sudah ada PT. Anugerah Pasir Berkah (PT. APB) melakukan pengerukan, dan sudah terbukti dan dirasakan hasilnya oleh para nelayan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, sewaktu perusahaan melakukan pengerukan ada kendala yang harus dihadapi salah satunya kondisi cuaca yang tidak mendukung. Kalau ada yang menilai yang dikerjakan perusahaan tidak maksimal, itu bukannya karena kinerja perusahaan buruk,” paparnya.
Pada saat disinggung kenapa PT. APB tidak meneruskan pengerjaannya di alur muara, Slamet katakan jika perjanjian kerjasama dengan PJ Gub yang sebelumnya tidak diperpanjang dengan PJ Gub saat ini.
“Kami ingin mengajak kepada sesama organisasi nelayan yang ada di Sungailiat ini untuk satu visi misi menyelesaikan permasalahan alur muara ini,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bangka, Lukman turut menyampaikan sebuah harapan agar para pemangku kebijakan benar-benar serius untuk menyelesaikan polemik yang ada di alur muara air kantung Jelitik, Sungailiat.
“Kami saat ini bersama dengan Ketua SNNU Bangka, Ketua KNPIS Sungailiat, Laskar Pesisir dan nelayan sepakat satu suara mendukung PT. APB untuk mengerjakan pengerukan alur muara ini. Kita melihat bahwa apa yang telah dilakukan oleh perusahaan sudah dirasakan hasilnya oleh para nelayan,” tandasnya.
Ia pun menjelaskan ketika perusahaan melakukan pengerukan alur muara selama kurang lebih 4 bulan tidak pernah terjadi kendala untuk nelayan, apalagi terjadi kecelakaan perahu di lokasi tersebut meskipun masuk musim angin utara.
“Kami sangat menyesalkan kenapa pengerjaan pengerukan alur muara yang dilakukan oleh PT. APB itu dihentikan oleh PJ Gubernur yang sebelumnya. Saat ini kita ingin meminta kepada PJ Gubernur sekarang untuk memberikan rekomendasi agar PT. APB bisa melanjutkan kembali pengerjaan pengerukan alur muara, apalagi satu bulan yang Bupati Bangka sudah membuat surat rekomendasi ke PJ Gubernur dengan permintaan yang sama,” terangnya.
Lebih lanjut, Lukman utarakan jika pihaknya sudah mengirimkan surat untuk audensi sebanyak 3 kali ke PJ Gubernur, akan tetapi tidak di respon.
“Kami sudah ambil kesepakatan, nanti tanggal 2 Agustus bersama 1.000 nelayan akan melakukan aksi ke kantor Gubernur untuk menyampaikan tuntutan,” pungkasnya. (Ibnu/Rd)
