BANGKA, BN BABEL
SEJUMLAH nelayan Sungailiat menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor DPRD Bangka pada pagi Senin (23/10/2023).
Demonstrasi ini bertujuan menyoroti permasalahan dana kompensasi KIP yang menjadi polemik antara Panitia Kompensasi dan nelayan penerima.
Para demonstran menuntut Pemerintah Kabupaten Bangka untuk berperan aktif dalam membentuk panitia baru yang bertanggung jawab atas penyaluran dana kompensasi KIP.
Mereka merasa bahwa situasi saat ini kurang kondusif.
PJ Bupati Bangka, M. Haris, AP.,AR, MH., serta Ketua DPRD Bangka, Iskandar, dan Camat Sungailiat, Aswan, menerima langsung para pendemo dan mengadakan dialog dengan mereka.
PJ Bupati Bangka mengungkapkan bahwa permasalahan kompensasi ini akan menjadi agenda dalam rapat pada Selasa (24/10/2023).
Meskipun demikian, Haris menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka hanya berperan sebagai fasilitator karena pemerintah tidak memiliki kewenangan dalam dana kompensasi KIP.
Namun, Haris menekankan bahwa pemerintah daerah akan selalu mendengarkan dan melindungi kepentingan warganya dalam penyelesaian permasalahan.
Haris berharap bahwa panitia kompensasi dapat segera dibentuk agar dapat memenuhi kepentingan nelayan yang terdampak oleh aktivitas pertambangan.
“Ikuti saja tugas panitia kompensasi yang sudah jelas, dan ini seharusnya tidak menimbulkan keluhan dari masyarakat, karena tugasnya adalah mengumpulkan dan menyalurkan hasil kompensasi KIP,” kata Haris kepada wartawan setelah para pendemo membubarkan diri.(*)
